Keuangan Daerah
Penyerapan Anggaran di Papua Masih Rendah
3 Agustus 2015

JAYAPURA, KOMPAS — Penyerapan anggaran di Provinsi Papua pada semester pertama tahun 2015 masih rendah atau hanya 30 persen dari total Rp 11 triliun. Menurut analisis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Papua terdapat tiga kendala yang menyebabkan daya serap anggaran minim.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Lila Bauw mengatakan itu saat dihubungi dari Jayapura, Minggu (2/8). Ia menyebutkan, masalah pertama yang menyebabkan serapan anggaran rendah adalah sistem penunjang dalam pengadaan tender sering mengalami gangguan.

"Semua instansi telah menggunakan unit layanan pengadaan barang dan jasa. Namun, banyak kontraktor mengeluhkan lamanya proses tender yang telah melebihi waktu ideal, yakni 45 hari. Sistem pengadaan tender sering mengalami gangguan," kata Lila.

Masalah berikutnya, ungkap Lila, jumlah pegawai negeri sipil yang telah bersertifikasi dalam pengadaan tender minim. Akibatnya, terjadi penumpukan kegiatan yang akan ditenderkan kepada pihak ketiga.

Menurut Lila, kendala terakhir adalah sikap kehati-hatian dalam tahapan pengadaan tender untuk menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Setiap tahun, BPK selalu menemukan kesalahan penggunaan anggaran," katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Papua Benyamin Arisoy juga mengatakan, keterlambatan penyerapan anggaran sering terjadi di instansi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur mencapai 40 persen dari Rp 11 triliun.

"Banyak instansi terlambat mengajukan rencana umum pengadaan lelang tender. Berulang kali Sekretaris Daerah Pemprov Papua Heri Dosinaen mengimbau instansi agar mempercepat penyerapan anggaran," ujar Benyamin. Ia menambahkan, 30 persen anggaran yang telah digunakan Pemprov Papua baru sebatas belanja rutin kegiatan operasional satuan kinerja perangkat daerah yang dibagikan ke 29 kabupaten/kota. (flo)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/03/Penyerapan-Anggaran-di-Papua-Masih-Rendah