Saturday, 01 February 2014
Penyelesaian Konflik Butuh Peran Serta Pemerintah

Ambon - Penyelesaian konflik antar sesama kelompok maupun antar kampung membutuhkan bukan hanya peran pihak kepolisian namun peran pemerintah serta stakeholder  sangat dibutuhkan.

Pasalnya, peran serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota justru penting untuk penanganan penyelesaian konflik tersebut. Contohnya bentrok sesama warga Mamala-Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Malteng yang hingga kini tak kunjung berakhir.

“Sesuai  Inpres Nomor: 2 tahun 2013 itu sudah jelas, peran serta pemerintah kabupaten/kota juga sangat penting, kalau soal saat kejadian itu tangung jawab kita yang lokalisir saat kejadian saja, tetapi menjadi tanggung jawab pemda untuk rehabilitasi,” jelas Kapolres Pulau Ambon dan Pp Lease, AKBP I Dewa Putu Alit Bintang Juliana, kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis (29/1).

Menurutnya, keamanan dan kedamaian tercipta diantara sesama bukan ansi tangung jawab pihak kepolisian maupun TNI selaku aparat keamanan. Ini yang sama sekali belum diperhatikan sampai saat ini. Bahkan sampai sekarang juga peran serta raja maupun tokoh masyarakat.

“Kami sudah menghimbau bahwa bukan saja tanggung jawab aparat keamanan tetapi menjadi kepentingan pemerintah. Peran serta pemerintah lebih lagi. Yang punya program pemberdayaan masyarakat kan pemerintah. Ini kita sudah minta kordinasi stakeholder tokoh pemuda masyarakat dan tokoh agama harus sama-sama bergandengan tangan. Namun, kalau itu semua jalan bersamaan maka perdamaian bukan hal yang mustahil di Maluku jika semua punya niat baik,” tukasnya.

Walau demikian, Kapolres tetap berkomitmen dan bekerja keras sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat dalam menjalankan tugas demi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.(S-27)

Sumber: http://www.siwalimanews.com/post/penyelesaian_konflik_butuh_peran_serta_pemerintah