Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Presiden asal Papua Lennis Kogoya meminta pemerintah daerah Papua untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdagangan.

Keberadaan BUMD ini dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok pasca berjalannya program Tol Laut.

Lennis mengatakan, selama ini belum semua wilayah di Papua yang bisa menikmati harga murah dari program Tol Laut. Salah satu alasannya yaitu barang-barang yang dikirim melalui program Tol Laut masuk ke pihak swasta. Sedangkan jika sampai ke tangan swasta, harga barang tersebut dinaikkan untuk mendapatkan keuntungan.

"Tapi kalau ini (barang-barang subsidi) masuk ke toko swasta, harga tetap akan naik lagi," ujar dia di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Oleh sebab itu, agar barang-barang ini tidak jatuh ke tangan swasta, harus dikelola oleh BUMD. Dengan demikian, harga barang-barang tersebut tetap terjaga dan dipastikan sesuai dengan yang telah disubsidi oleh pemerintah.

"Jadi harga subsidi yang pemerintah kasih di Papua itu, itu masuk ke BUMD, toko-toko dibuka dan masyarakat akan datang. Harga yang di swasta akan turun," jelas dia.

Menurut Lennis, dirinya akan mengajukan pembentukan BUMD ini kepada pemerintah daerah dan menggandeng BUMN. Selain itu, dia juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat terkait hal ini.

"Itu saya tawarkan kepada pemerintah daerah dengan BUMN, didorong pemda untuk segera bikin BUMD. Itu khusus untuk sembako, untuk semen. Biar begitu sampai ke sana, harga yang diberikan oleh pemerintah pusat sama dengan di daerah," ujar dia.