Papua Barat
Kaya Alamnya, tetapi Serba Tertinggal

SEJAK  dimekarkan tahun 2003, Papua Barat masih terkungkung dua masalah utama, yakni kemiskinan yang tinggi dan indeks pembangunan manusia yang rendah. Padahal, negeri ini memiliki potensi alam luar biasa dan wisata bahari berskala internasional.

Lima belas menit sebelum mendarat di Bandar Udara Rendani, Manokwari, mata para penumpang pesawat akan disejukkan keindahan pantai dengan air yang biru dan jernih. Keindahan itu kontras dengan permukiman kumuh tak tertata di sepanjang garis pantai tersebut.

”Papua Barat diberkahi kekayaan minyak dan gas, kehutanan, serta lahan pertanian yang luar biasa. Namun, seluruh kekayaan itu belum mampu mengangkat kami dari ketertinggalan. Masih 30 persen dari sekitar 756.000 penduduk yang miskin,” kata Gubernur Papua Barat Abraham Oktavianus Atururi di Kota Manokwari, Papua Barat, Kamis (20/2).

Bram, begitu nama panggilannya, mengharapkan Presiden RI mendatang betul-betul mencintai rakyat, khususnya di Papua Barat. ”Kami memerlukan pemimpin yang mempunyai konsep pembangunan yang adil dan merata bagi daerah tertinggal. Percuma saja tanah kami kaya, tetapi kualitas SDM terendah di antara 34 provinsi,” ujar Bupati Sorong periode 1992-1997 itu.

Bram menuturkan, Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) dan program Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah berjalan cukup baik di wilayahnya. Namun, masih diperlukan pejabat setingkat direktur jenderal di level kementerian untuk mengawasi empat sektor yang belum berkembang optimal, yakni migas, perikanan, kehutanan, dan perhubungan.

”Kami tidak membutuhkan banyak menteri putra daerah Papua. Namun, para dirjen yang memantau langsung empat sektor ini,” ujarnya.

Bram mengakui, Papua Barat telah mendapat dana otonomi khusus hingga Rp 5 triliun. Namun, minimnya infrastruktur dan kondisi geografis yang sulit mengakibatkan dana itu tak mampu untuk membangun. ”Karena itu, kami berencana memaksimalkan semua potensi alam sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah. Namun, semua rencana itu bisa terwujud apabila presiden mendatang benar-benar peduli memacu pembangunan SDM dan infrastruktur kami,” kata Bram.
Pembangunan

Terkait dengan pembangunan, menurut rencana, situs peradaban umat Kristiani di Pulau Mansinam akan diluncurkan pada 8 Maret 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tempat itu merupakan lokasi masuknya injil pertama di Papua. Setelah itu, Presiden juga akan meresmikan pabrik semen di Manokwari. ”Pabrik itu merupakan yang pertama kali di tanah Papua,” ujar Bram.

Bram pun menambahkan, tahun 2014, pihaknya juga akan membangun peternakan sapi di dua distrik, yakni Kebar dan Bombarai. Menurut rencana, akan disediakan 90.000 ekor sapi di dua wilayah itu tahun 2015. Tempat pemotongan hewan dan pabrik pembuat kornet sapi akan dibangun.

Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Papua, Agus Sumule, mengatakan, masyarakat Papua Barat sangat bergantung pada produk-produk pertanian dari wilayah lain. ”Hanya bawang prei dan kacang merah yang produk lokal,” kata Agus.

Agus mengharapkan, presiden mendatang tak hanya fokus pada wilayah yang selama ini jadi sentra produk komoditas pertanian. ”Papua Barat memiliki potensi komoditas kakao dan kelapa sawit yang besar. Namun, produksi kedua komoditas itu belum terbilang. Padahal, lahan pengembangannya puluhan ribu hektar,” kata Agus. Dua kendala yang menyebabkan industri produk pertanian sulit hadir di Papua Barat ialah akses dan listrik.

Papua Barat juga dibayang-bayangi kasus korupsi. Pada 10 Februari lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura memvonis semua anggota DPRD Papua Barat (42 orang) dengan hukuman 12 bulan hingga 15 bulan penjara. Mereka terbukti menggunakan dana modal milik PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp 22 miliar untuk kepentingan pribadi. Perusahaan tersebut merupakan badan usaha milik daerah yang berperan mengembangkan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Kasus itu hanya satu dari 20 kasus korupsi yang terjadi di Papua Barat, lima tahun terakhir. Transparency International Indonesia (TII) menempatkan Papua Barat di posisi ketiga terkorup tahun 2013.

”Total kerugian negara dari 20 kasus itu Rp 50 miliar. Tingginya kasus korupsi juga berimplikasi pada meningkatnya kemiskinan di Papua Barat karena dana pembangunan habis dikuras koruptor,” kata Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Bantuan Hukum Manokwari Yan Christian Warinussy.
(Fabio M Lopes Costa)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005270247