SUMBER

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM bersama sejumlah bupati dan perwakilan kementerian saat menekan tombol membuka secara resmi Musrenbang Inspiratif di Hotel Aston Jayapura, Rabu (24/04/2019).

JAYAPURA (PB.COM)—Pemerintah Provinsi Papua untuk pertama kalinya menggelar  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Inspiratif bekerjasama dengan sejumlah NGO, di antaranya KOMPAK, WWF, Unicef dan BakTI. Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM di Hotel Aston Jayapura, Rabu (24/04/2019).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua DR. Muhammad Mus’sad, MSi dalam sambutannya menjelaskan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Papua tahun 2020 ini merupakan sebuah momentum penting dalam pembangunan Papua. Sebab ini adalah Musrenbang pertama pada periode pembangunan Papua yang baru periode 2018-2023, dimana pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menyelaraskan perencanaan dengan mengacu pada RPJMD Papua 2018-2023.

“Dengan melihat pentingnya Musrenbang RKPD 2020 ini, maka Pemerintah Provinsi Papua melakukan sebuah pendekatan inovatif yang dinamakan Musrenbang Inspiratif. Adapun tujuan dari Musrenbang Inspiratif ini adalah untuk menyediakan input bagi proses Musrenbang RKPD formal melalui pertukaran informasi dan pengetahuan antar pemangku kepentingan tentang praktik baik yang tepat guna untuk pembangunan Papua,” katanya.

Menurut Musaád, Musrenbang Inspiratif mempertemukan pemerintah provinsi dan kabupaten dengan berbagai aktor pembangunan untuk saling bertukar pengetahuan tentang praktik-praktik baik pembangunan daerah. Pendekatan inovatif ini memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemangku kepentingan pembangunan, untuk melakukan sinkronisasi serta harmonisasi secara efisien dan efektif  berdasarkan data pembangunan terkait pendekatan yang tepat guna sehingga dapat menghindari trial and error dalam pendekatan pembangunan di Papua.

“Diharapkan penyelenggaraan Musrenbang Inspiratif ini dapat direplikasi oleh kabupaten-kabupaten lain di provinsi Papua, dengan harapan untuk meciptakan budaya pertukaran informasi dan pengetahuan praktik baik antar pemangku kepentingan yang tepat guna untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM  saat membuka Musrenbang mengatakan perencanaan pembangunan yang dilakukan adalah upaya  mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera Yang Berkeadilan yang menjadi visi Gubernur Lukas Enembe dan dirinya di periode kedua pemerintahan mereka.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal saat menyerahkan Papua Bangkit Award.

“Lima tahun pertama kita sudah peecaya diri bangkit, kita bisa. Lima tahun ke depan adalah kita bangun ciptakan distribusi keadilan. Ini harus di-breakdown oleh Bappeda. Papua penduduknya cuma tiga juta saja. Saya minta Musrenbang ini bisa lihat apa yang paling dibutuhkan masyarakat,” kata Klemen.

Menurut Klemen Tinal, pembangunan di Papua mendapat banyak tantangan. Oleh karena itu, Pemprov Papua menetapkan 5 prioritas pembangunan Papua untuk mengatasi tantangan-tantangan itu.

“Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kita penuhi ini semua, sehingga pada 2020 nanti kita fokus pula untuk mendulang prestasi pada PON XX Tahun 2020. Kemudian, prioritas berikutnya tidak lain adalah pemantapan rasa aman dan tentram, serta kedewasaan berdemokrasi. Lalu, pemantapan tata kelola pemerintahan. Juga, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi,” tegasnya.

Sementara itu, prioritas yang juga tak kalah pentingnya ialah pemantapan infrastruktur dasar, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan tertentu.

Wagub Tinal menambahkan bahwa hal ini dapat diwujudkan dengan kerja yang dilandaskan pada 3 prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, prinsip inklusif, yakni dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga bersama membahas berbagai masalah ataupun tantangan yang sementara dihadapi dalam proses pembangunan yang diterjemahkan dalam bentuk rancangan program kerja.

“Kedua, prinsip integratif, dengan memastikan sinergitas program pembangunan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Terlebih khusus dalam kaitannya dengan program dan kegiatan prioritas yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga memiliki dampak yang nyata terhadap masyarakat,” jelasnya.

Ketiga, menerapkan prinsip berbasis data dan informasi valid, sehingga seluruh proses perencanaan dapat terukur dengan baik dan sesuai dengan konteks kearifan lokal, serta langsung dirasakan masyarakat Papua pada umumnya dan Orang Asli Papua (OAP) pada khususnya.

Wagub Klemen juga meminta pemerintah kabupaten untuk giat mengembangkan inovasi berdasarkan variasi dalam geografi, topografi, demografi, sosiologi, dan masalah pembangunan lokal.

“Dengan terciptanya budaya pertukaran informasi dan pengetahuan praktik baik yang dapat diadaptasikan sebagai inisiatif tata pemerintahan dan inovasi berdasarkan karakteristik pada tingkat kabupaten, maka tujuan pembangunan Papua akan dapat dicapai dengan lebih efektif,” kata Klemen.

Papua Bangkit Award

Pada Musrenbang Inspiratif ini, Pemerintah  Provinsi Papua memberikan penghargaan bertajuk Papua Bangkit Award kepada sejumlah kabupaten atas keberhasilan dalam mengurangi angka kemiskinan dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sejumlah kabupaten itu antara lain, Kabupaten Lanny Jaya, Nduga dan Pegunungan Bintang atas prestasinya sepanjang 2015-2017 dalam meningkatkan IPM. Sedangkan Deiyai, Yahuhimo dan Lanny Jaya diberi penghargaan atas suksesnya menurunkan angka kemiskinan sepanjang 2015-2017. Selain itu, juga ada penghargaan kepada  Kabupaten Yahukimo, Waropen dan Puncak Jaya atas prestasinua dalam meningkatkan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terbaik selama 2015-2017.

“Mewakili Bupati, saya sampaikan apresiasi kepada semua stakeholder. Penghargaan ini tak lepas dari kinerja terbaik dari seluruh perangkat dan masyarakat Lanny Jaya. Kami berterima kasih kepada Provinsi Papua yang sudah menilai dan memberi penghargaan kami. Tugas kami hanyalah kerja, kerja dan kerja,” ujar Sekretaris Daerah Lanny Jaya, Christian Sohilait, ST.M.Si

Penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Pembangunan Rendah Karbon antara Pemerintah Provinsi Papua diwakili Sekda Hery Dosinaen dan BAPPENAS yang diwakili oleh Deputi Menteri Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Pembangunan Rendah Karbon antara Pemerintah Provinsi Papua dan BAPPENAS yang diwakili oleh Deputi Menteri Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc. Selain itu diserahkan juga Pergub Papua 22/2018 tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon yang akan menjadi payung hukum untuk perencanaan provinsi dan kabupaten untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

Salah satu agenda utama pada kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Kemendagri yang diwakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, DR. Ir. Muhammad Hudori, M. Si., juga meluncurkan Integrasi e-Planning SIPD dan e-PPR. Integrasi dilakukan dengan penyediaan Application Programming Interface yang memungkinkan Pemerintah Pusat untuk dapat mengakses e-PPR, dan Pemerintah Papua dapat mengakses e-Planning SIPD.

Melalui integrasi ini, koordinasi dan penyelarasan rencana kerja daerah dan pusat akan lebih mudah dilaksanakan serta dukungan daerah untuk prioritas nasional atau dukungan nasional untuk prioritas daerah dapat lebih mudah terpetakan.

Turut hadir pada Musrenbang Inspirasi ini adalah Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, yang turut memberikan paparan menyeluruh terkait pentingnya memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan di dalam proses perencanaan pembangunan di Papua. Seluruh upaya ini dilakukan agar Perencanaan Daerah di Provinsi Papua akan semakin lebih baik dan tepat sasaran. (Gusty Masan Raya)