POS KUPANG.COM, ENDE -- Bimbingan Teknik (Bimtek) yang diikuti anggota DPRD Ende dengan dana ratusan juta tidak punya nilai tambah. Buktinya, penetapan APBD Kabupaten Ende yang sedianya dilakukan  Rabu (12/2/2014),  kembali molor hingga satu pekan ke depan. Menurut rencana APBD baru akan ditetapkan pada 18 Februari 2014.

Penilaian ini disampaikan aktivis LSM dan mahasiswa di Kota Ende, Selasa (11/2/2014). Para aktivis menyoroti bimtek yang diikuti para wakil rakyat agar pintar membaca anggaran, malah molor terus menetapkan APBD. 

Sekretaris DPRD Kabupaten Ende, Husen Thao, yang ditemui,  Selasa (11/2/2014),  memastikan APBD Kabupaten Ende tidak  bisa ditetapkan,  Rabu (12/2/2014) sesuai jadwal semula.

"DPRD Kabupaten Ende telah melakukan Banmus untuk menjadwalkan ulang rencana penetapan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014. Dari hasil Banmus diputuskan bahwa penetapan APBD Kabupaten Ende dilakukan pada 18 Februari 2014 mendatang," kata Husen.Saat ini,  ujar Husen,  DPRD Kabupaten Ende sedang melakukan sidang-sidang di tingkat komisi dengan menghadirkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Ende. Apabila semuanya sudah rampung, maka diakhiri dengan asistensi serta penetapan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran (TA) 2014 pada 18 Februari 2014.

Mengapa sidang-sidang DPRD Kabupaten Ende selalu gagal yang berujung pada molornya penetapan, Husen mengatakan,  pihaknya tidak berurusan dengan hal tersebut,  karena selaku sekwan dia hanya mengurus hal yang bersifat administrasi maupun keuangan. Untuk urusan pelaksanaan sidang itu menjadi kewenangan anggota DPRD Kabupaten Ende.Keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Ende mendapat kecaman dari sejumlah kalangan LSM maupun aktivis mahasiswa di Ende.

"Ada apa sebenarnya hanya menetapkan APBD saja sulit,  padahal berulangkali anggota dewan mengikuti Bimtek yang konon untuk membuat anggota DPRD pintar  menyusun anggaran, tapi kok tidak pintar-pintar juga,"kata Sekretaris Jenderal Pusat Kajian dan Advokasi Masyarakat (Pusam) Indonesia, Oscar Vigator.

Keterlambatan penetapan APBD, katanya,  menunjukkan  bahwa pelaksanaan Bimtek yang selama ini  diikuti anggota dewan  hanya kamufalase untuk menghabiskan anggaran,  karena memang tidak ada nilai tambahnya.

"Dalam satu tahun anggota dewan hampir tiga atau empat kali ikut Bimtek di Jakarta.  Namun hanya orang tertentu saja yang bisa mendapatkan ilmu, sedangkan selebihnya hanya sekedar jalan-jalan plus dijadikan sebagai tambahan penghasilan,"kata Oscar.
Aktivis PMKRI, Blasius Jolan Rinda, meminta oknum DPRD Kabupaten Ende untuk tidak terlalu egois serta terkesan tahu semua persoalan yang dilakukan pemerintah.

"Semestinya apa yang menjadi porsi pemerintah diberikan kepada pemerintah untuk menjelaskan,  jangan buat diri seakan-akan sangat tahu tentang persoalan di daerah yang berujung pada buntunya pembahasan anggaran,"kata pria yang disapa Jolan.

Menurut Jolan,  ketika pemerintah mengajukan anggaran tentu pemerintah memiliki alasan-alasan rasional. Namun janganlah menjadikan anggaran yang diajukan pemerintah demi deal tertentu. Masalahnya,ketika deal buntu anggota dewan lantas  arogan mencoret semua rencana anggaran yang diajukan pemerintah. (rom)

Sumber: http://kupang.tribunnews.com/2014/02/12/molor-lagi-penetapan-apbd-ende-2014