ASPIRASI DAERAH
SH Sarundajang, Gubernur Sulawesi Utara

Masa Depan dari Laut
MASA depan Indonesia mestinya dimulai dari laut. Dengan memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kilometer—yang merupakan terpanjang keempat di dunia setelah Rusia, Amerika Serikat, dan Kanada—serta kekayaan laut yang dahsyat, paradigma pembangunan Indonesia harus berubah, dari darat ke laut.

Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang menawarkan konsep ”ekonomi biru” bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan dunia. Konsep tersebut menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Berikut petikan wawancara dengan Sarundajang.

Apa harapan untuk pemerintahan ke depan?

Pemerintahan baru harus berani mengambil langkah berbeda. Jika buldoser sudah dibeli Jakarta, mengapa kita di Manado harus membelinya pula? Sebagai negara kepulauan terbesar, penelitian menyebutkan sektor kelautan Indonesia mampu menyumbang 140 miliar dollar AS per tahun. Jumlah itu belum termasuk dari dasar laut dan potensi migas. Ekonomi biru menjadi langkah Indonesia menjaga potensi sektor kelautan dan perikanan yang belum dioptimalkan. Sayang kalau potensi ini hanya sampai di restoran.

Maksudnya?

Potensi laut Indonesia dapat dibuat beragam industri, seperti kosmetik dan obat. Itulah sebabnya saya beberapa kali memelopori pertemuan laut tingkat dunia dan terumbu karang. Tahun 2009, kami membuat World Ocean Conference dan tahun ini kami menyelenggarakan pertemuan negara pemilik terumbu karang. Kita perlu mengenal potensi sesungguhnya Sulawesi Utara dan Indonesia.

Jika ekonomi biru diterapkan, apa yang harus dibenahi?

Masalah terbesar adalah minimnya teknologi pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Perlu upaya untuk meyakinkan investor agar menanamkan modalnya di pengembangan sektor kelautan. Investasi juga perlu didorong dalam bidang budidaya perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Saya yakin strategi ini dapat mendorong berkembangnya pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan di Indonesia dan Asia Pasifik pada umumnya.

Bukan rahasia lagi jika pengembangan ekonomi suatu daerah, secara politik, juga tergantung posisi tawar di badan legislasi daerah dan pusat. Ini karena program yang ditawarkan harus mendapat dukungan politik dari pemerintah pusat dan para wakil rakyat di daerah. Ini berarti program ekonomi biru harus masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (Jean Rizal Layuck)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007316017