POS KUPANG.COM, KUPANG -- "Sampai saat ini, masih lima kabupaten di NTT yang belum menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) II 2014. Lima kabupaten itu yakni Ende, Alor, Lembata, Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

"Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Salem, S.H, M.Si, ketika ditemui di Kupang, Senin (27/1/2014). "Kami masih menunggu proses asistensi APBD itu sampai akhir Januari ini," ujarnya.

Menurut dia, tahun lalu ada kabupaten yang telah mengalami hal serupa terkait penalti penundaan pencairan DAU, yaitu Kabupaten Alor, karena keterlambatan penetapan APBD hingga Maret.

Mengenai keterlambatan pembahasan APBD tahun 2014 tersebut, dia menjelaskan, untuk Kabupaten Ende, Alor dan SBD,  kendala utamanya ada pada pelaksanaan pilkada di masing-masing daerah.Sedangkan di Kabupaten TTU dan Lembata, keterlambatan itu terjadi karena persoalan internal baik di tubuh DPRD maupun pemerintah daerah.Baru-baru ini, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, memfasilitasi pertemuan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Utara (TTU) yang berseteru sehingga berdampak pada pembahasan APBD 2014.

"Hanya ada kesalahpahaman saja dan semua sudah sepakat melanjutkan pembahasan APBD yang tertunda sejak Desember 2013," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya, menjawab perseteruan antara DPRD-Pemerintah Kabupaten TTU, yang menghambat penetapan APBD 2014.Gubernur mengatakan, ada perbedaan pendapat soal program sari tani yang diluncurkan pemerintah, tetapi semuanya sudah diselesaikan.Gubernur berharap, proses pembahasan APBD bisa segera dilanjutkan karena berkaitan erat dengan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu.

Wakil Ketua DPRD TTU Hengky Saunoah yang dihubungi terpisah mengatakan, mandeknya pembahasan APBD TTU karena ada permintaan DPRD yang belum dipenuhi pemerintah, sehingga dewan menolak melanjutkan sidang pembahasan APBD.

Dia menjelaskan, sesungguhnya pembahasan APBD 2014 sudah bisa selesai dilakukan pada akhir Desember 2013, tetapi setelah pembukaan sidang pada Desember lalu, pihak eksekutif belum merampungkan bahan untuk dibahas di dewan.Pada akhir Desember 2013, kata dia, sidang pembahasan APBD sempat dibuka dengan agenda penyampaian nota keuangan, tetapi kemudian terjadi perdebatan antara eksekutif dan legislatif sehingga sidang di skors.

Pimpinan dewan, kata dia, sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk menyamakan persepsi, tetapi tidak ada titik temu.Pimpinan dewan kemudian minta gubernur untuk memfasilitasi pertemuan antara dewan dan pemerintah. Dia berharap, dengan adanya pertemuan bersama ini, proses pembahasan APBD tidak lagi mengalami hambatan. (ant)

Sumber: http://kupang.tribunnews.com/2014/01/28/lima-kabupaten-belum-tetapkan-apbd