BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Komitmen Daerah soal Kesejahteraan Rendah

Komitmen Daerah soal Kesejahteraan Rendah
Banyak Masalah dan Potensi Sosial Belum Terungkap

LOMBOK BARAT, KOMPAS — Komitmen daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dinilai masih rendah. Berbagai persoalan ditemukan di sepanjang perjalanan tim Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Marjinal Kementerian Sosial sejak bulan Januari 2014.

”Kemajuan belum dirasakan seluruh masyarakat sehingga muncul kelompok rentan atau marjinal yang butuh perhatian semua pihak,” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie, Rabu (26/2), sebelum bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk menghadiri penutupan Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Marjinal (EKKM) 2014.

Sepanjang perjalanan dari Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, hingga di Kupang, masalah yang ditemukan meliputi kemiskinan, pengabaian, ketertinggalan, dan keterpencilan. Salim meminta daerah tidak menganggap enteng masalah kesejahteraan sosial.

”Pusat akan bertindak jika terjadi kekhususan, termasuk ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, salah satunya revitalisasi panti,” kata Salim.

Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Benny Setia Nugraha mengatakan, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi panduan dalam penanganan kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan, kebencanaan, ketertinggalan, dan tindak kekerasan.
Empat faktor

Pada setiap upaya menyelesaikan masalah sosial diperhatikan empat faktor, yaitu kebutuhan, keinginan, harapan, dan nilai. Empat hal itu menempatkan kesejahteraan tidak terpisahkan ketika mengukur tingkat ekonomi suatu negara, baik dalam hal pertumbuhan produk domestik maupun pendapatan per kapita setiap warga negara.

”EKKM 2014 diharapkan memberi inspirasi dan memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya,” kata Benny.

Ketua Tim EKKM 2014 Nahar menambahkan, jika model EKKM diterapkan di semua daerah, kemajuan pembangunan di wilayah tertentu akan bisa diukur. Model pelayanan, pemberdayaan, dan jaminan sosial pun akan terstandar sesuai dengan tipologi wilayah masing-masing.

Perjalanan EKKM 2014 juga telah membuka mata dan telinga bahwa masih banyak masalah dan potensi sosial yang belum tersentuh dan terungkap.

”Berbagai informasi yang masuk menjadi kekuatan dalam menetapkan langkah dan strategi di setiap etape ekspedisi,” ujar Nahar. (LUK)

 

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005135520