Oleh John Theodore Weohau, Deputy Program Director for Papua and West Papua

Dalam dekade terakhir, Pemerintah Australia telah dan terus mendukung upaya untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua (meliputi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) melalui sejumlah program di bidang tata-kelola, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan manajemen bencana.

Dalam rangka mendukung penanggulangan HIV/AIDS di Tanah Papua, ada dua Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk HIV yang sedang berjalan di Tanah Papua melalui Program Kerjasama HIV Indonesia (HIV Cooperation Program for Indonesia/HCPI), Clinton Health Access Initiative (CHAI) dan Yayasan Spiritia (the Spiritia Foundation). Program lain yang mendukung tata-kelola yang baik dan penguatan kapasitas desa juga sedang dilaksanakan oleh Kemitraan Australia-Indonesia untuk Desentralisasi (AIPD).

Efektivitas intervensi HIV akan lebih baik jika hal itu dilaksanakan di semua tingkatan dalam hal layanan tata-kelola, penyedia layanan, penyampaian layanan dan permintaan layanan (masyarakat). Dalam rangka memaksimalkan dukungan dari Pemerintah Australia di Tanah Papua, AIPH dan AIPD sepakat untuk berkolaborasi bersama.

Kolaborasi dapat diimplementasikan di berbagai tingkatan. Bentuk kerjasama paling sederhana adalah pertukaran informasi antara AIPD-AIPH untuk mengetahui siapa melakukan apa. Pertukaran informasi ini sudah sering terjadi antara AIPD dan AIPH. Namun, AIPD dan AIPH sekarang ingin melangkah lebih jauh dalam hal kolaborasi mereka ke tingkat yang lebih strategis. Sehingga, pada tanggal 19 dan 21 Maret 2014, AIPD dan AIPH mengadakan Lokakarya Perencanaan Kerja Bersama di Jayapura dan Manokwari yang mencakup pelaksanaan program bersama di Papua dan Papua Barat. Mitra strategis di bidang kesehatan juga menghadiri lokakarya ini, yaitu UNICEF, USAID - SUM 2 dan USAID – KINERJA dan memberikan masukan kepada tim AIPD dan AIPH.

Perencanaan Kerja Bersama dimulai dengan memetakan peran masing-masing program sesuai dengan isu-isu terkait masing-masing program (layanan pemerintahan, penyedia layanan, penyampaian layanan, dan permintaan layanan) dan tingkat wilayahnya (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa). Sebuah matriks kolaborasi yang menggambarkan peran dari masing-masing instansi di berbagai tingkat diproduksi. Setelah itu, mereka mengidentifikasi wilayah kerja di mana semua lembaga memberikan dukungan mereka. Dari proses identifikasi wilayah kerja ini, disepakati bahwa Kabupaten Jayapura dan Manokwari akan menjadi wilayah kerja bersama AIPD-AIPH. Sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama diidentifikasi, misalnya advokasi kepada pemerintah daerah, perencanaan sinergi di tingkat puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) serta meningkatkan kesadaran di tingkat masyarakat.

Perencanaan bersama AIPD dan AIPH ini serta proses implementasinya merupakan percontohan untuk pengembangan kolaborasi mitra untuk dukungan donor yang efektif di wilayah Papua. Model ini akan ditawarkan kepada pemerintah daerah untuk digunakan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam sinkronisasi dukungan pembangunan oleh mitra di daerah masing-masing.