FGD JiKTI Provinsi Nusa Tenggara Timur
Hari/Tanggal: Senin, 3 Februari 2014Pukul: 09.00 - 13.00 WITA

Tempat: Rumah Makan Dapur Nekamese, Jl. Adisucipto, Oesapa Selatan

Moderator Diskusi: Noya Letuna (Anggota JiKTI-NTT/Dosen Fisip UNDANA)

Narasumber: Dr. Michel Ludji Riwu Kaho (Akademisi UNDANA)*, Dr. Fritz Fanggidae (Akademisi UKAW)*, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur*

Peserta Diskusi: Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Anggota JiKTI Provinsi Nusa Tenggara Timur
info lebih lanjut bisa menghubungi:Bapak Wilson M. A. Therik, Focal Point JiKTI - Nusa Tenggara TimurInstitute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)
E-mail: wilsontherik@gmail.com
Sekilas informasi mengenai diskusi:

Proses teknokratik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Proses ini lebih mengandalkan pada penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam menformulasi perencanaan pembangunan yang secara institusional dilakukan oleh lembaga yang diberi otoritas di bidang perencanaan pembangunan (baca: BAPPENAS). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas bertugas menyusun RPJMN dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi Misi Presiden/Wakil Presiden terpilih. Sebagai langkah awal, BAPPENAS sedang melakukan penyusunan background study melalui proses teknokratik sebelum dikembangkan menjadi konsep awal RPJMN. Background study ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para Calon Presiden/Wakil Presiden periode berikutnya dan kemudian dapat menggunakannya sebagai pijakan awal dalam mengembangkan visi dan misinya.

Saat ini, sebuah tim bentukan Bappenas yang disebut Tim Analisis Kebijakan (TAK) sedang bekerja untuk menyusun background studyRPJMN 2015-2019 dengan mengembangkan serangkaian focus group discussion dengan berbagai lembaga dan melakukan road-show ke sejumlah daerah untuk menghimpun pandangan, perspektif, dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam bekerja, tim ini mencoba mengkombinasikan pendekatan teknokratik dengan pendekatan partisipatif, sebuah proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), meski dengan jangkauan yang masih relatif terbatas. Secara konseptual, cakupan background study ini cukup komprehensif dengan mengklasifikasi enam dimensi pembangunan, yaitu: (i) pembangunan manusia; (ii) pembangunan ekonomi; (iii) pembangunan wilayah; (iv) pembangunan lingkungan; (v) pembangunan inovasi; dan (vi) pembangunan kelembagaan dan tata-kelola.

Bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI), ini merupakan momentum yang baik untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses tersebut. Bagaimanapun, penting bagi KTI untuk memastikan bahwa isu-isu pembangunan KTI benar-benar terakomodasi di dalam RPJMN 2015-2019. Juga sangat urgensial bagi KTI untuk menjamin bahwa muatan-muatan di dalam Buku III RPJMN (pembangunan berdimensi kewilayahan) benar-benar telah sesuai dengan kondisi faktual, problematik, dan kebutuhan riil masyarakat KTI. Heterogenitas dan karakteristik unik masing-masing pulau besar di KTI meniscayakan perlunya perumusan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dimensi-dimensi yang secara lokalitas sangat spesifik.

Forum Kepala BAPPEDA Provinsi se-KTI dapat berfungsi untuk memperluas jangkauan partisipasi dalam proses penyusunan background study RPJMN 2015-2019. Pada level yang lebih substantif, forum ini dapat menjadi salah satu saluran bagi para pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan di KTI, terutama yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan daerah, untuk “mendesakkan” agar agenda-agenda pembangunan pada skala nasional dapat lebih mengakomodir dan memprioritaskan kepentingan dan kemajuan KTI. Kesadaran bahwa upaya ini bukanlah pekerjaan mudah dan sederhana, dapat menjadi sumber motivasi bagi para penggiat pembangunan di KTI untuk bekerja lebih keras bagi kemajuan KTI dan terus memperjuangkan kepentingan KTI dalam konteks pembangunan nasional.

Yayasan BaKTI, sebuah lembaga yang menginisiasi Forum Kepala BAPPEDA Provinsi se-KTI, memandang perlu untuk menggagas sebuah pertemuan yang secara khusus membahas mengenai berbagai isu-isu strategis dan masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh KTI, mengungkapkan capaian kinerja pembangunan yang menonjol di KTI, dan kemudian merumuskan agenda-agenda kebijakan untuk mengakselerasi pembangunan KTI dalam perspektif lima tahun ke depan. Hasil bahasan ini diharapkan nantinya dapat diintegrasikan kedalam background study RPJMN 2015-2019.

Sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI untuk membahas hal tersebut di atas, maka akan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di tiap provinsi yang difasilitasi oleh Focal Point JiKTI.  FGD ini akan mengidentifikasi isu-isu strategis dan masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masing-masing provinsi di KTI, capaian kinerja pembangunan yang menonjol di masing-masing provinsi, dan agenda kebijakan 5 tahun ke depan. Hasil dari pembahasan ini akan dirumuskan dalam sebuah matriks yang akan dikirimkan kepada Sekretariat Forum KTI (Yayasan BaKTI) sebagai bahan Workshop Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI dan Bappenas pada awal tahun 2014.

Tujuan pelaksanaan FGD adalah:

1.     Mengidentifikasi isu-isu strategis dan masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masing-masing provinsi di KTI;

2.     Mengungkapkan capaian kinerja pembangunan yang menonjol di masing-masing provinsi di KTI;

3.     Merumuskan agenda-agenda kebijakan masing-masing provinsi untuk mengakselerasi pembangunan, dalam perspektif lima tahun ke depan (periode 2015-2019)

4.   Melengkapi matriks isian tiap provinsi sebagai bahan pertemuan Workshop Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI

*) dalam Konfirmasi