Bantuan Bencana
Jangan Ada yang Mendompleng di Manado...

PELE pa dorang, jangan bawa bendera di sini,” teriak Fendy Tampi, petugas Pos Komando Bencana
di Sario, Manado, beberapa saat lalu. Artinya, hadang mereka, jangan membawa bendera (partai politik) di sini.

Tak berhitung menit, sejumlah pemuda langsung menghalangi jalan dengan dua bambu panjang, bermaksud merintangi kendaraan pembawa bantuan untuk korban bencana dari sebuah partai agar tidak masuk wilayah mereka. Konvoi mobil bak terbuka dengan puluhan bendera parpol yang membawa bantuan itu pun terhenti.

Belakangan, setelah bencana mengusik Manado, semakin sering konvoi mobil partai dan gambar calon anggota legislatif (caleg) muncul di pos komando (posko) bencana. Warga menjadi ajang partai dan caleg mencari muka dengan dalih membantu korban bencana.

Posko bencana dan lokasi pengungsian menjadi tempat favorit yang dikunjungi politisi. Maklum, posko pengungsi tersebar banyak, hampir di 70 persen wilayah Kota Manado, Sulawesi Utara.

”Dorang (mereka) cuma bawa mi instan dengan air mineral, tetapi minta bafoto deng (difoto dengan) pengungsi,” kata Sofyan Daipaha (37), pengungsi di Komo Luar, Manado. Kemudian, wajah caleg itu muncul di berbagai media massa daerah.

Sofyan mengatakan bosan membaca media massa setempat karena semua berita berisi pencitraan caleg dan parpol menyerahkan bantuan. Tak hanya caleg, baliho dengan gambar Wali Kota Manado Vicky Lumentut seorang diri juga disebar ke seantero Manado. Baliho bertuliskan ”Posko Bencana Vicky Lumentut” itu terpasang di sejumlah tempat.

Frangky, petugas Posko Bencana di Gereja Masehi Injili di Minahasa Sentrum, Manado, mengatakan terkejut saat kepadanya ditawarkan uang bantuan bencana, tetapi dia juga harus memasang baliho dari Wali Kota. ”Pak Vicky tidak pernah ke sini, tetapi mau pasang baliho. Kalau kami pasang baliho nanti kami tak dapat sumbangan dari Pak Ai, ” katanya. Ai adalah panggilan Harley Mangindaan, Wakil Wali Kota Manado.

Wali Kota Manado Vicky Lumentut menyatakan tak tahu-menahu dengan pemasangan baliho dirinya. Namun, ia enggan menarik baliho itu dari posko bencana. ”Saya tidak tahu. Kenapa saya yang harus menariknya,” ucapnya.
Harus tulis PMI

Bencana banjir bandang di Manado dan sebagian Sulut, yang kejadiannya berdekatan dengan Pemilu 2014, menjadi momentum bagi politisi untuk ”mengikat” korban bencana. Beberapa posko bersikap permisif menerima seluruh bantuan dari partai atau caleg. ”Silakan saja bawa bantuan, kami akan terima. Namun, jangan marah kalau kami tak memilih Anda,” kata Ronny di Posko Bencana Perkamil, Manado.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) M Jusuf Kalla saat ke Manado tidak khawatir meski hampir semua pengurus PMI Sulut yang ditugaskan membawa bantuan merupakan caleg dari beragam partai. ”Kami tak ada diskriminasi. Saya tahu pengurus PMI banyak menjadi caleg. Oleh karena itu, saya minta semua bantuan bencana harus ditulis PMI dahulu sebelum diserahkan. Jangan lupa, ya, James,” katanya sambil tertawa. James yang dimaksud adalah James Karinda, Ketua PMI Sulut. Ia merupakan caleg dari Partai Demokrat.

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang pun risi melihat kentalnya politisasi bantuan bencana di Manado, Minahasa, dan Tomohon. Saat apel bersih kota di Kantor Gubernur Sulut, ia mengingatkan, membantu korban bencana merupakan perintah Tuhan. (ZAL)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000004406449