Gubernur Sultra Bakal Resmikan BLP
Posted by Mas'ud | Sunday, 02 February 2014  

KENDARINEWS.COM : Pemerintah Provinsi Sulawesi tenggara akan meresmikan Biro Layanan Pengadaan (BLP) Senin, (3/2/2014). BLP merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia secara khusus dan profesional menangani pengadaan barang/jasa.
Inovasi pembentukan biro ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dan didukung oleh Uni Eropa (European Union).
“Gubernur akan meresmikan langsung Biro Layanan Pengadaan (BLP). rencananya, besok, Senin 3 Februari 2014 diresmikan di hotel Grend Clarion Kendari. Biro ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Provinsi untuk mereformasi pengadaan barang/jasa di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan dibentukanya biro ini diharapkan mampu menjadi role model bagi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang bersih dan profesional. Dalam launching Biro Layanan Pengadaan nanti akan disaksikan oleh Kepala LKPP RI, Wakil Ketua DPD, delegasi Uni Eropa dan B_Trust Bandung. Selain itu, kami juga mengundang perwakilan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten/Kota,” ujar Kepala Biro Humas dan PDE, Abu Hasan, Minggu, (2/2/2014).
BLP merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memberantas praktik KKN di sektor Pengadaan Barang/Jasa. Dengan Pengadaan Barang/Jasa yang terpadu dan terpusat di Biro Layanan Pengadaan, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Dengan terpusat di Biro Layanan Pengadaan, proses pengadaan barang/jasa akan lebih mudah untuk diawasi sehingga terbebas dari intervensi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,,” kata Kepala Biro Layanan Pengadaan, Faisal Al Habsy, Minggu (2/2/2014)
Ditempat yang sama project manager B_Trust, Ikbal, pihaknya telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sejak awal tahun 2013. “Kami bersama dengan Pemprov Sultra, telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai rangkaian pembentukan BLP ini. Mulai dari design kelembagaan, penyusunan Standar Operasional Prosedur, penyusunan Standar Pelayananan, konsultasi ke LKPP RI dan Kementerian terkait, rekrutmen dan pelatihan atau bimbingan teknis untuk para calon tenaga ahli pengadaan,”katanya.
Diharapkan,  dengan adanya BLP tersebut, pengadaan barang/jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara, bisa lebih profesional dan transparan, sehingga bisa meminimalisir adanya kecurangan dalam prosesnya. (Mas'ud).

Sumber: http://www.kendarinews.com/content/view/12963/26/