Gubernur Luncurkan Planning Bahteramas
Posted by Mas'ud | Monday, 18 August 2014   
Pusat Layanan Pengaduan Pertama di Sultra

KENDARINEWS.COM : 
Delegasi Uni Eropa Marja Deffern Serahkan Cendra Mata kepada Gubernur Sultra H. Nur Alam, SE.M.Si FOTO : MAS'UD/KENDARINEWS.COM
Lembaga yang berfungsi untuk melayani pengaduan masyarakat dan permohonan informasiini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) danUni Eropa dalam program bantuan teknis bertema “Peningkatan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik melalui Pengembangan Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat”.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Uni Eropa, Ibu Marja Daffern dan Ibu Novianty Manurung, Direktur Senior B_Trust, Ir. Siswanda HS MPM beserta jajarannya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara, para kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), Perwakilan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, tokoh-tokoh masyarakat dan media massa.
Dalam sambutannya, Direktur Senior B_Trust, Siswanda mengatakan, bahwa PLANNING BAHTERAMAS Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggarabersama B_Trust melalui berbagai proses diantaranya, diskusi kelompok terfokus (FGD), lokakarya, studi literatur bahkan studi banding ke daerah yang telah lebih dulu membentuk dan menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat. 
Kegiatan-kegiatan tersebut difasilitasi oleh B_Trust dengan dukungan penuh dari Uni Eropa. "PLANNINGBAHTERAMAS Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan wujud dari komitmen kami bersama Uni Eropa dan terutama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penanganan pengaduan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik", tegas Siswanda.
Senada dengan itu, Gubernur Provinsi Sulawesi TenggaraH. Nur Alam S.E. M.Si, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkomitmen untuk mendorong partisipasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara. 
"Dengan diresmikannya lembaga yang menangani pengaduan masyarakat dan permohonan informasi ini menunjukan komitmen dan perhatian kami terhadap masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara,” katanya.
Gubernur juga menginginkan agar setiap Pemerintah Kabupaten/Kota memperhatikan pengaduan masyarakat. "Saya juga berharap, terobosan ini dapat diikuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota", lanjutnya.
Perwakilan dari Uni Eropa, Ibu Novianty Manurung menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggarayang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai pilar good governance dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama semua unsur masyarakat. "Kami berharap ke depan inovasi ini juga dapat dikembangkan di kabupaten/kota, sehingga cita-cita untuk mewujudkan visi Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat) dapat tercapai".harapnya.
Uni Eropa telah bekerjasama dengan B_Trust sejak tahun 2009 untuk memberikan bantuan teknis kepada 11 pemerintah daerah di Indonesia sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi menuju peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga meresmikan website Pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh PLANNING BAHTERAMAS yang dapat diakses oleh masyarakat di alamat www.planning.bappedasultra.go.id.Pada kesempatan tersebut pula, Gubernur secara simbolis menuliskan pengaduan pertama di website sebagai tanda mulai beroperasinya website PLANNING BAHTERAMAS. Masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduannya melalui sms ke 08114097500.
Usai peresmian PLANNING BAHTERAMAS, acara dirangkaian kegiatan dengan loka karya pengaduan masyarakat. Lokakarya ini menghadirkan narasumber dari  Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara dan B_Trust.
Hal tersebut, bertujuan menyamakan persepsi bersama tentang pentingnya sistem penanganan pengaduan masyarakat sebagai mekanisme checks and balances untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.  
Acar tersebut dirangkaiakan pemberian cendramata, kepada Gubernur Sultra, B Trus serta delegasi Uni Eropa. (Mas’ud)

Sumber: http://www.kendarinews.com/content/view/11750/26/