Gubernur Evaluasi Bupati dan Walikota Se Sultra
Posted by Mas'ud | Wednesday, 27 August 2014   
KENDARINEWS.COM

FOTO : MAS'UD/KENDARINEWS.COM
Rapat tersebut dihadiri, 14 Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota Minus Bupati/Wakil Bupati Konawe Utara (Konut) dan Bupati/Wakil Bupati Konawe Selatan, kepala kantor wilayah ditjen perbendaharaan dan unsure muspida, TNI/Polri dan perwakilan SKPD tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Paparan Nur Alam, pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari penggunaan prinsip-prinsip dan unsure manajemen modern yakni, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. bahkah monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala setiap bulan, triwulan, persemester dan setiap tahunnya.
“Bila ditilik dari peraturan-perundangan yang berlaku,maka sesungguhnya manajemen pemerintahan lebih terinci dibanding dengan swasta karena selalu diikuti dengan peraturan perundangan, juklak dan juknis bahkan standar pelayanan dan prosedur standar operasional,”terang Nur Alam dihadapan ribuan pegawai se Sultra.
Karena itu lanjutnya, evaluasi dan pengendalian pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya terbatas pada pencapaian fisik secara kualitas maupun kuantitas,tetapi administrasi pelaksanaan serta pelaporan menjadi sangat penting.
“Terkait dengan kewajiban gubernur untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi dan pengendalian pembangunan maka kita perlu berkoordinasi untuk menyamakan persepsi dalam melihat capaian kinerja masing-masing kabupaten kota,mendengarkan berbagai persoalan dan cara pemecahannya sebagai upaya untuk melaksanakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai bahan salingtukar pengalaman,”tandasnya.
Selain itu, acara seperti ini dapat kata Nur Alam dijadikan ajang silaturahmi antar pemerintah dalam menelaah berbagai proses pembangunan didaerah. 
Walikota Baubau AS. Tamrin SH dalam rapat tersebut mengungkapkan permasalahan yang terjadi di daerahnya.” Realisasi program yang terlaksana diatas rata rata 50%, akan tetapi realisasi penyerapan anggaran belanja langsung hanya sebesar 23,8% hal ini antara lain kehatihatian dalam pengelolaan anggaran, Keterlambatan aturan dari pusat tentang dana transfer seperti juknis pelaksanaan anggaran dari pusat, juknis DAK, E-Katalog nasional dsb,” katanya
Meski begitu lanjut Tamrin, untuk penanganan masalah yang dihadapinya, bukan tanpa  solusi, kata dia, pPerlu dilakukan peningkatan kinerja dan monitoring serta pengawasan secara intensif terhadap penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Sementara bupati dan walikota lainya, memiliki persamaan permaslahan, namun dalam pemecahan masalah tersebut, memberikan solusi yang berbeda-beda. (Mas’ud)
- See more at: http://www.kendarinews.com/content/view/12082/437/#sthash.P2uV7bz0.dpuf