ASPIRASI DAERAH Perhatikan Papua

Sebanyak 30 persen dari sekitar 816.280 penduduk Papua Barat terjerat kemiskinan. Angka pengangguran juga meningkat drastis karena minimnya lapangan kerja. Dari data BPS tahun 2012, hanya tersedia 1.245 lowongan untuk 40.528 pencari kerja.

Padahal, Papua Barat telah mendapat dana otonomi khusus hingga Rp 5 triliun. Namun, minimnya infrastruktur, tingginya korupsi, dan kondisi geografis yang sulit mengakibatkan dana otsus tak mampu menjangkau pembangunan di wilayah itu. Masalah-masalah itu sebenarnya dapat teratasi jika koordinasi antara kepala daerah dan pemerintah pusat berjalan baik seperti disampaikan Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi di rumah dinasnya di Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Senin (9/6).

Bagaimana hubungan pemerintah pusat dan Pemprov Papua Barat?

Selama ini, koordinasi antara kami dan pemerintah sebenarnya berjalan baik. Hal itu terwujud dengan hadirnya kebijakan otonomi khusus. Sayang, dana kebijakan otsus tersebut tidak dikelola baik oleh masyarakat Papua Barat, khususnya pejabat daerah. Karena itu, saya mengharapkan pemerintah pusat bisa memberi perhatian lebih, khususnya pada pengawasan.

Harapan Anda untuk pemerintahan mendatang?

Pemerintahan mendatang harus fokus mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi petani dan nelayan.

Untuk susunan kabinet mendatang, ada usul?

Sudah puluhan tahun daerah kami belum mampu menyediakan tenaga listrik optimal. Padahal, kami memiliki air terjun dan tenaga angin. Potensi batubara begitu banyak. Akibatnya, banyak investor yang tak mau menanamkan modal di Papua Barat karena masalah tersebut. Karena itu, saya mengharapkan pemerintah pusat menempatkan salah satu tenaga kompeten dari Papua untuk menduduki posisi penting di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, seperti jabatan direktur jenderal. (Fabio Maria Lopes Costa)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007146696