Selong (Suara NTB) – Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengklaim tingkat pengentasan kemiskinan di Lotim saat ini tersisa hanya 19 persen per tahun 2017 ini. Jumlah tersebut akan terus dituntaskan hingga mencapai target secara nasional pengentasan kemiskinan yakni 8,7 persen atau mencapai 6 persen di tahun 2018.

Data tersebut, ujar Kepala Disos Lotim Ir. H. Mulyanto Tedjokusumo berdasarkan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, masalah kemiskinan merupakan sumber permasalahan sosial pertama di antara tujuh masalah sosial yang utama sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, dalam UU tersebut disebutkan item pertama permasalahan sosial, yakni faktor kemiskinan.

“Berdasarkan data lembaga survei yang cukup berkompeten dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS), dari koordinasi yang dilakukan bahwa di tahun 2017 tingkat kemiskinan Lotim tersisa 19 persen,” terangnya.

Dalam menyikapi persoalan ini, pemerintah meluncurkan berbgai macam program dalam mengentaskan kemiskinan tersebut, di antaranya KUBE, PKH, UEB dan lainnya yang bertujuan mengurangi dan mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Lotim. “Semua program yang dilakukan dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Dinas Sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Hanya saja, Mulyanto menyebutkan sejumlah program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), seperti beras yang harusnya diterima oleh rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 15 kg, namun pada kenyataannya di lapangan, beras tersebut dibagi rata.

Untuk itu, pada bulan Agustus 2017, secara nasional disalurkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), artinya dalam penyaluran BPNT ini, bagi masyarakat penerima diberikan kartu, sehingga bantuan lebih terarah dan tepat sasaran. “BPNT itu termuat identitas penerima, serta masyarakat akan terbiasa berhubungan dengan bank,”ujarnya.

Mulyanto menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin. Dalam pendataan yang dilakukan, pihaknya terus meningkatkan kapasitas para pendamping, baik itu pendamping PKH yang berjumlah sekitar 210 orang termasuk operator, pendamping KUBE, pendamping TKSK di tingkat kecamatan. “Jadi semuanya perlu peningkatan kapasitas, hanya saja untuk saat ini persoalan yang dihadapi masih terkendala masalah pendanaan peningkatan kapasitas itu,”ujarnya. (yon)

Sumber : http://www.suarantb.com/news/2017/10/09/246576/Angka.Kemiskinan.di.Lotim.Diklaim.Tersisa.19.Persen