Evaluasi guru dilakukan untuk mengambil keputusan terkait kepegawaian dan pengembangan keprofesion guru, dengan tujuan akhir untuk menciptakan lingkungan belajar murid yang kondusif. Efektivitas dan kelayakan evaluasi guru, khususnya dalam konteks evaluasi berisiko tinggi (perekrutan, pemberhentian, promosi, skema pendapatan berbasis kinerja), sangat tergantung pada dukungan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Banyak pemerintah di seluruh dunia, termasuk Pemerintah Indonesia, ingin mereformasi dan mengembangkan sistem evaluasi guru, namun tidak memiliki informasi tentang bagaimana pandangan kepala sekolah, guru, orang tua dan murid tentang evaluasi tersebut.

Studi ini menggunakan data dari survei opini berskala besar yang dilaksanakan di Indonesia untuk mengkaji pendapat pemangku kepentingan pendidikan tentang evaluasi kinerja guru. Ada empat pembelajaran utama yang teridentifikasi:

Pertama, banyak kepala sekolah dan guru setuju dengan skema evaluasi yang digunakan di Indonesia pada saat ini, seperti Ujian Kompetensi Guru (UKG) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG), dan mereka juga terbuka terhadap reformasi dan pengenalan skema baru.
 
Kedua, skema Pendapatan Berbasis Kinerja (PBK) mendapatkan banyak dukungan dari kepala sekolah dan guru, dan lebih disukai dibanding pendapatan yang dikaitkan dengan senioritas.
 
Ketiga, guru di daerah perkotaan lebih menyukai skema Pendapatan Berbasis Kinerja daripada guru di daerah semi-perkotaan.
 
Terakhir, semua pemangku kepentingan umumnya mendukung konsep di mana kepala sekolah, guru, dan orang tua berperan sebagai penilai kinerja.

Author
Marcello Perez-Alvarez
Jan Priebe
Dewi Susanti
 

Publish Year
2020
 

Publisher
Local Solutions to Poverty - World Bank Group