Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Parepare, sebagai salah satu mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI, melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota Parepare, tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif atau Program INKLUSI. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama berlangsung di Ruang Pola Kantor Walikota Parepare pada Senin 11 Juli 2022. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan oleh Walikota Parepare H.M. Taufan Pawe dan Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah.

Dalam sambutannya, Walikota Parepare H.M. Taufan Pawe menyatakan, mendukung Program INKLUSI yang dilaksanakan oleh YLP2EM dan Yayasan BaKTI, dan meminta kepada jajaran Pemerintah Kota Parepare untuk memfasilitasi dan mendukung kelancaran program ini. Menurut Walikota Parepare, pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menjadi tujuan nasional dan global, karena kehidupan yang inklusif atau kehidupan yang merangkul semua warga negara, atau kehidupan yang terbuka untuk semua warga negara adalah cita-cita kemanusiaan.

Walikota Parepare menjelaskan bahwa, pelaksanaan Program INKLUSI di Parepare adalah dukungan kepada Pemerintah Kota Parepare sekaligus kepercayaan yang diberikan oleh YLP2EM dan Yayasan BaKTI. Karena itu, Pemerintah Kota Parepare berterima kasih dan mendukung Kerjasama ini, sehingga tidak ada lagi warga kota Parepare yang tereksklusi atau termarjinalkan.

Sementara M. Ghufran H. Kordi K, Program dan Publikasi Officer Program INKLUSI-BaKTI, yang mewakili Direktur Yayasan BaKTI dalam sambutannya menjelaskan, Program INKLUSI melanjutkan dukungan Pemerintah Australia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, yang melanjutkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender dan  pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Di dalamnya termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program  pembangunan inklusif.

Program INKLUSI juga disinkronkan dengan RPJMN dan RPJMD di wilayah program, serta melanjutkan program pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi  sosial (GEDSI).