Arah Pembangunan Diluruskan
DPD Ingatkan Bappenas soal Ketimpangan Wilayah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan meluruskan arah pembangunan nasional. Target dan prioritas pembangunan pun akan kembali dikoreksi sehingga lebih baik dan dapat lebih menyejahterakan masyarakat secara lebih merata.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung GBHN, Jakarta, Kamis (6/11).

”Infrastruktur, misalnya, fokusnya pada pembangunan irigasi karena kita ada masalah pangan dan ingin swasembada. Jadi, kita ingin membangun irigasi dan bendungan-bendungan baru,” ujarnya.

Apabila ada lahan dengan tingkat kesuburan tinggi dihadapkan dengan alih fungsi lahan untuk industri, papar Andrinof, pemerintah akan mencoba mempertahankan fungsi lahan.

”Bisa jadi dengan mempertahankan lahan di Jawa, misalnya, kebutuhan pangan di Kalimantan terpenuhi,” ujarnya.

Ditegaskan Andrinof, sebenarnya hampir tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPD. ”Ini, kan, sudah jelas. Komitmen kita bersama juga membangun dari pinggiran, dari luar. Juga untuk membangun sektor maritim,” katanya.
DPD mendukung

Anggota DPD dari Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir, berharap banyak kepada Bappenas di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini. Soalnya, kini Bappenas tidak lagi di bawah Menteri Koordinator Perekonomian, tetapi langsung di bawah Presiden. ”Ini jelas peluang bagi kita,” ujarnya.

Ma’mun juga mengingatkan, hal-hal yang harus dibereskan pertama-tama adalah soal tumpang tindih aturan. ”Ada aturan yang memperbolehkan, tapi di sisi lain ada yang tidak memperbolehkan. Kadang-kadang juga menjadi multitafsir antara kita dan aparat,” ujarnya.

Banyak juga anggota DPD yang mempersoalkan soal ketimpangan pembangunan di negeri ini.

Anggota DPD dari Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja, mencontohkan, persoalan konektivitas masih dialami di daerahnya. ”Lebih mencengangkan lagi, kami terus kirim gas ke Singapura, tapi hari-hari ini kami sering mendemo PLN karena listrik sering mati,” ujarnya.

Sejumlah investor sudah membangun fasilitas, mengupayakan ketersediaan air, dan membuat pembangkit listrik. Akan tetapi, pemerintah belum mengimbangi dengan pelayanan prima untuk investasi. ”Keluar masuk barang masih sulit, padahal ini wilayah perdagangan bebas,” papar Haripinto.

Anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur, Adrianus Garu, mengingatkan, pemerintah juga jangan asal membangun proyek.

”Terkadang, bangun terminal, tapi mobil angkutannya tidak ada. Bangun pelabuhan, ternyata kapalnya tidak ada. Bahkan, bangun pasar, ternyata orangnya tidak ada,” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan anggota DPD dari Aceh, Ghazali Abbas Adan. Pembangunan tidak boleh berdasarkan kejar tayang.

”Banyak proyek yang dibangun dengan maksud hanya untuk mengejar komisi. Hal itu jauh dari revolusi mental, apalagi revolusi iman,” ujarnya.

Anggota DPD dari Jawa Barat, Ayi Hambali, juga mengingatkan, persoalan pemerataan sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia timur. ”Di Jawa Barat saja ada disparitas antara Jawa Barat bagian utara dan selatan. Ini harus dibenahi,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPD dari Kalimantan Timur, Aji Muhammad, mengharapkan Bappenas benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah, terutama Kalimantan. ”Pak Menteri harus mendengarkan dengan jelas. Terutama karena di kabinet, kan, tidak ada orang Kalimantan,” ujarnya.

Pemaparan tol laut di Lemhannas juga sempat tidak menyinggung Kalimantan. ”Baru, kemudian, akhirnya direvisi lagi dengan memasukkan Tarakan meski sebagai sub, bukan sebagai pelabuhan utama. Padahal, Kalimantan, kan, yang menyumbang dana terbesar bagi negara ini,” ujarnya. (RYO)



Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009937239