kependudukan
Riset Tingkatkan Mutu Layanan

SANUR, KOMPAS —  Kemitraan antara pemerintah dan swasta diperlukan dalam pembangunan bidang kependudukan. Hal itu untuk meningkatkan kualitas penelitian, kebijakan, program Keluarga Berencana, dan kesehatan reproduksi.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal menyatakan hal itu dalam penandatanganan nota kesepahaman bidang kependudukan antara
BKKBN dan John Hopkins Bloomberg School of Public Health, Sabtu (9/8), di Sanur, Bali.

Michael Klag dari Sekolah Kesehatan Masyarakat John Hopkins Blomberg menyatakan, kerja sama itu antara lain akan memperluas pelaksanaan KB dengan advokasi ke pemda.

Fasli menyatakan, BKKBN sebagai lembaga pemerintah non- kementerian bertanggung jawab di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB. Kemitraan itu akan membantu kebijakan di bidang kependudukan, ditandai dengan inovasi bidang riset, peningkatan mutu layanan, dan kerja sama dengan sektor swasta.

Hal itu akan berkontribusi terhadap peningkatan akses terhadap KB dan layanan kesehatan reproduksi rakyat Indonesia. Terkait akses KB, nantinya masyarakat mempunyai pilihan informasi, metode KB, waktu, dan alat kontrasepsi yang dipilih harus tepat. Masyarakat juga punya pilihan informasi lewat konseling, apalagi di Indonesia ada 46 juta lebih pasangan usia subur.

Di era desentralisasi, gubernur dan bupati/wali kota perlu mengkaji dinamika kependudukan di wilayahnya. Jika proyeksi kependudukan benar, lebih mudah menurunkan angka kemiskinan dan angka kematian, mengantisipasi krisis air bersih, serta persoalan lain mulai dari pengangguran hingga kesehatan.

Indonesia jadi referensi pelaksanaan KB di negara berkembang sehingga peran KB harus direvitalisasi. ”Kami akan melibatkan 1.000 kader untuk melakukan riset mini kependudukan guna mengetahui apakah yang dulu belum ber-KB sudah ber-KB atau yang ber-KB malah berhenti,” kata Fasli.

Menurut Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Badan Perencana Pembangunan Nasional Nina Sardjunani, peran KB dalam pengendalian kependudukan bergantung pada daya dukung lingkungan. Pada perempuan 15-49 tahun yang menikah, tak semua memakai alat kontrasepsi, antara lain, karena takut efek samping kontrasepsi. (ACI)


Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008268784