Gebrakan Menteri
Rapat Kembali ke Rumah Sendiri

SEBANYAK  34 kepala daerah dari seluruh provinsi di Tanah Air, Selasa (4/11), rapat koordinasi dengan pemerintah pusat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Meski punya peran besar dalam mengurus pemerintahan dalam negeri, nyaris tidak pernah para pimpinan daerah bertemu di rumah mereka sendiri.

”Ini rumah kita, rumah para kepala daerah. Jadi memang seharusnya rapat-rapat pimpinan daerah digelar di rumah sendiri,” tutur Gubernur Maluku Said Assagaff.

Di ruang Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, rapat koordinasi itu digelar. Selain gubernur, hari itu juga berkumpul kepala kepolisian daerah dan kepala Badan Intelijen Negara daerah dari seluruh provinsi. Selama hampir empat jam, mereka mendengarkan pemaparan sejumlah menteri di Kabinet Kerja dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman.

Ruangan itu bisa menampung hingga 250 orang, termasuk balkon untuk tempat wartawan yang meliput. Selama ini, ruangan itu lebih sering digunakan untuk pelantikan kepala/wakil kepala daerah atau pelantikan pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Temenggung mengatakan sudah lama sekali ruangan terbesar di Kemendagri itu tak digunakan sebagai tempat rapat para pimpinan daerah. ”Saya lupa persisnya kapan, tetapi memang lama sekali,” katanya.
Sering rapat di hotel

Selama ini, kata Said, rapat para pimpinan daerah lebih sering dilakukan di hotel. ”Padahal, kalau rapat di rumah sendiri, tidak perlu keluar uang, lebih efisien, dan selain itu kita seperti pulang ke rumah sendiri,” paparnya.

Menurut Yuswandi, ide menggelar rapat di Kemendagri merupakan ide Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selain lokasinya lebih dekat dengan Istana—sebelum rapat di Kemendagri, mereka mengikuti rapat koordinasi nasional dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara—rapat di Kantor Kemendagri juga dinilai lebih efisien. ”Kalau punya ruangan sendiri, dan bisa untuk rapat seluruh gubernur, kenapa harus rapat di tempat lain? Jadi kita tidak harus keluar biaya untuk sewa tempat,” kata Tjahjo.

Dia pun meminta agar ke depan ruangan di Kemendagri dioptimalkan untuk kepentingan-kepentingan rapat sehingga tidak perlu lagi rapat digelar di luar Kemendagri. Begitu pula pemerintah daerah. Dia meminta agar seluruh rapat pemda diselenggarakan di kantor pemerintah.

Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengatakan, sudah bukan rahasia selama ini pemerintah lebih memilih menggelar rapat di hotel daripada di kantor sendiri. ”Apalagi, saat menjelang tutup anggaran, ruangan di hotel-hotel pasti habis disewa instansi pemerintah,” katanya.

Padahal, dengan menggelar rapat atau kegiatan di luar kantor, anggaran negara yang notabene uang rakyat lebih
banyak terkuras. Tak hanya untuk menyewa ruangan, uang rakyat dikeluarkan untuk membayar honor pegawai yang ikut rapat.

Ade mengatakan, potensi korupsi besar terjadi saat kegiatan di luar kantor. ”Tidak jarang ditemui uang sewa ruangan justru digelembungkan. Orang yang tidak ikut rapat disebut ikut rapat,” ujarnya.

Revolusi mental merupakan janji Joko Widodo-Jusuf Kalla semasa kampanye. Perubahan perilaku aparatur sipil negara sekecil apa pun adalah bagian dari revolusi mental itu. (Antonius Ponco Anggoro)



Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009917615