Kelautan
Program Penguatan Nelayan Perlu Dibenahi

JAKARTA, KOMPAS — Penguatan nelayan melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan perlu terus dibenahi agar efektif meningkatkan nasib nelayan dan tidak berakhir sekadar proyek. Program itu diharapkan mengedepankan aksesibilitas permodalan, sarana produksi, pendidikan dan pelatihan, serta akses pasar yang berkeadilan.

Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, Senin (13/10), di Jakarta.

Penguatan nelayan sangat penting karena hingga saat ini nelayan masih terjerat sejumlah persoalan klasik, seperti sulitnya permodalan, pencurian ikan, nilai tambah produk yang minim, dan pasar yang manipulatif. Penambahan dan perluasan sarana nelayan selama ini dinilai tidak mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meliputi pendampingan dan pembinaan kepada rumah tangga nelayan, kelompok, wilayah berbasis pelabuhan perikanan (PP), dan pangkalan pendaratan ikan (PPI).

Riza menilai, penambahan jumlah pelabuhan selama ini tidak signifikan. Pada tahun 1996, jumlah pelabuhan sekitar 700 unit dan saat ini tercatat 816 unit. Sebagian di antaranya masih terkendala infrastruktur dasar seperti air dan listrik.
Program PKN

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja yang hadir dalam pencanangan program PKN di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, mengungkapkan, PKN telah mengarah pada pengembangan usaha nelayan, pembudidayaan ikan melalui pengembangan usaha rumah tangga ke arah industri, pengolahan, serta pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

PKN juga menyasar rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan lewat peningkatan kewirausahaan dan pendapatan nelayan.

Sejak digulirkan pada tahun 2011, KKP telah memperluas sarana dan prasarana di PP/PPI. Pada tahun 2011, jumlah peningkatan sarana PP/PPI sebanyak 100 unit, tahun 2012 terdata 400 unit, tahun 2013 sebanyak 200 unit, dan tahun 2014 sejumlah 116 unit.

Meski demikian, kata Sjarief, PKN perlu disinergikan dengan skema bantuan lain, seperti kredit usaha rakyat, fasilitas sekolah dan pusat kesehatan masyarakat, serta fasilitas bank rakyat agar programnya lebih optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kota Baru memiliki potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan. Potensi lestari ikan di Kabupaten Kota Baru tercatat 98 ton per tahun, ikan kerapu 10,2 ton per tahun, udang 15 ton per tahun, kepiting dan rajungan 220 ton per tahun, ikan bawal 93 ton per tahun, ikan asin 220,5 ton per tahun, lobster 96 ton per tahun, rumput laut 447 ton per tahun, dan karang laut.

Rumah tangga perikanan laut tercatat 4.149 rumah tangga dengan perahu motor sebanyak 3.341 unit. Adapun jumlah rumah tangga perikanan darat, tambak, dan kolam sebanyak 1.411 rumah tangga dengan perahu jenis jukung 251 buah.

Sjarief mengatakan, pencanangan PKN di Kota Baru yang akan dirangkaikan dengan peringatan Hari Nusantara pada 6-10 Desember 2014 diharapkan kembali mengingatkan peran nelayan dan keunggulan komparatif Indonesia sebagai bangsa bahari dan negara kepulauan. (LKT)



Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009461764