rencana pembangunan
Perlu Kerja Keras Menutup Kesenjangan

0 Komentar FacebookTwitter  
JAKARTA, KOMPAS  — Kajian Lingkungan Hidup Strategis Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia perlu diikuti upaya menutup kesenjangan kesadaran dan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah serta antarsektor kementerian.

”Perlu kerja masif Bappenas meningkatkan kapasitas pusat dan daerah,” kata Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo saat peluncuran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), di Jakarta, Selasa (14/10).

Menurut dia, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah harus memasukkan visi pembangunan berkelanjutan dan melakukan KLHS. Sementara itu, PP KLHS masih dalam proses.

Tanpa KLHS MP3EI, menurut Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Monti Griyana, MP3EI akan brown (tidak ramah lingkungan). Sementara itu, Perpres No 32/2011 tentang MP3EI fokus pada 22 aktivitas ekonomi di enam koridor ekonomi. Hal itu meliputi industri dan infrastruktur.
Komitmen

Dokumen KLHS MP3EI memuat identifikasi risiko kebijakan terhadap kondisi sosial dan manusia, lingkungan, serta keanekaragaman hayati. Juga, rekomendasi-rekomendasi mitigasi dampak bidang sosial, lingkungan, dan keanekaragaman hayati.

Sementara itu, Duta Besar Denmark Casper Klynge mengatakan, belajar dari pengalaman panjang Denmark melaksanakan pembangunan dengan prinsip berkelanjutan, membuat dokumen itu keputusan yang baik.

Pembangunan berkelanjutan, kata dia, akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, lingkungan rusak akan menghabiskan waktu dan uang. Semua itu mensyaratkan legislasi yang kuat. ”Hasil akhirnya adalah bisnis yang bagus,” katanya. Denmark melalui Badan Pembangunan Internasional Denmark (Danida) memberi bantuan dana dan ahli. (ISW)



Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009478749