jender
Perempuan sebagai Kekuatan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang menyatukan pengarusutamaan jender pada semua kebijakan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang ramah terhadap perempuan dan anak, sekaligus menyejahterakan mereka.

”Jumlah perempuan dan anak mencapai 70 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Namun, mereka masih diperlakukan sebagai obyek pembangunan, bukan kekuatan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan yang responsif jender harus diterapkan di seluruh aspek,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise dalam pidato pembukaan Pertemuan Koordinasi PPPA dan Lokakarya Sinergitas Pusat Studi Wanita dan Jender di Jakarta, Kamis (4/12).

Peningkatan kesetaraan jender, termasuk melalui pengarusutamaan jender, merupakan prioritas pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2015. Harapannya, pada RPJM 2020-2025, kesetaraan jender berhasil dicapai. Target ini sesuai dengan Nawacita nomor dua dan empat pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pertemuan yang dihadiri perwakilan badan dan biro PPPA dari 34 provinsi tersebut membahasa kendala pengarusutamaan jender. Salah satunya, ketidakpahaman banyak aparat hukum pemerintah tentang penerapan undang-undang ataupun kebijakan yang menggunakan perspektif jender. Masih juga kurang dipahami bahwa pengarusutamaan jender juga mencakup kesejahteraan kaum lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Sebagai contoh, dalam pembangunan gedung, rumah susun, atau perumahan, pengembang jarang memperhatikan kebutuhan berdasarkan jender. Anak tangga, misalnya, terlalu tinggi sehingga susah dilewati perempuan dan anak-anak, atau tidak ada ruang menyusui. Untuk pendidikan, perspektif jender juga harus dimasukkan ke dalam kurikulum.

”Penting untuk memastikan badan dan biro PPPA di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan pedesaan telah memahami pentingnya pengarusutamaan jender untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia,” kata Kepala Biro Perencanaan Kementerian PPPA Valentina Gintings. (DNE)




Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010485281