Dana Bansos Kemendikbud Rp 30 Triliun
Posted by Didin | Sunday, 02 February 2014
2 Tahun Moratorium Penerimaan CPNS, Kekurangan 400 Guru
Posted by Ika Sartika | Thursday, 13 February 2014
KENDARINEWS-MAKASSAR, Adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS 2011 dan 2012, menyebabkan kebutuhan PNS di Makassar, Sulawesi Selatan meningkat. Apalagi, pada 2013, Makassar tak mendapatkan kuota penerimaan CPNS umum.
Tangani Ratusan Warga, Diaprersiasi Pemerintah Sulut
Oleh Noldy aswad - Wed Feb 12, 2:11 pm
Provinsi Gorontalo peduli bencana Manado dibuktikan dengan bantuan tenaga kesehatan dari Provinsi Gorontalo ke Manado, Sulawesi Utara. Tim medis yang dikirim khusus untuk membantu pemulihan kesehatan para korban bencana itu merupakan instruksi Gubernur Rusli Habibie atas permintaan Pemprov Sulut agar ikut meringankan beban para korban bencan.
40 plantations get ‘green’
certificates
Mariel Grazella, The Jakarta Post, Kuta, Bali | Business | Thu, February 13 2014, 9:32 AM
Warga Manado Dilarang Balik ke Bantaran Sungai
TEMPO.COTEMPO.CO – 1 jam 47 menit lalu
TEMPO.CO, Manado - Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut mengatakan seluruh warga Manado yang ada di bantaran sungai dilarang kembali ke rumah mereka setelah banjir bandang yang menerjang Kota Manado pada 15 Januari lalu. Menurut Lumentut, hal ini untuk mencegah terjadinya banjir lainnya karena aliran sungai yang akan dinormalisasi.
"Selain itu, agar tidak ada korban lagi karena sudah tidak ada warga lagi di bantaran sungai," kata Lumentut kepada Tempo, Rabu, 12 Februari 2014.
Wednesday, 12 February 2014
2013, KKMB Berhasil Dampingi 281 UMKM
Ambon - Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) selama ini telah terbukti menjadi salah satu tumpuan bagi UMKM di Provinsi Maluku dalam mengakses kredit perbankan, serta bantuan pendampingan yang diberikan meliputi perbaikan catatan keuangan UMKM, penyusunan kelayakan usaha, dan penyusunan proposal kredit.
3 Rektor Boboti RUU Kepulauan di Senayan
Kamis, Feb 13 2014
Ditulis oleh amex
Jakarta, AE— Tujuh Pemda dan elemen masyarakat Propinsi Kepulauan sangat mengharapkan perhatian pemerintah dan DPR untuk mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK). UU tersebut akan dijadikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berkualitas di Propinsi Kepulauan.