BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

NTT Siap Sambut Wisman Bebas Visa

NTT Siap Sambut Wisman Bebas Visa
Senin, 6 Juli 2015 | 10:51 WIB
KOMPAS.COM/MARKUS MAKUR

KUPANG, KOMPAS.com - Infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi wisata di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah siap untuk menyambut kedatangan wisatawan mancanegara (wisman), menyusul diterapkannya program kebijakan bebas visa bagi 30 negara oleh Pemerintah Pusat.

Sebanyak 12.000 Orang Akan Dampingi Desa

DANA DESA
Sebanyak 12.000 Orang Akan Dampingi Desa
Ikon konten premium Cetak | 3 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meluncurkan 12.000 orang pendamping dana desa. Sebelumnya, mereka adalah pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Kini, para pendamping itu bertugas mendampingi penggunaan dana desa dan membantu menyusun pelaporan dana desa.

Regulasi Perlu Dukung Perkembangan E-Dagang

Industri
Regulasi Perlu Dukung Perkembangan E-Dagang
Ikon konten premium Cetak | 2 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Substansi Rancangan Peraturan Pemerintah Perdagangan secara elektronik atau e-dagang dinilai perlu dikaji kembali. Pasalnya, muatan rancangan dinilai belum mendukung perkembangan industri digital terkini.

Dalam temu media, Rabu (1/7), di Jakarta, Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Daniel Tumiwa menyampaikan, e-dagang mempunyai beberapa tipe model bisnis sehingga lingkup tanggung jawabnya perlu dibedakan menurut masing-masing model.

Kementerian PUPR Targetkan Dana Diserap 93 Persen

INFRASTRUKTUR
Kementerian PUPR Targetkan Dana Diserap 93 Persen
Ikon konten premium Cetak | 3 Juli 2015 Ikon

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong proyek infrastruktur yang ditangani kementerian tersebut. Hingga 2 Juli 2015 pukul 16.00, dana Kementerian PUPR yang terserap mencapai Rp 17,5 triliun atau 14,8 persen dari alokasi tahun anggaran 2015 yang sebesar Rp 118,5 triliun.

Hentikan Intervensi yang Menabrak Kearifan Lokal

DIVERSIFIKASI PANGAN
Hentikan Intervensi yang Menabrak Kearifan Lokal
Ikon konten premium Cetak | 3 Juli 2015

KUPANG, KOMPAS — Program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo diharapkan agar tidak menepikan pangan nonberas, yang sejak lama bertahan dan diandalkan di sejumlah daerah melalui kearifan lokal. Sudah waktunya pemerintah menghentikan kebijakan pangan yang seragam berusaha meningkatkan produksi beras, karena menabrak kearifan lokal.

Pages