Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selama ini masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap pelayanan Puskesmas. Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas menjadi alasan yang mengemuka. Karena itu pemerintah berusaha mendorong peningkatan mutu kinerja Puskesmas melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan layanan dan program.  Mutu kinerja layanan ini kemudian dinilai melalui proses akreditasi. Akreditasi Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015. Apabila sebuah Puskesmas telah diakreditasi, Puskesmas tersebut telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah terhadap standar pelayanannya.