Terdapat disharmoni pada data jaringan internet di desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Data mengenai jumlah penduduk yang belum terlayani internet di desa-desa juga belum tersedia.

Meski Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS merupakan sumber data terlengkap tentang akses internet, pemublikasian datanya memakan waktu lama. Susenas juga belum memasukkan pertanyaan-pertanyaan penting yang dapat membantu pengambil kebijakan memahami hambatan dalam transformasi digital yang inklusif.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) belum secara lengkap mendata pekerja dan pekerjaanyang berbasis teknologi dan dibantu perangkat digital, termasuk pekerja ekonomi gig. Akibatnya, sulit mendapatkan gambaran akurat kondisi umum atau lanskap ketenagakerjaan di Indonesia di tengah meningkatnya digitalisasi.

Data kepesertaan pekerja informal, termasuk pekerja ekonomi gig, dalam program jaminan sosial kurang menyeluruh dan kurang sinkron satu sama lain. Terkait persoalan ini, penulis mengacu terutama kepada data yang bersumber dari Sakernas dan BPJS Ketenagakerjaan.