Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota telah berjalan hampir satu dasawarsa. Penggunaan kewenangan mengelola keuangan daerah, yang sesungguhnya bersumber dari uang masyarakat, seyogyanya
mencerminkan kepentingan publik secara luas dan dilaksanakan dengan partisipatif, akuntabel, transparan, dan menjamin kesetaraan. Laporan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ini hadir sebagai upaya yang komprehensif untuk menilai kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam keempat tahapan anggaran daerah, sejak tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Studi yang dilakukan di 41 kabupaten/kota ini menjadi bagian dari Local Budget Study (LBS), dikoordinasikan oleh Seknas FITRA dengan melibatkan 44 peneliti dari 28 organisasi daerah. Studi LBS juga melakukan analisis mendalam atas alokasi, pendapatan, dan belanja sektor-sektor layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. The Asia Foundation dan Seknas FITRA berharap agar LBS bisa menghasilkan benchmark bagi kinerja dan inovasi kabupaten/kota serta menumbuhkan semangat kompetisi antar kabupaten/kota untuk mewujudkan proses perencanaan dan pengganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus yang berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan.