“Kebutuhan Puskesmas adalah kebutuhan kita. Apabila semua kebutuhan puskesmas dipenuhi maka akan memberi penguatan pada pekerjaan mereka dan pada akhirnya akan kembali ke kita dan keluarga kita.” Steven Ohee, Kepala Distrik Sentani Timur

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selama ini masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap pelayanan Puskesmas. Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas menjadi alasan yang mengemuka. Karena itu pemerintah berusaha mendorong peningkatan mutu kinerja Puskesmas melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan layanan dan program. Mutu kinerja layanan ini kemudian dinilai melalui proses akreditasi. Akreditasi Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015. Apabila sebuah Puskesmas telah diakreditasi, Puskesmas tersebut telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah terhadap standar pelayanannya.
Menurut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, "Terhitung bulan Februari 2018 sebanyak 4.223 dari 9.825 Puskesmas yang ada di Indonesia telah diakreditasi. Kira-kira sudah hampir 50 persen dari jumlah Puskesmas di Indonesia" (Jakarta, 18 Februari 2018). Salah satu Puskesmas yang telah diakreditasi adalah Puskesmas Harapan yang terletak di Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Memulai Perubahan
Perjalanan Puskesmas Harapan untuk mendapatkan akreditasi tidaklah mudah. Prosesnya dimulai sejak awal tahun 2016. Saat itu informasi mengenai akreditasi Puskesmas masih sulit ditemukan. Informasi yang bisa didapatkan di internet masih sangat terbatas. Orang-orang yang ditunjuk untuk mendampingi akreditasi Puskesmas juga belum terlalu mengerti dan masih belajar.
Adalah drg. Adi Kurniawan, MRS yang berhasil menggerakkan para pegawainya untuk bekerjasama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga saat ini Puskesmas Harapan mendapatkan Akreditasi. Drg. Adi Kurniawan adalah Kepala Puskesmas Harapan yang telah menjabat sejak akhir tahun 2015. Sebelumnya beliau adalah Bendahara di Puskesmas Sentani Kota, Kabupaten Jayapura.
Hal yang paling pertama yang dilakukan oleh Adi Kurniawan selaku Kepala Puskesmas adalah meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan mengubah jam kerja. Sebelumnya, pegawai dan dokter Puskesmas baru mulai berdatangan pada pukul 9 pagi dan pulang pada pukul 12 siang. Jam kerja tersebut perlahan-lahan diubah mulai jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Penambahan waktu kerja ini berdampak pada jumlah pasien yang dapat dilayani.
Perubahan jam kerja ini diiringi dengan kewajiban baru yang harus diikuti oleh setiap staf, yaitu apel pagi dan sore. Setiap pegawai diwajibkan untuk mengikuti apel sebelum mulai bekerja dan sebelum pulang. Kepala Puskesmas memberikan reward berbentuk uang sejumlah 10 ribu rupiah bagi pegawai yang mengikuti apel pagi dan 5 ribu rupiah di apel sore. Hal ini terus berlanjut hingga kurang lebih satu tahun. Ketika semua staf dan dokter sudah terbiasa dengan perubahan jam masuk dan pulang kantor, insentif itu pun ditiadakan. Saat ini, semua pegawai sudah hadir tepat waktu dan menghadiri apel pagi dan sore tanpa mengharapkan insentif.

Bergerak Bersama
Selain perubahan jam kerja, infrastruktur Puskesmas juga mulai dibenahi untuk menunjang pelayanan puskesmas. Beberapa ruangan dibangun untuk mencapai standar akreditasi seperti ruang UGD 24 jam, beberapa ruang perawatan, dan ruang persalinan.
Untuk pembangunan infrastruktur yang memenuhi syarat akreditasi ini, puskesmas tidak bisa bergerak sendiri. Ketersediaan dana adalah kendala utama untuk memenuhi persayaratan tersebut. Hal ini kemudian didiskusikan drg. Adi kepada Kepala Distrik Sentani Timur yang kebetulan berkantor tepat di seberang gedung Puskesmas. Distrik menyambut baik informasi tersebut karena menurut beliau masalah puskesmas adalah masalah bersama. Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga kemajuan puskesmas adalah tanggung jawab bersama. Kepala Distrik Sentani Timur, Steven Ohee juga menegaskan “Kebutuhan Puskesmas adalah kebutuhan kita. Apabila semua kebutuhan puskesmas dipenuhi maka akan memberi penguatan pada pekerjaan mereka dan pada akhirnya akan kembali ke kita dan keluarga kita”.
Kerjasama ini dimulai dengan mengumpulkan semua Kepala Kampung di wilayah Sentani Timur. Selanjutnya mereka menilik data potensi, rencana dan anggaran dari kampung-kampung yang ada di dalam aplikasi Sistem Adminstrasi dan Informasi Kampung (SAIK), yang sudah dikompilasi pada tingkat distrik. Setelah itu Kepala Distrik menggagas pertemuan dengan para kepala kampung untuk menggalang dukungan bagi Puskesmas Harapan.
Dengan menggunakan informasi tentang potensi kampung yang terdapat dalam SAIK dan mempertimbangkan hal-hal yang dibahas dalam diskusi dicapailah kesepakatan agar setiap kampung menyisihkan sejumlah dana untuk membantu Puskesmas Harapan memenuhi persyaratan infrastruktur dan kelengkapan lain yang diperlukan untuk akreditasi.
Selain menertibkan jam kerja dan membangun infrastruktur, Kepala Puskesmas membentuk Sekretariat Akreditasi. Secara khusus, para staff yang dipercayakan sebagai anggota Sekretariat Akreditasi adalah mereka yang mahir menggunakan komputer. Tim inilah yang kemudian bertugas untuk melengkapi Sistem Informasi Puskesmas dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan akreditasi.
Sebagai bagian dari persiapan akreditasi, setiap bagian Puskesmas diwajibkan untuk membuat SOP pelayanan masing-masing. Karena masih banyak staf yang belum mahir menggunakan komputer dan SOP tersebut hanya ditulis tangan, maka SOP-SOP tersebut dikumpulkan dan diketik oleh tim yang berada di Sekretariat Akreditasi.
Atas usaha dan kerja keras seluruh pihak dan dengan dukungan dari Pemerintah Distrik, Kampung, serta beberapa stakeholder lainnya, maka pada akhir tahun 2016 Puskesmas Harapan menjadi Puskesmas pertama di Provinsi Papua yang mendapatakan akreditasi tingkat Madya.