Monday, 27 July 2015
Kemiskinan Daerah Perbatasan Maluku Capai 27 Persen

Ambon - Angka kemiskinan di dae­rah-daerah perbata­san yang ada di Provinsi Maluku capai 27 persen. Angka inilah yang menja­di­kan Maluku provinsi termiskin keempat di Indonesia. Daerah-daerah per­batasan itu yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Kabu­paten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya).

“Tiga kabupaten itu ternyata pu­nya angka kemiskinan mencapai 27 persen yakni diatas angka kemiskinan rata-rata Provinsi Maluku. Saat ini Maluku sementara berupaya untuk menekan angka kemiskinan. Untuk capaiannya, se­mua itu tidak lepas dari perhatian pemerintah yang akan lebih dipusatkan pada daerah-daerah perbatasan,” kata Gubernur Maluku Said Assagaff kepada wartawan di Rumah Kopi Joas, Jumat (24/7).

Menurutnya, pemerintah semen­tara berupaya untuk lebih mem­perhatikan wilayah perbatasan di Maluku, bukan hanya karena program Presiden Joko Widodo, na­mun keberadaan wilayah perba­tasan memiliki pengaruh besar di Maluku.

“Pemerintah  memperhatikan wi­layah perbatasan bukan hanya karena program Presiden, namun sudah seharusnya, wilayah perba­tasan yang ada di Maluku harus lebih diperhatikan. Pengaruhnya cukup besar untuk provinsi ini, contohnya angka kemiskinan yang paling terbesar ada di daerah perbatasan, sementara di Ambon, angka kemiskinan menurun, di daerah lain pun masih berada di rata-rata angka kemiskinan Provinsi Maluku,” jelas Gubernur.

Gubernur meyakini, kedepan masyarakat yang berada di daerah perbatasan akan sejahtera, jika pemerintah memberikan perhatian lebih dengan berupaya bekerja sama dengan pemerintah pusat, sudah tentu angka kemiskinan di daerah perbatasan akan menurun.

“Kita kerja sama dengan peme­rintah pusat, apalagi ada program untuk lebih mengedepankan pem­ba­ngunan di wilayah perbatasan. Jika setiap tahunnya ada kunjungan menteri, dan dengan perhatian tersebut ditambah lagi perhatian dari pemerintah provinsi, sudah pasti angka kemiskinan akan turun,” ujar Gubernur.

Dikatakan, dana sebanyak Rp. 1,8 triliun yang diberikan khusus untuk pembangunan di daerah perbata­san, ditambah dengan APBD pro­vinsi di tiap-tiap kabupaten, meru­pakan salah satu cara untuk dapat menekan angka kemiskinan. Hanya saja, dana-dana tersebut harus tetap dikontrol dan pemerintah kabupaten harus benar-benar memanfaatkan­nya untuk pembangunan.

“Ini bukan hanya pemerintah provinsi yang harus kerja keras, tapi pemerintah kabupaten juga harus bekerja keras, tidak mungkin kita bisa mengontrol semuanya, jika tidak ada bantuan dari pemerintah kabupaten sebagai upaya saling mendukung,” ungkap Gubernur.

Ditambahkan, sebagai langkah lanjut untuk memajukan daerah perbatasan, bulan November sudah ditetapkan pemerintah provinsi akan melakukan rapat kerja di salah satu daerah di wilayah perbatasan. (S-43)
- See more at: http://siwalimanews.com/post/kemiskinan_daerah_perbatasan_maluku_capai_27_persen#sthash.es8SLAOV.dpuf