Infrastruktur
57,87 Persen Jalan Belum Bisa Dibangun

AMBON, KOMPAS — Sekitar 57,87 persen atau 3.000 kilometer jalan di Provinsi Maluku belum bisa dibangun karena keterbatasan anggaran. Untuk menuntaskan pembangunan itu, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun. Biaya tersebut harus ditanggung pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Ismael Usemahu di Ambon, Jumat (28/3). Ismael memaparkan, infrastruktur di Maluku tertinggal jauh dari infrastruktur kebanyakan provinsi di Indonesia.

Ismael mengatakan, lambatnya pembangunan infrastruktur jalan di Maluku disebabkan minimnya anggaran. Dalam APBD Provinsi Maluku 2014, alokasi untuk pembangunan jalan hanya Rp 80 miliar, sementara status jalan provinsi yang belum diselesaikan masih 817,4 kilometer. Adapun alokasi dana khusus dari pusat untuk mendukung pembangunan jalan Rp 26 miliar.

Menurut Ismael, anggaran tersebut masih sangat kurang. Biaya pembangunan jalan diperkirakan Rp 2 miliar per kilometer. Kondisi ini diperparah oleh tingkat kemahalan di Maluku.

Pemprov Maluku, kata Ismael, telah mengajukan perubahan status jalan provinsi dan kabupaten sepanjang 1.000 kilometer menjadi jalan nasional. Jika disetujui, tanggung jawab untuk pembangunan dan pemeliharaan akan dibebankan kepada APBN. ”Kami juga berharap, setidaknya jalan di Maluku masuk dalam rencana pemerintah pusat yang akan membangun 6.000 kilometer jalan di seluruh Indonesia dalam tahun ini,” ujar Ismael.

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (18/3), Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, kondisi geografis di Maluku harus menjadi pertimbangan setiap kebijakan pembangunan termasuk alokasi anggaran. ”Sudah ada pemikiran di Bappenas dan kementerian perekonomian bahwa dana alokasi umum itu tidak hanya memperhitungkan jumlah penduduk dan luas daratan, tetapi juga luas lautan,” kata Hatta.

Dari Manado dilaporkan, pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara akhirnya disetujui pemerintah pusat. Pembangunan jalan tol sepanjang 40 kilometer dengan biaya APBN senilai Rp 4 triliun itu akan dimulai Januari 2015.

Gubernur Sulut Sinyo H Sarundajang mengatakan, pembangunan Tol Manado-Bitung penting untuk menopang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. ”Tol Manado-Bitung infrastruktur penting di utara Indonesia. Jalan ini akan menjadi penarik ekonomi baru yang akan terhubung sampai ke jalan Trans-Sulawesi,” kata dia, kemarin.

Bersamaan dengan pembangunan jalan tol itu, juga akan dibangun jalan baru Manado-Tomohon melewati Lota.
(ZAL/FRN/WHO)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005741127