Thursday, 06 March 2014
Pemprov Terus Berupaya Turunkan Angka Kemiskinan

Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin, dan menginte­grasikan program kependudukan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk ke dalam pembangunan lainnya.

“Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui  Bantuan Sosial langsung ke masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM, Usaha Kredit Rakyat ( KUR) Program air bersih, perumahan rakyat, listrik dan lain–lain,” kata Carateker Gubernur Maluku, Saut Situmorang dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Maluku, Ali Sella pada acara Rakerda Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku, yang dipusatkan di Swissbel-hotel, Rabu (5/3).

Dikatakan, Rakerda  Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi  Maluku Tahun 2014 ini, sebagai bagian dari siklus perencanaan manajemen program KKBPK dan peletakan dasar arah kebijakan dan kegiatan tahun ini, dan dimasa  yang akan datang.

Hasil perencanaan program KKBPK ini akan sangat strategis, untuk disi­nergikan dengan proses perencanaan pembangunan wilayah dan sektoral secara keseluruhan

“Pembangunan kependudukan di Maluku sebagaimana diwilayah lainnya di Indonesia,  tidak terlepas dari masalah kemiskinan yang sampai saat ini masih terus kita tanggulangi dengan berbagai program yang pro rakyat, yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Walaupun setiap tahun kita telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap, namun diharapkan penurunan ini bisa  lebih dipercepat lagi,” jelasnya.

Menurutnya, penanganan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga, memerlukan strategi yang berskala lokal, dengan berpedoman pada strategi dan kebijakan nasional guna mengubah piramida penduduk Maluku yang saat ini masih berciri ekspansif, dimana jumlah penduduk usia muda relatif lebih besar dibanding penduduk dewasa termasuk lansia.

Sejak Program KB nasional dikem­bangkan di Maluku tahun 1979 sampai dengan tahun 2013, keberhasilannya dalam menurunkan dan mencegah kelahiran masih berfluktuasi yang dipicu oleh berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang lebih tajam dan terfokus.

“Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki wilayah daratan hanya kurang lebih 7,6 persen dan sisanya adalah wilayah perairan. Selain kondisi geografis yang memerlukan biaya transportasi yang relatif tinggi, hambatan lainnya adalah terbatasnya tenaga, sarana dan prasarana, serta biaya pelayanan yang tinggi,” ujarnya.

Dengan kondisi geografis seperti itu, terdapat beberapa permasalahan yang harus segera dituntaskan dalam pelak­sanaan program ini di Maluku antara lain, tinggi dan bervariasinya angka kelahiran; rendah dan bervariasinya angka pemakaian kontrasepsi; tinggi dan bervariasinya unmet need; masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja; belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB.(S-39)

Sumber: http://www.siwalimanews.com/post/pemprov_terus_berupaya_turunkan_angka_kemiskinan