Provinsi Maluku
Infrastruktur Transportasi yang Menjadi Kendala

SEPERTI halnya provinsi lain di kawasan timur Indonesia, Maluku juga tertinggal jauh. Infrastruktur transportasi menjadi salah satu masalah di provinsi yang punya luas wilayah 46.914,03 kilometer persegi dengan 92,4 persen berupa laut dan 7,6 persen daratan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Antonius Sihaloho mengatakan, pemenuhan infrastruktur transportasi di Maluku masih di bawah 50 persen. Infrastruktur yang dimaksud terdiri dari transportasi darat yang meliputi jalan dan penyeberangan, transportasi laut, serta transportasi udara.

Saat ini, panjang jalan yang diselesaikan baru 40 persen dari total keseluruhan 1.250 kilometer. Dari 49 jembatan penyeberangan yang dibutuhkan, baru terbangun 21 buah dan baru 16 unit sarana angkutan yang tersedia dari kebutuhan 24 unit.

Di sektor transportasi laut baru tersedia 6 kapal dari total kebutuhan 16 unit.

Belum memadainya infrastruktur semakin menyulitkan upaya menurunkan angka kemiskinan di Maluku yang kini masih 19,27 persen. Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Maluku 1.533.506 jiwa.

Angka kemiskinan tertinggi di Maluku ada di tiga kabupaten, yakni Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, dan Aru yang lebih dari 30 persen. Ketiga daerah itu paling terisolasi karena minimnya sarana angkutan laut yang menjadi andalan masyarakat.

Pejabat Gubernur Maluku Saut Situmorang mengatakan, untuk mencapai kondisi yang memadai di daerahnya dibutuhkan peran pemerintah pusat melalui kebijakan anggaran yang lebih proporsional. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Maluku yang tahun ini Rp 1,9 triliun tak bisa menanggulangi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.

”Ketimpangan dalam kebijakan fiskal perlu diperbaiki. Daerah-daerah tertinggal seperti Maluku harus diberi penguatan yang lebih dibandingkan dengan daerah lain yang sudah maju. Dengan begitu, pemerataan akan tercapai,” kata Saut.

Saut mengakui, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian untuk pembangunan di kawasan timur, termasuk Maluku, tetapi belum konsisten dalam hal penganggaran.

Pengamat transportasi laut dari Universitas Pattimura, Ambon, Marcus Tukan, menuturkan, diperlukan penguatan infrastruktur laut karena Maluku terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan laut dan pengadaan kapal yang mampu menembus daerah terpencil harus jadi prioritas.

Rute pelayaran antarpulau juga perlu ditetapkan sebagai jalur linear sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku ekonomi di daerah.

Saut menambahkan, pembangunan di Maluku juga dipengaruhi kondisi masyarakatnya. ”Basudara (sesama saudara) di Maluku dukung pembangunan dengan hidup berdampingan secara damai,” ujarnya.

Dukungan yang kuat dari pemerintah pusat akan membuat Maluku lebih cepat berkembang.
(Fransiskus Pati Herin)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005250498