14 Februari 2018, Sedang berlangsung Lokakarya Tokoh Agama, Tokoh Adat, Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Memperkuat Komitmen Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Jayapura.

Kegiatan di buka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dr. Yohana Kaut, M.Kes mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang berhalangan hadir, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa HIV & AIDS ini adalah penyakit yang perlu ditanggulangi secara bersama maka untuk itu tokoh agama, tokoh adat, organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menghasilkan komitmen kerja dalam usaha penanggulangan HIV & AIDS di Jayapura.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura Frits Rumayomi, dalam pengantarnya mengatakan bahwa DPMK Kabupaten Jayapura akan mengalokasikan sekitar Rp.20 juta untuk sektor penanggulangan Narkoba dan HIV&AIDS di tahun anggaran 2018 ini sebagai bentuk komitmen untuk memberdayakan peran kesehatan dari tingkat kampung. Lebih lanjut dikatakannya karena HIV & AIDS ini terkait dengan perilaku maka pemerintah kampung perlu terlibat di dalam usaha penanggulangannya.

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, hingga Tahun 2017 tercatat 2.576 kasus HIV, merupakan 2,1% dari angka prevelensi Nasional 2,3%. Bila melihat unit layanan terdepan di Kabupaten Jayapura ada 11 Puskesmas dengan layanan ARV, 6 Puskesmas inisiasi ARV, 3 Puskesmas Pra-inisiasi ARV dan 2 Puskesmas persiapan.

Peserta lokakarya yang berasal dari tokoh adat, tokoh agama, perempuan, guru sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Jayapura setelah menerima update dan pemaparan kondisi terkini HIV & AIDS selanjutnya berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan terbesar HIV & AIDS dalam komunitasnya, Apa saja yang telah atau akan dilakukan serta bagaimana sistem layanan serta kerjasama dengan mitra terkait. Hasil diskusi ini kemudian akan diserahkan kepada Bappeda Kabupaten Jayapura sebagai bahan untuk ditindaklanjuti.

Lokakarya ini merupakan bagian dari salah satu dukungan Pemerintah Australia melalui kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia yang juga tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu peningkatan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan HIV&AIDS serta tata kelola pemerintah kampung dan catatan sipil. Di Provinsi Papua Barat dan Papua diimplementasikan melalui Program KOMPAK LANDASAN 2 bekerjasama dengan Yayasan Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).