Delegasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) saat meninjau Sistem Administrasi dan Informasi Kampung/Distrik (SAIK/SAID) yang sementara dikembangkan di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura/Andy

SENTANI,- Lima delegasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) dari Daerah Istimewa Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogjakarta, Papua Barat dan Papua berkunjung ke Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur untuk Meninjau Sistem Administrasi dan Informasi Kampung/Distrik (SAIK/SAID) yang sementara dikembangkan.

Kepala Biro Otonomi Khusus (Otsus) Setda Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen mengatakan, pihaknya mengajak para delegasi ke Distrik Sentani Timur untuk belajar cara merencanakan program kerja berdasarkan basis data.

"Kita ingin memberikan edukasi atau pemahaman kepada peserta bahwa proses perencanaan berdasarkan data akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. Sehingga para peserta bisa mencontoh apa yang sementara dilakukan di Distrik Sentani Timur ini," kata Aryoko kepada pers usai meninjau Sistem Administrasi dan Informasi Kampung/Distrik (SAIK/SAID) di Sentani Timur.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik dari tingkat kampung akan menjadi sesuatu uang baik di seluruh Kabupaten di Papua. Ia berharap agar seluruh Kabupaten Kota di Papua dapat menerapkan hal ini. "Sasaran akhir kita adalah Orang Asli Papua yang dilayani dalam Otsus itu akan tercapai," ucapnya.

Ia menilai, data sangat penting dalam perencanaan program pemerintah. Karena dengan data yang valid, maka pembangunan juga akan berjalan terarah.

"Ketika tertib administrasi dimulai dari kampung, sampai ke distrik dan kabupaten, maka tata kelola perencanaan akan sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Pimpinan KOMPAK-LANDASAN Provinsi Papua dan Papua Barat, Hilda Eveline, mengatakan, salah satu upaya untuk mendukung visi Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan, maka diperlukan adanya data penduduk desa yang termutakhirkan, sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah berjalan terarah dan menjangkau seluruh masyarakat.

"SAID merupakan sistem basis data terpadu yang memuat informasi kependudukan dan data sosial ekonomi individu dalam satu kecamatan. SAID memungkinkan pemerintah tingkat kecamatan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan data kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang akurat. SAID juga dapat membantu Puskesmas dan Sekolah Dasar dalam menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik," jelasnya.

Selain itu kata Aveline, dengan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung dan Distrik (SAIK/SAID) maka pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk ketidakadilan, marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi.

"SAID dapat berperan dalam meningkatkan pelayanan publik di Papua, sehingga semakin tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kami sangat menghargai kolaborasi yang baik antara Pemerintah Papua, Program KOMPAK, dan segenap masyarakat yang terlibat,” ujarnya.

Eveline menambahkan, SAID dilaksanakan melalui program KOMPAK-LANDASAN yang didukung oleh Pemerintah Australia untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan identitas hokum yang berkualitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Program ini sementara dilaksanakan di 205 desa, 181 Sekolah Dasar (SD), 29 Puskesmas, di 24 kecamatan yang tersebar di 10 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat," tandasnya. 

sumber