Kelembagaan
DPD Sebaiknya Berperan Menetralkan Bias Populasi

JAKARTA, KOMPAS — Para anggota Dewan Perwakilan Daerah 2014-2019 diharapkan dapat menetralkan kebijakan nasional yang kini cenderung bias ideologi dan populasi. Untuk itu, para anggota DPD diharapkan bisa menguasai masalah.

Hal ini mengemuka dalam Orientasi 1 anggota DPD 2014-2019 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Sabtu (30/8). Hadir sebagai pembicara pimpinan DPD, seperti Irman Gusman dan La Ode Ida, serta pengamat politik Andrinof Chaniago.

Irman mengatakan, peran penting DPD tidak sekadar mewakili daerahnya. Namun, bertugas untuk bisa mewujudkan pembangunan yang sinkron di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga untuk menyinkronkan kebijakan pembangunan di pusat dan daerah.

La Ode menyatakan, DPD harus dapat menyeimbangkan DPR yang keanggotaannya berbasis populasi. Hal ini membuat representasi orang Jawa lebih tinggi daripada yang luar Jawa. Hal itu berbahaya karena bisa menimbulkan kesenjangan di antara daerah-daerah di Indonesia.
Ketidakseimbangan

Soal kesenjangan ini juga disoroti Andrinof sebagai salah satu masalah utama yang harus diperhatikan.

Menurut Andrinof, ketidakseimbangan pembangunan di wilayah-wilayah di luar Jawa masih nyata. Misalnya dengan banyaknya pemadaman listrik di pusat tambang energi, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Akibatnya, beberapa bidang pembangunan, salah satunya pendidikan, menjadi tidak berkembang.

Tidak berkembangnya pendidikan berujung pada tidak berkualitasnya sumber daya manusia. Ke depan, pembangunan nasional harus ditentukan dan diturunkan lewat pembangunan di daerah-daerah.

Selain soal basis populasi, La Ode juga menyoroti bias ideologi dalam undang-undang yang disebabkan orientasi ideologi parpol-parpol. Di sini, kembali peran DPD sangat penting karena bisa menetralkan. ”Kebijakan nasional untuk kepentingan nasional harus lebih tinggi daripada ideologi,” ungkap La Ode.

Untuk bisa berkontribusi, Andrinof mengatakan, DPD harus bisa menguasai persoalan. Politik jangan hanya menjadi panggung tanpa makna. Adapun La Ode mengatakan, anggota DPD harus kritis dan bersikap mulia. (edn)


Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008615726