Dr. Suprianto, SH, MH, Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro, menekankan pentingnya koordinasi antar SKPD, maupun SKPD dan organisasi profesi dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Bojonegoro. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi baru lahir Kabupaten Bojonegoro dengan Pj Bupati pada Senin, 16 April 2018, di ruang rapat Bupati, Gedung Pemkab lt 7.

Audiensi Tim dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Ninik Susmiati didampingi Kepala Dinas P3AKB, Bapak Adi Witjaksana, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Askan Sp.OG., Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Sujatmi, Kabid Penmas Bappeda, Ibu Dwi Setyorini, Kepala PKM Balen, Dr. Agus Gunawan, Kabid Kesmas Dinkes, Dr. Ahmad Hernowo, Kasie KGM Dinkes, Dr. Fitri Munira dan pendamping dari program MELAYANI.

Disampaikan Dinas Kesehatan, bahwa  angka kematiaan Ibu dan bayi baru lahir di Bojonegoro hingga 16 April 2018 masih memprihatinkan, yaitu 10 kasus AKI dan 39 AKB, padahal angka kematian ibu sudah sempat turun pada tahun 2017 menjadi 17 kasus, dari yang sebelumnya 24 kasus AKI pada tahun 2016. Dari Kejadian 10 AKI berarti adalah hampir 60% dari jumlah AKI tahun 2017, padahal baru menginjak bulan ke 4 di 2018. Artinya jika tidak ada upaya yang optimal, bukan tidak mungkin di tahun 2018 akan terjadi peningkatan jumlah kematian ibu.

Menanggapi laporan tersebut Pj Bupati mengarahkan agar segera dicari akar penyebabnya. Perlu dicari tahu, misalnya latar belakang desa-kota, lingkungan, sebaran kejadian, hingga peran bidan, termasuk BPM.

Dalam kesempatan tersebut juga dipresentasikan hasil temuan sementara identifikasi permasalahan dalam penurunan angka kematian bayi dan balita di Bojonegoro yang difasilitasi melalui kegiatan MELAYANI. Ketua IDI Bojonegoro yang juga merupakan salah satu narasumber dalam tim, Dr. Askan Sp.OG menekankan pentingnya melengkapi fasilitas kesehatan di PKM, misalnya kebutuhan USG untuk memeriksakan sejak awal kondisi kehamilannya (K1). Karena pengalaman di Srilanka menunjukkan ternyata deteksi dini sangat mempengaruhi keberhasilan pencegahan AKIB di Negara tersebut.

Isu penting lain yang dibahas adalah tentang kebutuhan dan distribusi dokter spesialis di seluruh Bojonegoro. Pj Bupati meminta agar Dinas Kesehatan membuat aturan mengenai penugasan dokter spesialis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Isu lain yang diidentifikasi adalah peningkatan pelayanan KB untuk pasangan usia subur dengan resiko tinggi (PUS Risti). Pertemuan menyepakati untuk mencari solusi bagi pendataan PUS Risti yang lebih baik dan penyebarluasan informasi secara lebih nyaman.

Tindak lanjut dari audiensi ini, Pj Bupati meminta agar dilakukan pertemuan berikutnya untuk menyampaikan kajian serta rekomendasi dalam 2-3 minggu ke depan. ***