Guna melihat langsung apa yang menjadi strategi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam upaya menekan angka stunting, Tim World Bank (WB) melakukan kunjungan ke kabupaten tersebut pada Kamis (11/1) untuk berdiskusi dengan BAPPEDA dan Dinas Kesehatan. Adapun tim yang mengunjungi Kabupaten Kubu Raya yaitu Kai-Alexander Keisar, Senior Economist Governance Global Practice World Bank dan Renata Simatupang, yang expert pada isu public finance. Tim WB ini ingin mengetahui lebih jauh mengenai ketertarikan dan motivasi Pemerintah Kubu Raya pada isu stunting. Stunting (pendek) merupakan indikasi kurangnya asupan gizi, baik secara kuantitas maupun kualitas yang tidak terpenuhi sejak dalam kandungan. Kondisi ini menyebabkan anak memiliki tinggi badan cenderung pendek pada usianya.

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki angka stunting cukup tinggi, walau memang bukan yang tertinggi di provinsi ini, namun angka stuntingnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada tiga tahun terakhir, Prevalensi Balita Stunting atau perbandingan antara Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), posisi Kabupaten Kubu Raya sangat memprihatinkan. Pada tahun 2015 adalah 19,1%, pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 29,3% dan pada tahun 2017 terus meningkat menjadi 34,8%.

Kelemahan Hasil PSG Provinsi Kalbar ini hanya dapat melihat angka stunting pada level kabupaten, namun tidak dapat melihat angka stunting pada tingkat kecamatan dan desa. Sehingga untuk menyusun program-program intervensi baik intervensi gizi spesifik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan maupun intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh multi sektor atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain di Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan angka stunting per kecamatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya telah melakukan survei Pemantau Status Gizi Balita ke Sembilan (9) kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Survei ini dilakukan pada akhir tahun 2017 dengan sampel 30 balita per kecamatan. Survei ini dilaksanakan tanpa harus merekrut tenaga surveyor, namun hanya memberdayakan tenaga gizi yang bekerja di 20 puskesmas yang tersebar di 9 kecamatan dengan menggunakan anggaran dari Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan biaya operasional puskesmas.

Gambar di atas adalah hasil survei PSG pada level kecamatan

Motivasi Kabupaten Kubu Raya memilih stunting sebagai isu prioritas dalam memperbaiki pelayanan dasar didasari pada keinginan untuk meningkatkan pelayanan dasar khususnya pada sektor kesehatan untuk mengisi agenda RPJMD Kubu Raya 2014-2019 yang hanya tersisa 2 tahun lagi dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya, serta memiliki daya saing”. Jika dilihat dari visi tersebut, tidak akan mungkin masyarakat Kubu Raya memiliki daya saing, jika angka stunting dari tahun ke tahun terus meningkat. Persoalan stunting ini merupakan hal yang sangat serius yang harus diperhatikan oleh semua sektor pembangunan di kabupaten ini. BAPPEDA Kabupaten Kubu Raya juga bertekad pada Perencanaan Tahun Anggaran 2019 dimana pelaksanaan prosesnya pada tahun anggaran berjalan (TA 2018) dapat menerapkan Money Follow Problem sebagaimana pendekatan yang dilaksanakan oleh program MELAYANI dalam menguraikan masalah daerah.

Dinas Kesehatan memilih isu stunting sebagai isu prioritas mengingat penanganan stunting tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Kesehatan, melainkan melibatkan banyak stake holder dan lintas sektoral. BAPPENAS sudah memperkenalkan 5 pilar penanganan stunting yaitu: Pilar Pertama adalah promosi dan pendidikan gizi masyarakat, pemberian suplementasi gizi, pelayanan kesehatan dan masalah gizi, pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi, jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi; dan pendidikan anak usia dini. Pilar kedua adalah produksi pangan dalam negeri, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, distribusi pangan, konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral; dan peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pilar ketiga adalah pengawasan regulasi dan standar gizi, pengawasan keamanan pangan segar, pengawasan keamanan pangan olahan, pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum; dan promosi keamanan pangan. Pilar keempat adalah pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, penerapan kawasan tanpa rokok; dan penerapan perilaku sehat. Terakhir pilar kelima adalah perencanaan pangan dan gizi, penguatan peranan lintas sektor, penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi, pelibatan pemangku kepentingan, pemantauan dan evaluasi; dan penyusunan dan penyampaian laporan.

Adanya Pemantauan Status Gizi pada level kecamatan ini menjadi alasan lain Tim WB mengunjungi Kabupaten Kubu Raya guna mendiskusikan secara langsung bagaimana survei ini dilaksanakan, baik metode, dinamika lapangan maupun total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan survei ini. Menurut tim WB survei seperti ini belum dilaksanakan di tempat lain, sehingga WB ingin mengetahui apa yang menjadi motivasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan survei Pemantauan Status Gizi pada tingkat kecamatan. Motivasi melaksanakan survei ini agar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat melihat kecamatan mana yang paling tinggi angka stunting sehingga dapat melakukan intervensi perbaikan gizi baik secara spesifik maupun sensitif. Pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan berencana akan melakukan sensus Pemantau Status Gizi untuk seluruh Balita yang ada di Kabupaten Kubu Raya, sehingga jika ada kasus stunting dapat diintervensi secara by name by address.

Program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan stunting yang merupakan intervensi spesifik adalah untuk ibu hamil; suplementasi besi folat, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK), penanggulangan kecacingan, suplemen kalsium, pemberian kelambu dan pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria. Untuk ibu menyusui; Promosi menyusui dan Komunikasi perubahan perilaku untuk memperbaiki pemberian makanan pendamping ASI. Untuk anak 0-23 bulan; Zinc untuk manajemen diare, Suplemen vitamin A, Pemberian garam iodium, Penatalaksanaan kasus Gizi Buruk, Pemberian obat cacing dan Pemberian kelambu.

Pada akhir pertemuan Tim WB juga mendiskusikan tentang mekanisme pelaporan rutin Puskesmas kepada Dinas Kesehatan dan sumber anggaran setiap program yang terkait penanganan stunting. Dinas Kesehatan Kubu Raya masih menggunakan pelaporan manual dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan, namun untuk pelaporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sudah menggunakan software.