Oleh: Nam Rumkel

Anggota Jikti Maluku Utara

namrumkel@yahoo.com

----------------------

Abstract

One of the problems faced by developing countries is the problem of poverty. Poverty is most severe in the remote eastern islands of Indonesia. Conceptually this debate that emerged during faced with two conflicting sides, ie seated poverty in purely economic aspect or position of poverty as a social issue.

Keyword : poverty problem, developing country.

Salah satu masalah yang di hadapi oleh negara berkembang adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan yang paling parah terdapat di pulau bagian timur Indonesia, khususnya di pulau-pulau kecil. Secara konseptual debat yang muncul selama ini dihadapkan kepada dua sisi yang saling bertentangan, yakni mendudukkan kemiskinan dalam aspek ekonomi semata atau memposisikan kemiskinan sebagai isu sosial.

Kata kunci : permasalahan kemiskinan, negara berkembang.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang saat ini sedang berkembang, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara berkembang adalah masalah penduduk. Walaupun masalah penduduk initerlihat sederhana jika dilihat sekilas, namun sebenarnya penyelesaianpermasalahan penduduk ini tidak sesederhana sebagaimana apa yang kita pikirkan, karena dari permasalahan penduduk ini dapat menyebabkan ke permasalahan-permasalahan selanjutnya, salahsatunya adalah permasalahan kemiskinan. Seperti efek domino, maka permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang adalah masalah penduduk yang salahsatunya dapat berimplikasi kepada masalah kemiskinan di negara-negara berkembang tersebut.Persoalan penduduk adalah persoalan yang selalu di hadapi di negara berkembang. Maksudnya laju pertumbuhan yang tinggi dan tingkat kesehatan yang rendah adalah salah satu contoh masalah penduduk di negara berkembang.

Indonesia adalah negara berkembang. Hal ini di buktikan, berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 1.49% pertahun. Dan saat ini (Februari 2015) jumlah penduduk indonesia diperkirakan mencapai 240.000.000. Dimana setengah dari jumlah tersebut bermukim di pulau jawa. Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak heranjika masalah penduduk menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Pendataanterus dilakukan, dan program-progam transmigrasi dan KB serta penundaan usia nikah adalah cara-cara yang gencar yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, persoalan kemiskinan telahmenjadi masalah pelik untuk diurai dan dipecahkan. Hal ini disebabkan olehbanyaknya indikator/ukuran dari setiap definisi kemiskinan, sehingga definisi dan pengukurannya tidak mudah untuk diselesaikan dalam satu pegertian. Secara konseptual perdebataan yang muncul selama ini dihadapkan kepada dua sisi yang saling bertentangan, yakni mendudukkan kemiskinan dalam aspek ekonomi semata atau memposisikan kemiskinan sebagai isu sosial. Jika kemiskinan dianggap sebagai masalah ekonomi saja, maka kemiskinan biasanya disederhanakan dalam bentuk pendapatan perkapita atau jumlah asupan makanan bergizi/kalori per-orang, namun jika kemiskinan dianggap sebagai isu sosial maka memandang kemiskinan tersebut merupakan sebuah keterbatasan seseorang untuk terlibat dalam partisipasi pembangunan, baik akibat dari ketidakmampuan keterampilan, pendidikan atau akses untuk mendapatkan penghasilan yang dimilikinya, sehingga seseorang tersebut tidak mampu mencapai kesejahteraan.

Karakteristik kemiskinan di Indonesia cukup bervariasi, hal ini membuat penannggulangan kemiskinan di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Ada tiga karakteristik atau ciri kemiskinan di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia yang rentan terhadap kemiskinan, banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadikan peran dan program pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat. Kemiskinan di Indonesia diukur dari segi pendapatan, sehingga tidak mengambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang-orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari sisi pendapatan, namun dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin karena atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Perbedaan karakteristik daerah yang besar di bidang kemiskinan, luas dan keragaman antar daerah di Indonesia merupakan ciri khas dari Indonesia, hal ini terlihat dengan adanya perbedaan antara pedesaan dan perkotaan dan juga kondisi geografis Indonesia yang beragam membuat pelayanan dasar yang tidak merata di setiap daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Kebijakan pemerintah untuk pegentasan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan, baik melalui bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan beras untuk masyarakat miskin (raskin) maupun bantuan yang bersifat in kind yang berupa asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta bantuan operasional sekolah (BOS) yang diharapkan mampu mengurangi jumlah anak putus sekolah dari penduduk miskin dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat tidak berjalan sesuai harapan. Banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga tujuan dari program tersebut tidak tercapai. Hal inilah yang menjadikan program-program pemerintah tersebut tidak dirasakan secara nyata (besar dampak positifnya kea rah yang lebih baik) bagi sebagian besar masyarakat miskin di kawasan timur Indonesia.

Melihat kondisi diatas maka perlu adanya penanganan kemiskinan yang lebih komprehensif, yaitu melihat kemiskinan tidak hanya melihat dari sisi pendapataan yang diterima perkapita, namun perlu adanya pendekataan yang menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan letak geografis suatu daerah. Tidak bisa lagi menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum, namun kebijakan tersebut harus dirancang sesuai dengan karakteristik kemiskinan di daerah tertentu. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya baik dari segi ekonomi, sosial, letak geografis dan budaya. Dengan melihat karakteristik kemiskinan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya yang berbeda dapat diperoleh informasi yang lengkap tentang potret kemiskinan yang sesungguhya. Maka dapat dirumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menyentuh kaum miskin tersebut sehingga menjadi tepat sasaran. Karena kebijakan yang tepat sasaranlah yang sebenarnya dapat menjadikan pengenatasan kemiskinan di Indonesia dapat terwujud.

Secara historis penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan mulai Presiden Suharto dengan paket kebijakan Program Instruksi Presiden (Inpres)Desa Tertinggal, Progam Makanan Tambahan Anak Sekolah pada Desa Tertinggal, Progam Pembangunan prasarana pedesaan desa tertinggal, mengembangkan jaringan klinik bisnis bagi pengusaha kecil dan koperasi, menaikkan UMR mencapai 92,5%, penanggulangan gizi akibat kekurangan yodium dengan menyalurkan tablet gizi bagi 2,6 juta ibu hamil, imunisasi 23,4 juta anak. Kemudian di era Presiden BJ Habibie, Progam Jaring Pengaman Sosial, memperbesar pos subsidi dalam APBN melalui beras bersubsidi untuk masyarakat miskin, menyediakan dana pendidikan untuk anak dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1, beasiswa mahasiswa pada keluarga miskin sebanyak Rp. 500.000, program padat karya, kenaikan gaji. Jika dilihat dari kebijakan program yang di tawarkan oleh kedua presiden di eranya masing-masing, maka sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan tentang kebijakan yang diambil oleh Presiden BJ Habibie, bahkan hanya terkesan melanjutkan dari apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya Presiden Suharto di era yang berbeda.

Lain halnya dengan Presiden Abdul Rahman Wahid, penyediaan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan perbaikan lingkungan rumah tinggal, pengembangan budaya usaha bagi masyarakat miskin, kenaikan gaji, pengadaan air bersih sebagai konpensasi kenaikan BBM pada masyarakat miskin kota, kompensasi di bidang pendidikan, kesehatan, OPK, beras murah, dan pelayanan angkutan umum akibat kenaikan BBM. Kemudian Presiden Megawati, Pada tahun 2003 menganggarkan 23,3 trilliun untuk orang miskin, tarip listrik rendah bagi rumah tangga miskin, subsidi bunga murah untuk usaha mikro, memberi bantuan usaha kecil bagi rumah murah, subsidi pupuk agar terjangkau petani, peningkatan pelayanan gizi bagi keluarga miskin, kelompok rentan, pengungsi dan korban bencana. Dilihat dari masa kepemimpinan kedua mantan presiden RI ini memang relatif singkat, namun program dan kebijakan yang di ambil sangat jauh berbeda, utamanya tentang pengalokasian dana bencana, ini di karenakan di era kepemimpinan Presiden Megawati terjadi banyak bencana di Indonesia, namun kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh kedua mantan presiden RI tersebut masih belum dirasa mampu membantu masyarakat miskin secara signifikan, utamanya bagi masyarakat miskin yang berada di luar Pulau Jawa.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono di masanya, dalam mengambil kebijakan atau program pengentasan kemiskinan terlihat terdapat beberapa kemajuan dibandingkan kebijakan atau program yang dilakukan oleh para pendahulunya, diantaranya kemiskinan dan pengangguran berkurang separuh, pengangguran dari 9,9 persen menjadi 5,1 persen, tingkat kemiskinan turun dari 16,6 persen menjadi 8,82 persen. Kebijakan yang ditempuh adalah bantuan langsung tunai, memberi dan menyalurkan dan memberi beras murah bagi sekitar 15,8 juta keluarga miskin, subsidi harga pupuk, subsidi pelayanan publik untuk BUMN yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pelayanan umum, menanggulangi kasus gizi buruk dengan menjamin perawatan gizi buruk di puskesmas, rumah sakit dan bantuan makanan pendamping asi, menanggulangi polio dengan meningkatkan cakupan imunisasi sampai ke tingkat desa secara gratis. Namun upaya pengentasan kemiskinan sampai saat ini masih dirasakan belum optimal, ini dibuktikan dengan angka kemiskinan di Indonesia yang masih sedemikian tinggi, bahkan kondisi masyarakat miskin di pelosok-pelosok (bagian wilayah terluar Indonesia) khususnya di kawasan timur Indonesia masih sangat memprihatinkan.Bottom of Form Oleh karena itu, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu Faktor-faktor apakah yang menjadikan kebijakan atau program yang dicanangkan oleh pemerintah selama ini terkait dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia terlihat lemah? dan Bagaimanakah model kebijakan yang ideal terkait dengan pengentasan kemiskinan khususnya di kawasan timur Indonesia yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat secara nyata di rasakan oleh masyarakat miskin?