Oleh : Sahrony A. Hirto

Pemerhati Sosial Politik

Pada Hari ini tanggal 13 Oktober 2014 upacara memperingati hari jadi Provinsi Maluku Utara di gelar. Upacara ini terlihat sibuk di Ibukota, bahkan para PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga tampak antusias menyambut dengan ikut berpartsipasi pada kegiatan yang dihelat untuk memperingati hari jadi Provinsi Maluku Utara. Namun kemeriahan tersebut hanya terasa di Ibu Kota Provinsi karena kemeriahan kurang dirasakan dibeberapa Kabupaten/kota sebut saja Ternate.

Upacara hari jadi Provinsi Maluku Utara seharusnya menjadi momentum untuk menginstropeksi diri mengingat beberapa tahun terakhir kita mendapatkan dua gelar dalam tata kelola baik keuangan maupun pemerintahan, dalam tata kelola keuangan Provinsi Maluku Utara masih bertahan pada posisi Descleimer, sedangkan pada tata kelola pemerintahan sebagaimana hasil yang dikeluarkan IGI (Indonesian Goverment Indeks) provinsi Maluku Utara berada pada posisi ke-33 dari 33 provinsi di Indonesia (Malut Post, edisi 22/05/2013).

Mengingat di hari Jadi yang ke-15 kita dipimpin oleh gubernur yang biasanya disapa Pak Gub tetapi menariknya Gubernur kali ini memiliki sapaan baru dan bukan lagi Pak Gub melainkan Pak Haji, mengingat profesi sebelumnya adalah seorang da’i yang berkecimpun dalam dunia politik sehingga penulis memulai tema dengan sapaan “Assalamuaikum Pak Haji” dengan maksud agar ungkapan dan harapan ini merupakan wujud penghormatan terhadap beliau.

Selain catatan yang diperoleh provinsi maluku Utara, kepemimpinan yang baru juga menorehkan langkah awal dengan keputusan yang tegas yang membuat gosele puncak tercengang yaitu dengan resuffle kabinet (SKPD) meskipun beberapa tempat sempat diperidiksi namun ada beberapa tempat yang menjadi tanya untuk semua.

Mungkin bukan maksud hati untuk mengulas persoalan resuffle karena itu merupakan hal periogratif sang gubernur. Namun penulis berharap agar momentum hari jadi sebagai ajang untuk intropeksi diri agar mampu menjadi gerakan utama dalam merubah wajah birokrasi lebih baik kedepannya dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, reponsivitas dan juga isu utama yaitu efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kepemimpinan sebelumnya memiliki visi membangun yang baik yaitu Dari Desa Kita Membangun, hanya saja implementasi program pemerintahan kemarin belum terlalu nampak dan bahkan yang terdengar pada mega proyek Tastera atau jembatan yang menghubungkan Ternate, Tidore, dan Sofifi, namun ini merupakan isu perencanaan yang belum kelihatan ujung pangkalnya.

Selain Issu Tastera, perencanaan pembangunan di kepemimpinan sebelumnya juga begitu luar biasa yaitu membuat rel kereta api lintas Halmahera. Cukup luar biasa bukan, padahal kita tahu sendiri bahwa jalur kereta api di jawa dan sumatera di bangun dengan memakan banyak cerita, bukan menyamakan zaman namun perencanaan yang terbilang bombastik ini juga tidak terealisasikan sampai akhir masa jabatannya. Kita tahu sendiri bahwa perencanaan yang baik baik adalah perencanaan yang mampu direalisasikan, begitu pula sebaliknya kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu diimplementasikan.

Kiranya ini menjadi masukan bagi gubernur terpilih saat ini bahwa kiranya pembangunan Maluku Utara memang seyogyanya dibangun dari desa dengan mengusung isu kepulauan dan/atau kemaritiman, mengingat sumber daya darat dan laut kita mendukung untuk hal ini. terlebih lagi luas daratan kita tidak sebanding dengan luas laut yang kita miliki, yang terpenting adalah issu yang diusung oleh presiden Jokowi-JK adalah masalah kemaritiman sehingga pastinya bersinegi dengan kebijakan pusat.

Desa Harus Di Utamakan

Mungkin kita semua pernah mendengar lagu yang di nyayikan oleh Iwan Fals yang berjudul desa di mana di awal bait bang Iwan mengatakan desa harus jadi kekuatan ekonomi agar masyarakat tak hijrah ke kota menjadi jelas bahwasanya ini menjadi kekuatan utama jika pengembangan kita fokuskan pada beberapa kota di Maluku Utara tentu ini akan menjadi titik central interaksi masyarakat, sebut saja Ternate yang menjadi perhatian utama sirkulasi masyarakat Maluku Utara untuk datang pergi dalam jalur internal Maluku Utara, konteks ini ditambahkan oleh bang Iwan bahwa desa adalah kekutan Kota adalah pertumbuhan meskipun kota dan desa takterpisahkan tapi desa harus diutamakan bait lirik ini adalah tekanan utama dalam lagu ini dimana dari kebijakan kita terkadang menyepelekan desa sehingga pertanian mulai ditinggalkan masyarakat terlebih lagi untuk nelayan yang lambat laun mulai dirasakan begitu sulit oleh komunitas pesisir.

Warning terakhir yang disampaikan oleh Bang Iwan adalah buat apa punya pemerentah jika hidup terus-terusan susah. Di sini Bang Iwan mempertanyakan eksistensi negara, jika pemerintah provinsi tidak mampu mengejewantahkan peringatan ini tentu akan memunculkan pemikiran seperti yang telah diingatkan bang Iwan di atas, tulisan ini tidak mengutip begitu banyak teori tentang pembangunan namun yang dipikirkan oleh penulis setelah mendengarkan lagu dari bang Iwan jelas tergambar teori pembangunan yang setidaknya cocok untuk pembangunan Maluku Utara.

Keunikan wilayah Maluku Utara terletak dari geografis yang tentu terpisahkan dengan laut, namun cukup sangat disayangkan jika sebelumnya pernah terbesit bahwasanya laut adalah pemisah utama wilayah ini sehingga laut menjadi bagian yang ingin kita selesaikan dan urusan perencanaan pembangunan, namun kekinian paradigma ini mulai bergeser dengan pemahaman bahwa laut adalah kesatuan wilayah yang menyatukan kita dengan berbagai pualu di Maluku Utara khususnya dan Nusantara pada umumnya.

Selain keunikan geografis potensi daerah yang menjadi titik utama pembangunan di Maluku Utara adalah wilayah laut dengan menghidupkan kembali ciri dan/atau kekhasan masyarakat lokal yaitu nelayan dan juga pertanian di sektor pedesaan. Melemahnya masyarakat desa dari akses terhadap pemerintah menjadi faktor utama dalam pembangunan di Maluku Utara dalam artian bahwa masyarakat sering merasakan ketidak hadiran negara dalam sisi kehidupan mereka karena faktor rentang kendali, dan juga karena pemerintah desa dilemahkan oleh sistem,

Pernyataan penulis di atas atas dasar selama ini (sebelum munculnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) desa hanya dijadikan unjung tombak pelayanan yang berhadap-hadapan langsung dengan masyarakat tanpa diperhatikan dengan baik oleh pemerintah karena pekerjaan mereka tidak mengenal waktu kerja, mereka selalu ada untuk masyarakatnya namun tidak dari segi negara, meskipun mereka adalah representatif negara namun yang penulis maksudkan apalah sebagai aparatur negara pemerintah kurang memperhatikan abdi negara yang satu ini, karena kebanyakan urusan diselesaikan dikecamatan sehingga desa hanya menjadi peliharaan yang selalu  setia mengabdikan hidupnya tanpa penghargaan yang cukup bagi mereka.

Semoga gubernur kali menunjukan sikap dengan mengeluarkan perencanaan yang lebih  mengarah pada kondisi masyarakat setidaknya penulis menaruh harapan pada pengembang wilayah pada konsep wilayah pulau yang mencerminkan Maluku Utara dan bukan pada perencanaan yang copy paste dari hasil studi banding.

Benar jika saat ini demokrasi menjadikan bupati dan walikota semakin menunjukan sikap keras kepala dimana pada periode kemarin tidak nampak program bersama antara kabupaten/kota dan provinsi bahkan ada juga yang saling menyalahkan program, padahal konsep perencanaan pembangunan kita sudah ditentukan dari bawah ke kaatas atau dalam bahasa pemerintah adalah musrenbang yang dimulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional, namun hanya dijadikan sebagai prasyarat dalam perencanaan pembangunan.

Menutup tulisan ini, riskan jika demokrasi dimaknai sebagai ajang mengatur, mengingat demokrasi bukan sekedar pertarungan konsep kuantitas di mana mayoritas mampu mengatur semena-mena terhadap minoritas, tetapi demokrasi mengatur akan penerimaan presepsi dari minoritas. Penulis setuju dengan apa yang disampaikan Eep Saifulloh Fatah yang mengatakan demokrasi membutuhkan “politik tahu diri” (Tempo 2 April 2001). Semoga momentum ulang tahun ini kita (masyarakat) dan seluruh elit Maluku Utara mampu menempatan diri dan jabatannya dalam posisi yang benar dan melekatkan budaya politik “tahu diri” dan bukan politik “balas dendam”. SEMOGA []