Artikel/Opini
Mengatasi Pengangguran dari Pendidikan VokasiPendidikan vokasi menghadapi tantangan dalam menyediakan lulusan dengan kompetensi sesuai industri dan dunia kerja. Strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan vokasi terus dirumuskan.
Audio BeritaOlehESTER LINCE NAPITUPULU2 April 2023 14:03 WIB
Pengangguran terbuka lulusan pendidikan vokasi di Indonesia masih tinggi. Penyumbang terbanyak justru dari lulusan sekolah menengah kejuruan. Karena itu, tetap dibutuhkan pelatihan bagi lulusan sekolah vokasi agar mudah memasuki pasar kerja.
Peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dwini Handayani, memaparkan hal itu dalam diskusi bulanan dinamika kependudukan bertajuk ”Penyiapan SDM Lulusan Vokasi di Masa Depan” yang digelar Lembaga Demografi FEB UI secara daring, Jumat (31/3/2023).
Berdasarkan olahan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022, jumlah penganggur terbuka lulusan vokasi tahun 2022 sebesar 1,8 juta orang atau 22 persen dari total penganggur. Jumlah terbanyak disumbang lulusan SMK jika dibandingkan lulusan diploma satu (D-1), diploma dua (D-2), dan diploma tiga (D-3).
”Jumlah penganggur vokasi di Indonesia ini merupakan angka yang... read more..
JDIHN dapat menjadi instrumen atau tool bagi segenap lapisan masyarakat, baik akademisi maupun masyarakat umum, jika membutuhkan dokumentasi hukum untuk kepentingan penelitian, seminar, perkulihan, dan sebagainya.
OlehSUSANA RITA KUMALASANTI1 April 2023 14:34 WIB
JAKARTA, KOMPAS – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau JDIHN akan dibuat lebih masif dengan menjangkau regulasi, baik yang bersifat nasional maupun lokal, hingga peraturan di tingkat desa ataupun adat. Dengan terintegrasinya sumber-sumber hukum dari badan resmi itu, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses dokumentasi dan informasi hukum dari sumber tepercaya.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Eka Tjahjana mengungkapkan, JDIHN dapat menjadi instrumen atau tool bagi segenap lapisan masyarakat, baik akademisi maupun masyarakat umum, jika membutuhkan dokumentasi hukum untuk kepentingan penelitian, seminar, perkulihan, dan sebagainya. Mudahnya akses akan informasi hukum tersebut juga membantu para pengambil keputusan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan sebuah regulasi yang jauh dari jangkauan, seperti peraturan desa atau keputusan desa.
”Ini salah... read more..
Kolaborasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat dikerjakan bersama kekuatan sosial politik pro-rakyat. Ini dilakukan guna memperkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kebudayaan rakyat yang bermartabat.
OlehUSEP SETIAWAN1 April 2023 11:00 WIB
Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) VII di Rejang Lebong, Bengkulu, Minggu (19/3/2023), melahirkan ”Resolusi Rejang Lebong” yang berisi 23 butir. Resolusi ini merupakan aspirasi dari komunitas adat di kampung-kampung se-Indonesia.
Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menyatakan bahwa resolusi ini miliki arti penting bagi masa depan masyarakat adat. Poin ke satu resolusi ini menyatakan, ”Kami mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang sesuai dengan aspirasi masyarakat adat.” Tuntutan penting ini sudah berulang kali disampaikan AMAN.
Posisi RUU Masyarakat Adat kini sudah menjadi hak inisiatif DPR untuk dibahas dan ditetapkan pada 2023. Namun, hingga Maret DPR belum mengirimkan RUU tersebut kepada Presiden. DPR diharapkan segera mengirimkan RUU tersebut kepada Presiden supaya cukup waktu untuk membahas dan merumuskan RUU ini, selaras tuntutan dan kebutuhan masyarakat adat.... read more..
Penyandang Disabilitas belum mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum.
Padahal Undang-undang Dasar UUD 1945, sudah dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 45, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Selain itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities, pada 2011 lalu yang tertuamg dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Indonesia merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi... read more..
The fight for gender equality and women’s empowerment is a multi-faceted endeavour. Lusia Palulungan, women’s rights activist and Program Manager at BaKTI, the Eastern Indonesia Knowledge Exchange Foundation, believes that to create a sustainable impact for the cause, one must ensure accessibility and build strong leadership.
Lusia’s view on women’s leadership was inspired by her experience at the Australia Awards Short Course on Organisational Leadership and Management Practice for Non-Government Organisations Empowering Women, held at the University of Sydney in 2015, funded by the Australian Government.
At the time, Lusia was the Program Manager of MAMPU (the Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment). This BaKTI initiative aimed to increase the accessibility of vital government services and programs for women to achieve gender equality and women’s empowerment.
During the short course, partners of MAMPU defined what women are as leaders, how women should then lead, and how their leadership can foster other women leaders.
“At its core, true leadership is an individual’s character, and there is no limit to how one can inspire others even through... read more..
Indonesia punya 718 bahasa daerah sehingga menjadi negara dengan bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Niugini. Banyak bahasa mengalami kemunduran, kritis, bahkan terancam punah karena jumlah penuturnya menyusut.
OlehTATANG MULYANA SINAGA
JAKARTA, KOMPAS — Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional setiap 21 Februari diharapkan tidak sekadar seremoni. Peringatan ini patut dijadikan momentum melestarikan kekayaan bahasa dan budaya bangsa dengan menjaga para penuturnya.
Indonesia mempunyai 718 bahasa daerah sehingga menjadi negara dengan bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Niugini. Banyak bahasa mengalami kemunduran, kritis, bahkan terancam punah karena jumlah penuturnya terus menyusut.
Menurut Ketua Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Ganjar Kurnia, peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional seharusnya tidak seremonial belaka.
”Hal paling penting adalah bukan sekadar peringatan, melainkan bagaimana aplikasinya di antara peringatan ke peringatan berikutnya,” ujarnya melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Peringatan itu semestinya menjadi refleksi bersama apakah setiap tahunnya terjadi peningkatan... read more..
Kunci memantik minat anak muda pada bahasa daerah? Yakinkan mereka bahwa identitas multibahasa adalah aset
Penulis:
RasmanLecturer at the Department of English Language Education, Universitas Negeri Yogyakarta
Reni NastitiLecturer, Universitas Negeri Yogyakarta
Tatum DerinManaging Editor of Elsya : Journal of English Language Studies, Universitas Lancang Kuning
Artikel ini terbit dalam rangka perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh pada 21 Februari 2023.
Indonesia adalah negara dengan keragaman bahasa terbesar kedua, dengan lebih dari 700 bahasa lokal. Angka ini hanya kalah dari Papua Nugini dengan 840 bahasa.
Meski demikian, UNESCO memetakan lebih dari 130 bahasa di Indonesia kini terancam punah (critically or severely endangered) atau setidaknya rentan (vulnerable) – mayoritasnya ada di Indonesia Timur.
Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbudristek), ini terjadi akibat turunnya jumlah orang yang mengakui dan menggunakan bahasa daerahnya.
Pemerintah sebenarnya telah berupaya menggencarkan promosi keragaman bahasa di Indonesia, misalnya melalui Program Revitalisasi Bahasa Daerah pada tahun 2022. Program ini menyasar 38 bahasa daerah, 1.491... read more..
Lina Agustina Pujiwati (Mahasiswa Doktoral Kependudukan UGM, Universitas Gadjah Mada)
Penyesuaian harga BBM yang diambil pemerintah pada 3 September 2022 memberikan dampak kenaikan harga komoditas pangan dan nonpangan. Hal ini tidak lepas dari kenaikan biaya angkut untuk proses distribusi barang dan jasa. Kebijakan pemerintah tersebut telah memicu kenaikan angka inflasi.
Dengan pendapatan tetap bahkan cenderung menurun akibat PHK di sektor padat karya, daya beli masyarakat pun menurun dan jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Rilis data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin per September 2022 sebesar 9,57% atau naik 0,03% dibanding Maret 2022. Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia adalah sebanyak 26,36 juta orang atau meningkat 0,20 juta orang dibanding semester sebelumnya.
Masalah kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari dimensi kerentanan kemiskinan. Kenaikan angka kemiskinan biasanya diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk rentan miskin yang hidup di sekitar garis kemiskinan. Mereka adalah kelompok rentan yang kerap luput dari perhatian masyarakat dan bahkan pemerintah karena kebijakan yang diambil biasanya fokus pada mereka yang menyandang status sebagai... read more..
Bantuan sosial dari pemerintah diberikan dengan harapan penerima manfaat dapat berdaya. Salah satu upaya pemberdayaan itu dilakukan dengan memberi modal usaha.
OlehSEKAR GANDHAWANGI
Mayoritas anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 dialokasikan untuk program perlindungan sosial, termasuk pemberdayaan masyarakat serta penanganan penyandang disabilitas, anak, dan warga lansia. Program agar dirancang secara berkelanjutan serta memungkinkan penerima manfaat mandiri di masa depan.
Pemberdayaan masyarakat, antara lain, dilakukan melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena). Program ini berupa pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Direncanakan ada 10.000 KPM yang menerima manfaat program Pena tahun ini.
Adapun Pena fokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera. Beberapa kriteria penerima manfaat Pena ialah berusia produktif 20-40 tahun, penerima bansos aktif, dan memiliki rintisan usaha atau rencana usaha.
Program ini terkendala karena anggaran sempat diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Salah satu KPM program Pena di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Siti Hotijah, menerima bantuan Pena sebesar Rp 6 juta. Bantuan diterima dalam bentuk... read more..
HARI PERSAUDARAAN INTERNASIONALLiterasi membuka jalan menuju satu pengetahuan yang sangat penting dalam kehidupan ini. Bahwa menjadi manusia adalah berarti menjadi makhluk yang berakal budi dan berhati nurani, juga berakhlak dan berbudaya.
OlehANINDITA S THAYF
Selama ini, bulan Februari identik dengan tanggal empat belasnya yang teristimewakan berkat Hari Valentine. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa sepuluh hari sebelumnya ada satu hari penting yang jauh lebih istimewa daripada Hari Kasih Sayang tersebut, yaitu Hari Persaudaraan Internasional (International Day of Human Fraternity).
Jika perayaan Hari Valentine mesti memicu gesekan dalam masyarakat kita karena sejarahnya yang terkait dengan salah satu agama, lahirnya Hari Persaudaraan Internasional, barangkali, bisa dilihat sebagai ajakan untuk menghentikan konflik tersebut. Inilah hari yang diberi jalan lahir oleh dua agama besar di dunia, Islam dan Kristen, demi membangun kembali jembatan persaudaraan yang selama ini dikacaukan oleh perselisihan yang tiada habis secara global. Lewat deklarasi persaudaraan Abu Dhabi yang disusun oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, pada 4 Februari 2019, penetapan... read more..