Artikel/Opini
Akademi Komunitas Tak Bersinergi dengan BLK
Kerja Sama Dinilai Akan Lebih Efektif
JAKARTA, KOMPAS — Bukannya bersinergi dengan balai latihan kerja di tiap daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru mendirikan akademi komunitas. Akademi yang dikembangkan pada 2012 itu berkemiripan konsep.
Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hermawan Krisno Dipojono, Kamis (20/3), mengatakan, akademi komunitas beda dengan balai latihan kerja (BLK) karena ijazah peserta didiknya setara D-1 atau D-2. Peserta didik juga dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi jika dana memungkinkan.
Merujuk UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akademi komunitas berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Akademi komunitas juga disesuaikan dengan potensi unggulan kabupaten/kota atau di daerah perbatasan.
Peraturan Mendikbud No 48/2013 juga menyebutkan, jika akademi komunitas didirikan kementerian atau pemerintah daerah, program studi yang ditawarkan harus sesuai kebutuhan/potensi daerah. Kenyataannya, akademi membuka jurusan serupa BLK atau pendidikan vokasi pada umumnya.
Informasi yang... read more..
Posted on 3 Maret 2014 by Matheos Messakh
Sumber: http://satutimor.com/2014/03/03/kesetaraan-gender-dalam-perspektif-ntt/
David A.N. Fina Manila/Philipina
Kedudukan perempuan dan laki-laki berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lain. Bila hak waris (sering jatuh sama dengan hak untuk mengambil keputusan dalam suku, klan atau marga) suatu kelompok masyarakat dilanjutkan dari garis keturunan laki-laki (patrilinial) maka dalam konteks itu dan dalam hubungan dengan pengambilan keputusan, perempuan adakalanya berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Begitu pula terjadi dengan laki-laki dalam kontek di mana pengambilan keputusan ada pada perempuan (matrilineal).
Demikian pula terjadi mobilitas keluar – masuk orang dari kelompok suku yang berlainan dengan pola pengambilan keputusan yang berbeda tidak saja membawa perubahan pada pola pikir yang lama, tetapi juga menyebabkan penciptaan klan baru dengan penerapan model pengembilan keputusan yang baru yang melibatkan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, kita temukan kolompok masyarakat yang dalam penerapan budayanya kita kategorikan sebagai semi- matriliniel atau semi – patriliniel[1].
Secara... read more..
Blue economy for marineresource developmentIndroyono Soesilo, Rome | Opinion | Thu, March 20 2014, 10:23 AM
Indonesia, in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), will soon start implementing the blue economy concept in East Lombok and Central Lombok regencies in the province of West Nusa Tenggara (NTB). An integrated, upstream and downstream development program covering tuna fisheries, aquaculture, marine tourism, salt industry, pearl industry, ecosystem services with eco-friendly sustainable energy and other infrastructure, including a capacity-building program, is being pushed forward to begin this year, and is scheduled to be completed by 2018, ready to be showcased to the world.
The Lombok Blue Economy Implementation Program is expected to create 77,700 new jobs and to generate income of Rp 1.3 trillion (US$114.88 million) per year.
As the world’s largest archipelagic nation, with more than 17,400 islands, 5.9 million square kilometers of territorial water and its exclusive economic zone and an 81,000-kilometer-long coastline, Indonesia has gained recognition as a strong promoter of the blue economy concept. At the Blue Economy... read more..
‘Otsus Plus’ for Papua:
What’s the point?
Cillian Nolan
A draft law for reworking Papua’s special autonomy contains potentially far-reaching proposals that need broader debate — within Papua, between Papua and Jakarta, and among the presidential candidates. Without it, the drafters risk delivering a bill that satisfies few and cannot be implemented.
The proposals now under review include efforts to increase the power of Papuan governors, strengthen Papuan control over politics and the economy; control incoming migration by non-Papuans; increase revenues; strengthen adat or customary institutions; improve education and health services; and end direct local elections.
The draft was produced largely by Papuans in Papua and for that reason deserves attention. But the drafters were a few dozen people close to the Papua and West Papua governors; there has been almost no public consultation on the substance and it has sparked protests from activists who feel that amending a failed law, whatever its contents, will not solve Papua’s problems.
If it is unpopular in Papua, it is also likely to face objections from some ministry officials now tasked with making the draft... read more..
By Armida Alisjahbana
Many developing countries, including those that have become middle-income countries, have concrete and successful development programs built upon workable, effective policies. Sharing their experiences and lessons learned with others is of tremendous benefit. We must use their best practices to address fellow developing countries’ concerns.
Plenty of examples already show that knowledge sharing is a crucial part of development cooperation. Indonesia’s own experience highlights the importance of developing a knowledge sharing mechanism to foster such exchanges. For example, the Program Keluarga Harapan (PKH, or Family Hope Program in English) is based on Brazil’s Bolsa Familia experience of conditional cash transfers to individual households. Learning best practices from other countries’ similar programs, adjusting them to the Indonesian context and further modification has helped create this “best-fit” social protection program, first started by the World Bank. The PKH pilot, covering around 500,000 households in 2007, has now been scaled up to become a national program funded by the national budget covering 3.2 million... read more..
Sekey artinya pengukuhan atau sesuatu yang dihargai untuk memberikan berkat dan rejeki. Di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Prov. Papua, Jayapura tanggal 12 Februari 2014, Tarian Sekey dimainkan sebagai pengantar diresmikannya peluncuran Program Gerakan Bangkit, Maju, Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua atau disingkat GerbangMas Hasrat Papua. Peluncuran program unggulan dari Provinsi Papua ini, ditandai dengan dipukulnya Tifa, gendang khas Papua oleh Wakil Gubernur Papua, Bapak Klemen Tinal disaksikan oleh seluruh institusi pemerintahan Provinsi Papua dan para undangan yang berasal dari mitra pembangunan internasional maupun lokal.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua berharap agar peluncuran program ini dapat didukung sepenuhnya oleh semua stakeholder pembangunan di Papua khususnya para mitra pembangunan yang selama ini sudah bekerjasama dengan baik di Papua. Ada pun yang hadir dalam acara ini adalah Pimpinan dan Perwakilan dari Lembaga donor, NGO internasional dan lokal serta Yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka ini yang disebut mitra pembangunan. Pengertian mitra pembangunan sendiri adalah institusi atau pun organisasi yang... read more..
Pendidikan Anti KorupsiPosted on Mar 6 2014 - 5:39pm by Poskomalut
Oleh:IVAN HADAR
Direktur IDe (Institut Pendidikan Demokrasi); Koordinator Nasional Target MDGs (2007-2010); Ketua Dewan Pengurus DIAHI Maluku Utara
MARAKNYA berbagai kasus korupsi di Indonesia, termasuk di Maluku Utara, seharusnya menjadi keprihatinan luas.Namun, mencermati perilakukoruptif di kalangan elite ditambah masih kuatnya sifat permisif sebagian (besar) masyarakat kita, memunculkan pesimisme terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.
Jangan-jangan, seperti yang pernah disinyalir oleh Bung Hatta puluhan tahun lalu,korupsi memang telah menjadi budaya yang merasuki karakter bangsa ini.Upaya pelemahan KPK lewat revisi KUHAP dan KUHP, ikut mendukung pesimisme tersebut.Padahal, keberadaan KPK oleh banyak pihak dipandang sebagai harapan terakhir.
Sebenarnya, selain institusi seperti KPK, dalam jangka menengah dan jangka panjang, dibutuhkan pendidikan anti-korupsise bagai bagian dari regenerasi bangsa dengan perilaku – tidak hanya kreatif, tapi juga – jujur, bertanggung jawab dan penuh dorongan untuk berbuat baik demi kemaslahatan diri, keluarga, masyarakat dan negeri tercinta ini.
Tertangkapnya “Wakil... read more..
Membangun Dari BawahPosted on Mar 4 2014 - 6:34pm by PoskomalutOleh:SARFAN TIDOREPegiat PILAS Mahasiswa Sosiologi UMMU
FENOMENA developmentalis (pembangunan) yang diperuntuhkan dibangsa ini dan dipraktekkan oleh pemerintah Indonesia utama adalah akumulasi ekonomi di tingkat Negara. Sebagaimana konsep pembangunan yang di bumikan oleh Rezim Soeharto, sebagai alternativ untuk mengatasi problem sosial yang terjadi di Negara Indonesia melalui kontrak politik dengan pemodal asing dengan menghadirkan investor asing dengan motif bahwa Negara Indonesia menyadari akan ketertinggalan dari Negara lain yang anggap maju. Maka perspektif yang digunakan adalah perspektif pertumbuhan atau sebut saja modernitas.
Pendekatan pertumbuhan mengacu pada penguasaan teknologi dianggap penting karena merupakan instrumen untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Disektor pertanian menghasilkan suatu proses perubahan melalui adopsi inovasi dalam system usaha tani yang dilakukan di Negara-negara berkembang yang kemudian dikenal dengan revolusi hijau. Pembangunan disektor pertanian kemudian di ikuti dengan sektor-sektor lain di pedesaan dan pelaksanaannya lebih condong pada... read more..
Visi Pembangunan DaerahPosted on Mar 4 2014 - 6:32pm by PoskomalutOleh:Nurcholish RustamPERSIRA Maluku Utara
SECARA normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dijalankan oleh sebuah negara, seperti pernyataan Abraham Lincoln ”government from the people, by the people and for the people” (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat), yang dikenal sebagai konsep demokrasi klasik, dan biasanya dituangkan dalam konstitusi Negara, demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia, demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya.
Samuel P. Huntington dalam karyanya gelombang demokratisasi ketiga (third wave democratization), mengemukakan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif, dipilih melalui proses pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, bahwa para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh dukungan... read more..
Abdurrahman Syebubakar
Over the last couple of years Indonesia has made significant progress in reducing poverty, with the percentage of people living below the national poverty line falling from 19.14 percent of the total population in 2000 to 13.33 percent in 2010 and further to 11.66 percent in 2012.
But where do we stand now? The poverty story line changed in 2013.
According to the Central Statistics Agency (BPS), the number of poor people as of September 2013 was 28.55 million (11.47 percent), up by 0.48 million from 28.07 million (11.37 percent) in March 2013.
The number of people living on the brink of absolute poverty is estimated at 70 million. They could easily plunge into absolute poverty even at the slightest decline in their economic condition.
The gap between the poor and non-poor is also yawning. Indonesia’s overall Gini coefficient, which measures income inequality, worsened from 0.35 in 2009 to 0.41 in 2011 and 2012, indicating widening inequality in income distribution. Disparity among and within regions as well as across rural and urban areas is still considerably large.
Poverty incidence in Papua and West Papua is more than double the national average,... read more..