Jaya Wahono, Anggota Masyarakat Pegiat Energi Biomassa Hutan Indonesia

Bank Dunia mengeluarkan laporan soal problem kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin membesar di Indonesia pada Desember 2015. Tingkat kesenjangan di Indonesia ditengarai naik lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lainnya. Pada 2003-2010, 10 persen penduduk terkaya di Indonesia menikmati pertumbuhan tingkat konsumsi sebesar 6 persen per tahun setelah disesuaikan dengan inflasi. Adapun tingkat konsumsi 40 persen penduduk termiskin tumbuh kurang dari 2 persen per tahun.

Akibat kesenjangan ini, manfaat dari pertumbuhan pembangunan lebih banyak dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sekitar 80 persen penduduk atau lebih dari 205 juta orang semakin jauh tertinggal, baik dari segi pendapatan maupun kemampuan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Menurut World Bank, setidaknya ada tiga implikasi utama akibat kemiskinan akut di Indonesia: (1) Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan; (2) Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat; (3) Kerentanan terhadap guncangan ekonomi, bencana alam, dan masalah kesehatan terkait dengan ketidakmampuan menanggulanginya.

Kemudian, mengapa Indonesia, yang relatif damai dibanding negara-negara sub-Sahara Afrika dan penduduknya menikmati stabilitas politik yang relatif lebih baik dibanding negara Asia lainnya, tidak dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial? Padahal, pemerintah Indonesia selalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengatasi ketertinggalan.

Tampaknya pembangunan yang menitikberatkan pada laju pertumbuhan tinggi ini justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi. Awalnya, pembangunan di perkotaan diharapkan dapat memberikan trickle-down effect ke pedesaan. Hasil pembangunan pada kenyataannya tidak dinikmati oleh penduduk miskin di pedesaan.

Persoalan ini semakin buruk dengan adanya kebijakan subsidi BBM dan listrik selama puluhan tahun sejak masa Orde Baru hingga kini, yang tidak pernah tepat sasaran. Subsidi energi ini juga berdampak keterbatasan anggaran negara dalam membangun infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Ketertinggalan masyarakat yang tidak mempunyai akses listrik dan energi modern lainnya semakin terasa.

Tanpa adanya pasokan listrik yang cukup, desa-desa di Indonesia akan sulit menarik investasi ke wilayah mereka. Pemanfaatan program dana desa yang disalurkan pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa juga tidak akan memberikan dampak yang berkelanjutan bila dunia usaha tidak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sana.

Berdasarkan hasil riset Bank Dunia di atas, jelas terlihat bahwa 40 persen masyarakat termiskin, yang mayoritas tinggal di wilayah pedesaan, harus mendapat perhatian khusus. Tidak ada cara yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih terbukti dampaknya dalam menyokong pertumbuhan ekonomi selain penyediaan listrik yang merata dan andal bagi masyarakat di desa.

Namun, dengan kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan dan lokasi desa-desa yang tersebar di 9.000 pulau, akan sangat sulit bagi pembuat kebijakan untuk memberikan layanan listrik bagi masyarakat desa bila masih bergantung pada energi fosil, seperti bahan bakar minyak, gas alam, dan batu bara.

Pemanfaatan energi fosil membutuhkan pembangunan infrastruktur terlebih dulu, dan ketergantungan terhadap intervensi dari luar wilayah desa akan semakin tinggi. Kondisi tersebut akan berakibat semakin tingginya kerentanan desa-desa Indonesia terhadap guncangan ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas dunia, bencana alam, serta dinamika politik lokal dan nasional. Pilihan bagi pembuat kebijakan nasional sangat jelas, yakni desa-desa di Indonesia tidak mungkin terus-menerus dialiri listrik dari energi fosil.

Persoalan yang muncul adalah bagaimana memberikan pasokan listrik yang merata kepada masyarakat pedesaan bila tidak bisa menggunakan cara lama, yakni distribusi pembangkit listrik tenaga diesel berikut bahan bakarnya?

Cara terbaik meningkatkan kesejahteraan suatu daerah adalah bila output ekonomi di daerah tersebut kembali dinikmati oleh masyarakatnya. Penyediaan energi di pedesaan bisa diarahkan agar sumber produksi energi yang mereka konsumsi dihasilkan oleh daerah itu sendiri, sehingga keberlanjutannya terjamin. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 25-30 persen penduduk Indonesia tinggal di dekat dan di dalam lingkungan hutan yang tersebar di 12-15 ribu desa di seluruh Indonesia.

Karena itu, sudah saatnya pembuat kebijakan di Indonesia, baik di pusat maupun daerah, bersinergi untuk meningkatkan pemberdayaan hutan menjadi sumber energi bagi masyarakat desa di sekitar hutan dan memanfaatkan sumber energi yang tidak merusak lingkungan. Penyediaan energi diprioritaskan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada produsen lokal tempat energi tersebut dikonsumsi.

sumber: http://www.tempo.co/read/kolom/2016/01/18/2355/urgensi-ketahanan-energi-di-desa