Pemberdayaan Perempuan
Senilai Setengah Satuan Kerupuk

Oleh: Maria Hartiningsih

KOMITMEN terhadap perempuan hanya pemanis bibir. Indeks Tata Kelola Pemerintahan 2014 menunjukkan, anggaran pemberdayaan perempuan di 34 kabupaten/kota di 33 provinsi rata-rata hanya Rp 589 per kapita perempuan per bulan, sedangkan harga satuan kerupuk warung Rp 1.000.

Temuan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (IGI) 2014 Kemitraan mengungkapkan rendahnya rata-rata anggaran terkait kesejahteraan, mencakup pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten/kota. Meski bukan satu-satunya faktor, fakta tersebut bisa dikaitkan dengan banyak fenomena, seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan (359 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di Asia), kemiskinan, perdagangan orang, dan mengalirnya buruh migran.

IGI 2014 mengingatkan agar angka dibaca teliti. Anggaran pendidikan yang mencapai 50 persen di sejumlah daerah ternyata 85 persennya untuk pembiayaan rutin. Sisanya pun belum tentu untuk perbaikan kualitas pendidikan. Dengan situasi seperti itu, entah apa yang terjadi saat Pasar Bebas ASEAN berlaku tahun 2015.

Sayangnya, dimensi sosial, faktor penting dalam pembangunan manusia, lenyap di balik indikator ekonomi makro yang menempatkan Indonesia sebagai 20 negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi sejak 2008. Bahkan, belakangan berada di urutan ke-10 berdasarkan paritas daya beli dalam hitungan produk domestik bruto.
Kinerja buruk

IGI 2014 menilai kinerja tata kelola pemerintahan tingkat kabupaten/kota, mencakup 34 kabupaten/kota dari 33 provinsi. Sebelumnya (2012 dan 2008), IGI menilai kinerja tingkat provinsi.

”Daerah otonomi baru (DOB), jumlahnya 220 sejak Reformasi, 102 di antaranya merupakan inisiatif DPR, belum pernah dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Lenny dari tim peneliti utama IGI 2014.

Kementerian Dalam Negeri pernah melakukan evaluasi prosedural tahun 2007-2008. Hasilnya, 80 persen kinerjanya buruk. IGI 2014 menunjukkan tren umum analisis tata kelola pemerintahan yang mempertegas hasil itu. Tahun 2009, pemerintah menginstruksikan moratorium pemekaran daerah, tetapi tak digubris DPR sehingga ada tambahan 17 kabupaten dan satu provinsi.

Tata kelola pemerintahan yang baik mengisyaratkan sinergi penuh antara empat unsur, yakni pelaksana kebijakan (masyarakat sipil), pembuat kebijakan politik (pemerintah), pelaksana kebijakan (birokrasi), dan pelaku ekonomi, dalam membangun kehidupan yang bebas, adil, aman, dan sejahtera.

Pada uji coba Partnership Governance Index 2008, digunakan 75 indikator, turunan dari enam indikator utama, yakni akuntabilitas, transparansi, keadilan, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi.

Pengukuran IGI 2012 meliputi 89 indikator dan 126 indikator pada IGI 2014. Meski makin ketat, perkawinan usia dini dan kekerasan terhadap perempuan belum dimasukkan sebagai indikator untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).
Sangat rendah

IGI 2014 menunjukkan, anggaran tertinggi pemberdayaan perempuan per kapita perempuan per bulan adalah Manokwari dengan Rp 2.508, terendah adalah Kabupaten Seluma (Bengkulu) dengan Rp 20,00.

Seluma, DOB pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan, tahun 2003, berada di peringkat ke-10 terbawah empat indikator kesejahteraan itu.

Namun, tak semua DOB kinerjanya buruk. Kabupaten Sigi di Sulawesi tengah, yang terbentuk tahun 2008, berada di peringkat tertinggi IPG (5,46), lebih tinggi dari rata-rata IPG nasional, 4,34. Anggaran kesehatan, pendidikan, dan penghapusan kemiskinan Sigi relatif berada di posisi tinggi.

”Gerakan perempuan harus melihat dampaknya saat perempuan duduk di posisi strategis atau ketika kelompok perempuan diberdayakan,” tutur Lenny.

Dalam IGI 2014, belanja pendidikan rata-rata Rp 1.075,42 per kapita per tahun atau Rp 89,587 per bulan untuk wajib belajar sembilan tahun. Anggaran kesehatan rata-rata Rp 159.000 per kapita per tahun atau Rp 13.276 per bulan. Penanganan kemiskinan rata-rata Rp 193.320 per kapita per tahun atau Rp 16.103 per bulan.

Kota Tarakan secara konsisten berada di posisi lima besar, sedangkan Kabupaten Sampang di peringkat 10 terbawah. Pun Kabupaten Indramayu, dengan rata-rata lama sekolah hanya lima tahun untuk perempuan dan enam tahun untuk laki-laki.

”Fakta ini penting untuk melihat Indramayu sebagai penyumbang buruh migran dan trafficking tertinggi. Human capital kita hilang,” ujar Lenny.

Indramayu juga menjadi contoh bagaimana perempuan di lembaga politik formal menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan politik dinasti lokal.
Bukan satu-satunya

Namun, peningkatan anggaran bukan satu-satunya jalan keluar. Communication Officer IGI, Arif Nurdiansah, mencontohkan, sekitar 40 program pengentasan rakyat dari kemiskinan dari pusat/provinsi di Yogyakarta dalam kurun 2010-2011 hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 0,5 persen.

”Padahal, Yogyakarta merupakan benchmark nasional,” ujar Arif. ”Untuk indeks IGI 2014 secara keseluruhan, Kota Yogyakarta menempati urutan teratas,” katanya.

Penyebabnya, agenda program dianggap proyek, terlalu banyak dana untuk kepanitiaan, tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, bersifat jangka pendek, dan reaktif.

IGI 2014 menunjukkan, geliat partisipasi masyarakat mungkin berpengaruh pada kinerja pejabat, tetapi belum efektif mengatasi masalah nyata di masyarakat. Artinya, gerakan itu belum terkonsolidasi, pendekatannya masih di hilir. Kesenjangan masih sangat tinggi antara komitmen politik dan kenyataan dalam masyarakat.

”IGI membuka relasi dengan cara membandingkan antardaerah,” kata Lenny, ”Warga antardaerah bisa saling mendukung demi perubahan untuk kebaikan bersama.”

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009309477