Wow! APBN 2012 Bernilai Rp 1.418,5 Triliun, Naik 7,4%
Herdaru Purnomo - detikFinance
Jakarta - Pemerintah bakal menggelontorkan anggaran belanja negara sebesar Rp 1.418,5 triliun di 2012. Jumlah tersebut naik Rp 97,7 triliun (7,4%) dibandingkan 2011 yang sebesar Rp 1.320,8 triliun.
Hal ini disampaikan Presiden SBY dalam pidato 'Nota Keuangan 2012' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011). "Dalam RAPBN Tahun 2012 pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 1.292,9 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp 123 triliun atau 10,5% dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp 1.169,9 triliun," tuturnya. Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012, kita berhasil menekan defisit anggaran menjadi 1,5% terhadap PDB. "Belanja sebesar itu (Rp 1.418,5 triliun) kita alokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga Rp 476,6 triliun, belanja non-kementerian dan lembaga Rp 477,5 triliun, dan transfer ke daerah Rp 464,4 triliun," papar SBY.
Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2012, anggaran belanja kementerian dan lembaga serta belanja non-kementerian dan lembaga diarahkan untuk mencapai sembilan sasaran utama, yaitu:
Meningkatkan belanja infrastruktur untuk mengatasi sumbatan, keterkaitan dan keterhubungan domestik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat.
Menuntaskan program reformasi birokrasi.
Meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
Memperkuat program-program pro-rakyat, melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan.
Meningkatkan kualitas belanja negara, melalui pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara.
Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.
Memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah-swasta atau Public Private Partnership.
SBY: Rp 168,1 triliun untuk Bangun Infrastruktur Selasa, 16 Agustus 2011 | 18:41 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan dana Rp168,1 triliun dalam RAPBN 2012 untuk menunjang pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi.
"Peningkatan anggaran belanja modal yang semakin tinggi, kita arahkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011.
SBY mengatakan, alokasi itu diberikan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengembangan dan peningkatan keterhubungan antar-wilayah. Pada RAPBN 2012, alokasi anggaran belanja modal direncanakan mencapai Rp 168,1 triliun, naik Rp 27,2 triliun atau 19,3 persen dari APBN-P 2011.
Pemerintah berencana meningkatkan keterhubungan antar-wilayah, sehingga pada pembangunan di bidang perhubungan, belanja modal direncanakan antara lain untuk membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 150 kilometer serta mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandara dan membangun 14 bandar udara baru di berbagai tempat di seluruh Tanah Air. "Kami ingin menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Sedangkan untuk mengatasi sumbatan infrastruktur dan meningkatkan keterhubungan antar-wilayah, pemerintah berencana akan menggunakan anggaran belanja modal untuk pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 4.005 km.
Di samping itu pemerintah juga melakukan preservasi yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan jalan sepanjang 36.319 kilometer; membangun jembatan baru sepanjang 7.682 meter dan memelihara jembatan sepanjang 217.076 meter di seluruh pelosok Tanah Air.
Sementara di bidang perumahan, alokasi belanja modal direncanakan untuk menunjang pembangunan 175 rumah susun sederhana sewa dan unit hunian rumah susun beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 48 twin blocks.
"Anggaran itu, juga akan kita manfaatkan untuk membiayai pembangunan rumah murah sebanyak 62.500 unit. Untuk mendukung ketahanan pangan, kita akan membangun sembilan waduk dan merehabilitasi 24 waduk. Kita juga akan menyelesaikan pembangunan 87 embung atau situ dan merehabilitasi 62 embung atau situ," katanya.
Dalam RAPBN 2012 pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp123,0 triliun atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun.
Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai Rp1.418,5 triliun, naik Rp97,7 triliun atau 7,4 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P 2011 sebesar Rp1.320,8 triliun.
Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012, berhasil menekan defisit anggaran menjadi 1,5 persen terhadap PDB.
TEMPO Interaktif, Jakarta - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 dinilai tidak efisien lantaran lebih banyak dibelanjakan untuk kebutuhan rutin, yaitu menggaji dan membayar keperluan pegawai negeri.
“Anggaran kita gendut dan tidak efisien, banyak lemaknya,†kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini, Kamis, 18 Agustus 2011. Proporsi gaji pegawai meningkat dari 20,14 persen menjadi 22,61 persen atau mencapai Rp 215,7 triliun.
Didik menilai belanja pegawai tidak tepat lantaran produktivitas pegawai negeri sipil masih buruk. “Pelayanan publik oleh PNS masih nomor 115 dunia karena reformasi birokrasi gagal dan korupsi meningkat,†katanya. Konsentrasi anggaran untuk gaji pegawai juga terlihat dari Dana Alokasi Umum yang mayoritas termaktub pada dana transfer ke daerah. “Sekitar 70 persen DAU untuk gaji pegawai,†katanya.
Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, menilai pemerintah tidak konsisten dalam belanja pegawai. Menurut dia, rencana moratorium pegawai negeri sipil tidak tercermin dalam anggaran. “Katanya moratorium, tapi ada kenaikan dalam alokasi anggaran. Ini tidak konsisten.â€
Didik menilai postur APBN tidak mendukung program pemerintah yang berjanji akan lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.
Enny menguatkan pernyataan Didik. Dalam kajian INDEF, alokasi anggaran belanja rutin meningkat dari 78,49 persen pada APBN-Perubahan 2011 menjadi 80,43 persen pada RAPBN 2012.
Enny menilai pemerintah juga menutupi-nutupi utang yang direncanakan. Dalam postur RAPBN, pemerintah seolah-olah berutang Rp 125,6 triliun untuk menutupi defisit anggaran.
Padahal, pada struktur pembiayaan disebutkan ada penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp 134,6 triliun dan utang luar negeri Rp 56 triliun sehingga total utang mencapai Rp 190,6 triliun.
“Ketergantungan utang sudah seperti candu,†katanya. Enny menilai utang baru itu lebih besar ketimbang belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp 168,1 triliun. “Jadi, anggaran tidak propertumbuhan,†ujarnya.
Enny mengatakan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan subsidi bahan bakar minyak dari Rp 195,3 triliun menjadi Rp 168,6 triliun perlu diapresiasi. Namun, pemerintah sebaiknya berupaya membuat program agar tidak tergantung pada subsidi BBM. “Harus ada upaya kuat beralih pada gas,†katanya.
Enny mengatakan rencana kenaikan tarif dasar listrik sebaiknya ditinjau ulang. Pemerintah sebaiknya mulai menggenjot upaya konversi penggunaan gas dalam membangkitkan listrik lantaran subsidi besar pada energi diakibatkan penggunaan minyak bumi.
Desentralisasi fiskal telah berhasil yang terlihat pada transfer dana ke daerah. Namun yang terjadi, beberapa kepala daerah tidak menggunakan dana tersebut. Kenaikan transfer dana justru meningkatkan pengangguran.
Ekonom INDEF lainnya, Bustanul Arifin, mengkritik kecilnya anggaran bagi Kementerian Pertanian yang kurang dari Rp 20 triliun. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. INDEF berharap Dewan Perwakilan Rakyat mampu melakukan perubahan postur RAPBN dengan prioritas pada belanja infrastruktur.
Meskipun ada kenaikan pendapatan dan hibah sebesar 10,5 persen dari Rp1.169,9 triliun pada 2011 menjadi Rp1.292,9 triliun pada 2012, APBN 2012 diperkirakan tidak akan memberikan stimulus signifikan terhadap pembangunan di negeri ini.
Pasalnya, alokasi belanja negara pada APBN 2012 masih didominasi pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja rutin, dan pembayaran cicilan utang dan bunga serta subsidi. Sementara itu, pengeluaran untuk infrastruktur hanya sebesar Rp168,1 triliun atau sebesar 11,9 persen dari total APBN. Jumlah itu tidak berbeda jauh dengan alokasi untuk pembayaran cicilan utang dan bunga yang mencapai Rp123,7 triliun atau sebesar 8,7 persen dari total APBN.
Penetapan defisit sebesar Rp125,6 triliun atau sebesar 1,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada APBN 2012, berpotensi menimbulkan terjadinya penambahan utang pada 2012 guna menutup defisit tersebut.
Padahal, utang Indonesia saat ini sudah demikian menggunung. Dari dara pada Juli 2011, utang Indonesia sudah mencapai Rp1.733,64 triliun, naik Rp9,74 triliun dibanding Juni 2010 sebesar Rp 1.723,9 triliun. Semakin meningkatnya jumlah utang tersebut akan semakin membebani APBN setiap tahunnya untuk alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Penggunaan utang sebagai sumber dana APBN akan semakin menjerumuskan bangsa ini ke dalam kubangan jebakan utang, yang sudah mengarah pada gali utang-bayar utang. Ada beberapa dampak serius yang menimpa bangsa Indonesia akibat jebakan utang: Pertama, rakyat pembayar pajak harus merelakan sebagian pajak yang dibayarkannya untuk membayar bunga dan cicilan utang.
Kedua, rakyat kecil juga harus ikhlas dan sabar membiarkan pemerintah memotong jatah dana pembangunan APBN, yang semestinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terpaksa digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunga.
Ketiga, utang akan menyuburkan lahan korupsi yang dilakukan oleh â€kongsi†antara oknum birokrasi pengelola utang dengan pengusaha yang berafiliasi dengan partai politik. Beberapa studi membuktikan bahwa semakin besar utang suatu negara, semakin besar pula potensi korupsi penyalahgunaan dana utang tersebut.
Keempat, dampak yang teramat sangat serius adalah ancaman terampasnya kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Akibat jebakan utang, pemerintah hampir tidak bisa berkutik sama sekali menghadapi intervensi Bank Dunia dan IMF dalam penetapan kebijakan ekonomi yang cenderung menyengsarakan rakyat.
Ada beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk keluar dari keterperosokan jebakan utang. Pertama, pemerintah harus berani mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan paradigma utang dalam perekonomian Indonesia. Selama ini, utang selalu dipersepsikan sebagai potensi sumber dana pembangunan. Seharusnya paradigma tersebut harus diubah bahwa utang merupakan beban pembangunan yang menggerogoti APBN, sehingga harus dikeluarkan dari struktur APBN.
Jangan malah membohongi publik dengan menutup-nutupi bahwa seolah-olah pemerintah tidak menggunakan utang dalam APBN dengan menyebut pendapatan dan hibah, tanpa menyebut sumber utang dalam struktur APBN. Kedua, pemerintah harus berani melakukan restrukturisasi utang untuk memotong mata rantai jebakan “gali utang bayar utangâ€. Restrukturisasi itu harus diupayakan untuk penyelesaian beban pembayaran cicilan pokok utang dan bunga hingga mencapai angka nol rupiah dalam APBN.
Upaya restrukturisasi utang bisa dilakukan, baik lewat moratorium maupun penjadwalan ulang dan penghapusan utang, tanpa harus menambah utang baru. Dengan tidak mengharapkan lagi tambahan utang baru dari negara-negara kreditor, posisi tawar Indonesia mestinya semakin kuat untuk bisa merundingkan penyelesaian utang yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.
RAPBN 2012 telah disampaikan Presiden. Seperti disampaikan setiap Agustus, optimisme dan janji perbaikan kesejahteraan adalah isu sentral dan intisari pidato kenegaraan yang semangatnya selalu terucapkan: untuk menjadi bangsa yang besar, maju, adil, sejahtera, dan bermartabat.
Dalam janji APBN terdapat pula berita gembira yang dikabarkan bagi rakyat tani, terutama petani padi, dalam mendukung ketahanan pangan sebagai prioritas kelima dari sebelas prioritas pembangunan nasional.
Meski porsi anggaran Kementerian Pertanian tidak jauh beranjak dari anggaran 2011, jatah 2012 sebesar Rp17,8 triliun, terutama ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mutu produk pertanian dalam arti luas.
Anggaran ini ditopang dengan subsidi ketahanan pangan sebesar Rp41,9 triliun, yang antara lain untuk menunjang program surplus beras 10 juta ton dalam lima sampai 10 tahun mendatang. Secara khusus, perhatian telah diberikan bagi petani padi yang merupakan mayoritas warga bangsa.
Hal ini diwujudkan antara lain melalui pemberian bantuan langsung pupuk sebesar Rp675 miliar atau setara 192.800 ton, dan bantuan langsung bibit unggul sebesar Rp1,8 triliun, atau setara 185.000 ton benih tanaman pangan. Di samping itu, sejumlah angka subsidi tidak langsung ditujukan bagi pengembangan infrastruktur, khususnya pengembangan sarana-prasarana sumber daya air.
Sayangnya, segala intisari janji kesejahteraan bagi petani padi yang disampaikan tersebut seperti disampaikan tahun-tahun sebelumnya, terbatas pada semangat nominalisasi yang tidak menjanjikan perbaikan sistem, baik itu berkenaan dengan urusan subsidi maupun akses finansial dan akses pasar yang senantiasa problematik.
Sekurangnya terdapat tiga persoalan mendasar yang memasung kemudahan dan kesejahteraan rakyat tani.Pertama, efektivitas segala bentuk subsidi langsung perlu mamperoleh perhatian khusus Kepala Negara. Ketepatan distributif, jumlah, waktu, dan mutu sangat mewarnai kisruh subsidi pupuk dan benih unggul.
Kecuali alasan konvensional ketidaktepatan mutu dan mekanisme yang harus dibenahi, kelambatan kinerja distributif kaitannya dengan perubahan iklim memerlukan fleksibilitas pelayanan yang paripurna.
Kedua, keterbatasan akses finansial yang tidak terselesaikan. Tidak bisa disangkal bahwa kecuali modal kerja natura seperti benih, pupuk, dan segala sarana produksi, modal kerja finansial merupakan kebutuhan mendasar untuk bisa melakukan usaha tani dengan baik.
Perihal terakhir ini, meski telah diprogram sejumlah kemudahan melalui PNPM, KUR, dan sebagainya, tetap saja sangat berjarak dan nyaris tak tersentuh.
Alasan konvensional yang membatasi relasi antara petani dan sistem keuangan sungguh memerlukan tekad segera agar akses finansial mampu menopang kesejahteraan rakyat tani. Ketiga, sejarah tata niaga perberasan menunjukkan betapa akses petani untuk memperoleh kewajaran harga ini senantiasa merupakan jalan buntu.
Terlihat sekali bahwa pidato kenegaraan itu sangat memanjakan petani beras. Meskipun demikian, kecuali telah mencampakkan potensi komoditas lain dan potensi diversifikasi, janji kesejahteraan tersebut pasti tidak akan menjadi kenyataan apabila tidak disertai pembenahan tiga persoalan akut yang disebutkan: mutu dan mekanisme subsidi, akses finansial, dan akses pasar.
Janji kesejahteraan itu akan ompong kalau ternyata rakyat tani padi hanyalah ditempatkan sebagai alat-perkakas surplus beras dan tumbal ketahanan pangan. Untuk ke sekian kalinya negara akan gagal menempatkan petani menjadi subjek pembangunan.
Menempatkannya menjadi objek pun juga akan gagal, apalagi subjek, kalau ternyata mereka masih saja ditempatkan sebagai instrumen dan tumbal surplus beras, ketahanan nasional, dan pembangunan bangsa
Selama tidak ada komitmen untuk menghitung ulang politik anggaran (repolitik anggaran), yang kuat dari pemerintah untuk mengubah arah alokasi dan kemandirian dana rakyat itu, anggaran publik itu akan semakin sulit untuk menyejahterakan rakyat. ***
Inilah Asumsi Makro 2012 yang Disepakati Parlemen Selasa, 14 Juni 2011
TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Rapat kerja Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan jajaran pemerintah yang diadakan sejak Senin malam hingga Selasa dini hari ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan perihal penetapan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.
Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana. Selain itu, turut hadir Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Budi Mulya dan serta Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan.
Rapat kerja tersebut menyepakati setidaknya tiga komponen asumsi makro. Berikut ini hasil poin-poin beserta rincian kesepakatan antara eksekutif dan legislatif ihwal asumsi makro 2012:
1.Pertumbuhan Ekonomi Parlemen dan pemerintah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2012 berkisar antara 6,6–7 persen. Atas desakan Komisi Keuangan, Agus Wartowardojo akhirnya berkompromi meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tampak lebih optimistis sebagaimana diminta komisi. Angka ini lebih tinggi dari yang sebelumnya diusulkan oleh pemerintah, yakni 6,5–6,9 persen.
“Saya mengeluh dibilang pesimistis. Saya beri angka tujuh untuk menunjukkan kami optimistis,†kata Agus pada anggota komisi. 2.Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Parlemen dan pemerintah menyepakati asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada APBN 2012 berkisar di angka Rp 8.600-9.100, sesuai dengan usulan Bank Indonesia. Angka ini lebih kuat dari yang sebelumnya diusulkan pemerintah. “Rupiah cenderung menguat pada tahun-tahun mendatang,†kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.
3.Tingkat Inflasi Parlemen dan pemerintah menyepakati asumsi inflasi pada APBN 2012 berkisar di angka 4–5,3 persen. Baik bank sentral maupun pemerintah sempat pesimistis bahwa inflasi akan berkembang sesuai target ini. Tapi, komisi berkukuh menetapkan angka 5,3 persen sebagai ambang inflasi tertinggi. “Sebab kalau 5,4 tidak ada bedanya dengan tahun 2011,†kata Wakil Ketua Komisi Keuangan dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Azis.
Komisi masih menyisakan beberapa poin yang lewat lantaran tak tercapai kesepakatan. Salah satunya adalah tingkat suku bunga. Kendati demikian, usulan suku bunga antara pemerintah dengan parlemen sudah mengerucut menjadi 5,5-6,75 persen, dari sebelumnya 5,5-7,5 persen.
Namun, pengerucutan ini dinilai masih terlampau besar oleh anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI-Perjuangan, Arif Budimanta. “Kami minta 5,5-6,5 persen,†katanya. Selain itu, komisi juga akan membahas soal asumsi angka kemiskinan dan juga tingkat pengangguran.
Ini 11 Prioritas Pembangunan Nasional SBY Tahun Depan Selasa, 16 Agustus 2011
TEMPO Interaktif, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis menapaki pembangunan di 2012 dengan menyebut 11 prioritas dan 9 sasaran pembangunan. Optimisme itu disampaikan SBY dalam pidato pengantar nota keuangan pemerintah di Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011.
Sidang dengan agenda mendengar kebijakan keuangan pemerintah dan belanja negara itu merupakan agenda tahunan sehari menjelang hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Ketua DPR, Marzuki Alie, memimpin sidang yang dihadiri segenap anggota DPR, DPD dan ketuanya, serta unsur-unsur pimpinan lain negara.
Dalam pidatonya, SBY memaparkan, 11 bidang yang jadi prioritas nasional itu dimulai dari reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Dalam pidato itu, Kepala Pemerintahan menyampaikan sejumlah asumsi anggaran belanja negara. Dalam RAPBN 2012 itu, pendapatan dan hibah sebanyak Rp1.292,9 triliun yang naik hingga 10,5 persen ketimbang anggaran pada 2010. Sedangkan belanja negara dicadangkan 1.418,5 triliun yang berarti naik sebanyak Rp 97,7 triliun ketimbang tahun lalu.
Sejumlah asumsi diajukan pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,7 persen setahun (sekarang 6,5 persen), laju inflasi 5,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan 6,5 persen, nilai tukar rupiah Rp8.800 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah 90 dollar Amerika Serikat per barel, dan besaran produksi minyak mentah 950.000 barel perhari.
Sejalan dengan 11 prioritas nasional itu, maka pada sektor perhubungan pemerintah akan membangun jaringan baru rel kereta api sejauh 150 kilometer, mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandar udara serta membangun 14 bandar udara yang sama sekali baru. "Kita ingin menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia," kata Yudhoyono.
Masih di sektor perhubungan pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan kapasitas ditetapkan sejauh 4.005 kilometer, pemeliharaan dan perbaikan 36.316 kilometer jalan di seluruh Tanah Air, termasuk pembangunan 7.682 meter jembatan baru dan memelihara 217.076 meter jembatan yang sudah ada.
Jika pemerintah menyatakan perencanaan anggaran pembangunan dan belanja negara setahun ke depan dengan dana yang sangat besar itu, namun di tengah masyarakat hal berbeda bisa terjadi.
Baru-baru ini belasan desa di tapal batas Indonesia dan Sarawak, Malaysia, mengancam akan mengibarkan bendera negara tetangga itu. Alasan yang dikemukakan dalam nuansa emosional di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, itu sangat mendasar dan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.
Itu adalah kondisi jalan dari dan menuju desa masing-masing yang sangat buruk dan lebih mirip kubangan kerbau. Kondisi jalan serupa itu mengisolasi desa-desa mereka sehingga akses perekonomian atas produk-produk pertanian yang mereka hasilkan menjadi sungguh sulit.
Walaupun dalam berbagai aspek lebih baik dari tahun sebelumnya, pengamat berpendapat RAPBN tahun depan masih mengabaikan isu-isu yang penting dalam menentukan arah perekonomian ke depan.
RAPBN 2012 memperhitungkan dampak kondisi perekonomian global kepada perekonomian domestik. Tapi, berbagai pihak mengeritik rancangan pemerintah tersebut yang dinilai belum tepat sasaran.
Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, salah seorang anggota tim ekonomi Presiden, Ikhsan Modjo berpendapat dibanding APBN-APBN sebelumnya, anggaran negara 2012 merupakan anggaran yang dirancang dengan sangat matang. Menurutnya, dalam RAPBN 2012, tercermin upaya pemerintah membangun perekonomian dalam negeri dan semakin nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu. Selain itu, menurut Ikhsan, pemerintah juga tidak mengabaikan kondisi perekonomian global dan berhati-hati berhati-hati agar tidak terkena imbas negatifnya.
"Ada tiga fokus utama. Pertama, adalah penguatan pondasi perekonomian dalam menghadapi guncangan fiskal di negara maju. Kedua, berisikan upaya untuk mempercepat dan memperluas pertumbhan ekonomi, serta yang terakhir juga menegaskan keberpihakan negara pada rakyat kecil, kredit untuk petani, untuk nelayan, program angkutan umun murah, air bersih untuk rakyat dan lain sebagainya,†papar Ikhsan.
Tapi, menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago pemerintah masih mengabaikan hal-hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam perekonomian ke depan. Berbagai kebijakan dalam APBN 2012 menurutnya merupakan pengulangan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya sehingga kemungkinan kondisi perekonomian tahun depan tidak akan berubah.
Pemerintah, ditambahkannya, belum mampu memberdayakan sektor pertanian yang merupakan sektor sangat berpotensi untuk memajukan perekonomian nasional.
“Coba pertanyakan berapa peningkatan anggaran belanja IPTEK yang merupakan basis atau modal untuk pembangunan jangka panjang atau meningkatkan daya saing perekonomian. Tidak mungkin perekonomian punya daya saing kalau tidak berbasiskan ilmu teknologi," tukas Andrinov.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah birokrasi. Ia menilai belum ada terobosan baru untuk memperbaiki proses birokrasi tahun depan.Ujarnya, "Kita sudah tahu produktivitas birokrasi ini tidak naik-naik, tapi tidak pernah dievaluasi dan tidak dicarikan terobosannya. Bagaimana kita mau menuju masa depan yang lebih baik kalau tidak ada agenda-agenda strategis?â€
Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, berpendapat struktur APBN 2012 masih memperlihatkan kekuasaan politik pemerintah yang sulit ditembus masyarakat. Ketidakseimbangan antara pemerintah dan rakyat dalam APBN 2012 masih terjadi, dan ini menurutnya, sangat berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial.
"Penganggaran yang tertutup juga dapat berujung pada berjamurnya mafia anggaran, sehingga yang terjadi kemudian, pada saat implementasi, banyak terjadi kebocoran, penggelembungan dan saya kira ini yang tidak pernah serius dibidik untuk bagaimana APBN kita sehat,†tuturnya.
Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan, terhadap RAPBN 2012
paparan ini saya dapatkan dari catatan teman saya.. mungkin kawan-kawan semua curious :)| Andreas Harsono
Dear Kawan-Kawan Media,
Berikut saya sampaikan siaran pers koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan, terhadap RAPBN 2012
Salam, 66 Tahun Peringatan Proklamasi Kemerdekaan; APBN Tak Kunjung Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Rp. 215,7 trilyun untuk 4,7 Juta Pegawai Vs Rp 50 Trilyun untuk 31 juta orang miskin
Dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2012 tanggal 16 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa RAPBN 2012 disusun sesuai amanat konstitusi, disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pada kenyatannya postur RAPBN 2012 tidak jauh berbeda dengan APBN-P 2011 yang mengandung catat konstitusional karena belum berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dapat ditunjukan dari besarnya belanja pegawai yang mencapai Rp. 215,7 trilyun atau meningkat Rp. 32,8 trilyun untuk 4,7 pegawai, sementara anggaran kemiskinan yang notabene untuk 31 juta penduduk miskin, justru tetap dikisaran Rp. 50 trilyun.
Postur ini menggambarkan, orientasi APBN yang lebih mengutamakan kesejahteraan aparat birokrasinya dibandingkan kesejahteraan rakyat miskinnya. Reformasi birokrasi yang seharusnya mampu membuat belanja birokrasi semakin efisien justru terus membengkak setiap tahunnya. Begitu pula dengan anggaran kesehatan, meskipun menjadi prioritas, dalam RAPBN 2012, hanya dialokasikan Rp. 14,4 triliun atau 1% dari belanja Negaraatau masih jauh dari amanat undang-undang sebesar 5%. Selain itu belanja modal, dibandingkan belanja pegawai, hanya meningkat Rp. 27,1 trilyun atau menjadi Rp. 168,1 trilyun. Sebesar 61% RAPBN 2012 tidak ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari sisi pendapatan, setiap tahun, penerimaan negara dari pajak selalu naik tinggi. Pada APBN 2009, penerimaan pajak sebesar 725,8 triliun (74 persen dari total penerimaan negara), naik menjadi 742,7 triliun (78 persen dari total penerimaan negara) pada APBN 2010, naik lagi secara nominal menjadi sebesar 850,2 triliun (menyumbang 77 persen dari seluruh pendapatan negara) pada APBN 2011, dan pada RAPBN 2012 direncanakan naik lagi 140,6 triliun menjadi 1.019,3 triliun (menyumbang 79 persen dari seluruh pendapatan negara). Hal ini mengesankan seolah Dirjen Pajak merupakan bagian dari Departemen Keuangan yang selalu sukses menyediakan dana berapapun yang diminta oleh APBN setiap tahun. Tetapi, tidak pernah ada penjelasan (tidak transparan) berapa sebenarnya penerimaanpajak oleh negara setiap tahun, sektor mana saja penyumbang pajak dan besaran masing-masing, dan bagaimana audit penerimaan negara dilakukan, mengapa undang-undang dengan sengaja melarang audit penerimaan pajak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan hal yang aneh dan sulit diterima ditengah kebebasan memperoleh informasi yang dijamin oleh undang-undang lainnya. Tidak pernah pula dijelaskan bagaimana penerimaan pajak dialokasikan dalam nomenklatur belanja negara, bagaimana memastikan bahwa hasil pajak tersebutdialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan sumber daya manusia?
Sementara dari sisi pembiayaan, orientasi peyusunan anggaran belum bergeser dari kemandirian terhadap utang. Postur APBN masih dibebani oleh pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain, penyusunan RAPBN 2012 tidak lain hanya upaya untuk meneruskan pembuatan utang-utang baru dari penerbitan Surat Berharga dan Utang luar negeri. Penarikan utang pada tahun 2012 semakin meningkat, seiring dengan kebutuhanuntuk membiayai defisit APBN sebesar Rp125,6 triliun dan kewajiban jatuh tempo pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan dalam negeri serta biaya untuk penerbitan surat berharga negara. Kondisi ini jelas akan meningkatkan nominal utang pemerintah yang saat ini berjumlah Rp1.733,64 triliun pada posisi Juli 2011. Dengan demikian, postur RAPBN 2012 sesungguhnya masih disandera oleh kebijakan penambahan dan pembayaran utang yang besar.
Hal yang sama juga terjadi pada APBN-P 2011 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, hanya mengalokasikan anggaran untuk kesehatan berkisar 1,5 %. Selain lebih kecil dari alokasi anggaran yang ditentukan dalam Undang-Undang Kesehatan yang mewajibkan penganggaran dalam APBN minimal sebesar 5%, APBN 2011 juga tidak mampu mengakomodir kebutuhan akan layanan kesehatan masyarakat yang mensyaratkan adanya keterjangkauan akses dan mutu layanan kesehatan. Fakta yang mengemuka sebagai bukti dari tidak terpenuhinya kemakmuran rakyat dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai kasus seperti ditolaknya masyarakat (pasien) miskin pada saat berusaha untuk memperoleh layanan kesehatan serta tingginya harga obat-obatan yang sulit diperoleh.
Selain itu, anggaran belanja dalam APBN terbukti lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan belanja pegawai negeri sipil (PNS), yaitu sebesar Rp. 180,8 trilyununtuk 4,7 jutajiwa PNS, dibanding 31,02 juta jiwa penduduk miskinyang hanya mendapatkan Rp. 50,3 trilyun. Ini menunjukkan bahwa APBN 2011 tidak berpihak pada mayoritas rakyat miskin. APBN 2011 juga tidak mengenal istilah jaminan sosial dan tidak ada pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan pembaruan agraria. Alhasil, rakyat miskin semakin jauh dari standar kehidupan yang layak, dan di sisi lain, negara tidak menyediakan cukup modal untuk memberantas kemiskinan tersebut.
Lebih parah lagi, APBN 2011 banyak dialokasikan untuk belanja yang tidak jelas kontribusinya bagi kemakmuran rakyat, seperti Studi Banding, Anggaran Pembangunan Gedung DPR RI (dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011, biaya pembangunan gedung baru DPR RI mencapai Rp. 2,5 trilyun ), Anggaran pembelian pesawat Presiden (APBN 2011 dibebani membayar cicilan utang pengadaan green aircraft pesawat kepresidenan sejumlah Rp. 92 milyar).
Sementara, di konteks penerimaan, APBN kita terhitung kecil karena banyaknya Kontrak Karya denganperusahaan-perusahaan tambang, baik nasional maupun transnasional, yang tidak mengedepankan kepentingan nasional. Berdasarkan atas kenyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa APBN 2011 bertentangan konstitusi yang memandatkan pengelolaan anggaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Oleh karenanya, kami dari Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat menuntut agar APBN 2011 direvisi dengan mengedepankan semangat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dilakukan, agar RAPBN 2012 yang akan dibahas oleh Legislatif dan Pemerintah, memperhatikan mandat konstitusi yang seharusnya ditaati.
Jakarta, 17 Agustus 2011
Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat
Gunawan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
Yuna Farhan, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
Ah. Maftuchan, Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA)
Abdul Waidl, Koalisi Anggaran Independen (KAI)
Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
Firdaus, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)
Pembelanjaan pemerintah, terutama belanja modal, bersama sektor lain seperti konsumsi rumah tangga, investasi dan netto ekpor impor merupakan sumbangan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi sehingga belanja pemerintah yang sudah dirancang sekian ratus trilyun besar kontribusinya kepada ekonomi Indonesia. Jika lembaga pemerintah tidak benar membelanjakan sesuai rencana maka tidak mendorong perubahan ekonomi. Sejumlah laporan yang masuk ke Presiden menunjukkan kementerian-kementerian juga tidak menjalankan secara optimal keputusan yang telah disepakati dalam sidang kabinet mengenai langkah-langkah program kerja.
Pidato Obama di Kongres, mengenai Jobs Acts, ada beberapa hal menarik dari video ini.. tayangan dilayar, dan bagaimana Obama mengelaborasi pembelaan kelas menengah dan ukm dalam hal pajak dan perbaikan ekonomi negeri, hampir setiap "paragraf" act yang dijabarkannya mendapat standing ovation.
Alokasi anggaran untuk sektor pembiayaan tak langsung pembangunan di provinsi sudah mulai menjadi beban. Bagi Provinsi Gorontalo misalnya, mulai terasa besarnya beban biaya dari jumlah pegawai honorer yang dimiliki. Pemikiran mengenai perlunya strategi pengelolaan keuangan menjadi penting ke depan.
GORONTALO, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, kini terbebani oleh banyaknya pegawai honorer di kabupaten itu. Sejak memisahkan diri dari Kabupaten Gorontalo pada delapan tahun lalu, sekitar 3.000 pegawai dari 7.000 pegawai berstatus honorer.
Dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango 2011, anggaran untuk belanja pegawai, termasuk belanja barang dan jasa, mencapai Rp 263 miliar. Jumlah tersebut sama dengan 69 persen dari jumlah pendapatan yang ditargetkan mencapai Rp 377,8 miliar pada 2011. Padahal, dari total jumlah pendapatan tahun ini, pendapatan asli daerah dipatok Rp 15,7 miliar.
â€Kian membengkaknya jumlah tenaga honorer di Kabupaten Bone Bolango ini memang membebani anggaran kami. Pembengkakan ini akibat dari kebijakan di masa lalu, termasuk saat masih bergabung dengan Kabupaten Gorontalo,†kata Pelaksana Tugas Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Minggu (7/8).
Salah satu strategi agar beban anggaran untuk tenaga honorer berkurang, kata Hamim, adalah menutup penerimaan tenaga honorer di segala bidang. Apalagi, tenaga honorer sebenarnya banyak yang menganggur karena tidak ada pekerjaan. Kondisi ini jelas membuat struktur anggaran tidak efisien.
â€Jangankan honorer, yang berstatus pegawai negeri sipil saja banyak menganggur. Padahal, daerah sudah menggaji mereka meskipun nilainya kurang layak, yaitu sekitar Rp 500.000 per bulan untuk tenaga honorer. Jika jumlahnya 3.000-an, setiap bulan kami mengeluarkan Rp 1,5 miliar untuk membayar tenaga honorer,†ujar Hamim.
Ingin populis
Menurut Hamim, perekrutan tenaga honorer dilatarbelakangi, antara lain, faktor politik kepala daerah. Dengan merekrut banyak honorer, kebijakan itu diharapkan mampu menarik simpati masyarakat untuk popularitas pengambil kebijakan. Padahal, kebijakan itu akan membenani anggaran pada masa mendatang.
Untuk itu, sebelum akhir tahun 2011, akan dilakukan ujian kompetensi terhadap setiap pegawai honorer. Dari ujian ini bakal diketahui pegawai mana yang layak dipertahankan dan pegawai mana yang perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja.
Hamim tak menjelaskan lebih rinci materi yang bakal diuji, kapan waktu pelaksanaan, dan lembaga mana yang dipercaya menyiapkan uji kompetensi itu.
Pengamat sosial dari Universitas Negeri Gorontalo, Funco Tanipu, mengatakan, wilayah pemekaran baru cenderung mengabaikan kualitas dan kebutuhan seseungguhnya dalam merekrut pegawai. Selain itu, perekrutan kerap dijadikan ajang pungutan liar, seperti harus membayar sejumlah uang tertentu agar diangkat sebagai pegawai negeri sipil di daerah tersebut.
â€Ada juga kecenderungan para deklarator kabupaten baru mementingkan kolega atau keluarga mereka untuk menjadi pegawai negeri sipil di kantor dinas di wilayah tersebut. Inilah yang menyebabkan perekrutan pegawai terkesan membabi buta tanpa memperhatikan kebutuhan sesungguhnya,†tutur Funco. (APO)
The government has downsized its budget allocation subsidies in its proposed 2012 state budget that was presented by President Susilo Bambang Yudhoyono to legislators on Tuesday.
Under the proposed budget, subsidies are expected to reach Rp 208.9 trillion, a Rp 28.3 trillion decrease from the Rp 237.2 trillion in the revised 2011 state budget, the President said in his annual economic address.
Of the total subsidies, Rp 123.6 trillion will be alloccated for fuel subsidy and Rp 45 trillion for electricity subsidy. The remaining Rp 40.3 trillion will be allocated for non-energy subsidies, including food, fertilizer, social services and taxes, among others.
“The government realizes that subsidies are actually designated for people with weak or low economic standing, but their disbursement is not targeted well, so they are also enjoyed by those who are economically [well off],†Yudhoyono said.
“Therefore, the reorganization of subsidy-disbursement policy that has been done in 2011 will continue to be implemented in 2012.â€
Economists have warned that mounting subsidy costs will hinder Indonesia’s economic potential and have recommended the government reallocate its funds toward development or a social safety net instead.
President Susilo Bambang Yudhoyono on Tuesday proposed the government’s finalized 2012 state budget to be deliberated by the House of Representatives in the current session.
The budget proposed a state revenue of Rp 1,292.9 trillion in 2012, up 10.5 percent or Rp 123 trillion from Rp 1,169.9 trillion in the revised 2011 state budget.
Meanwhile, state spending is expected to reach Rp 1,418.5 trillion, up 7.4 percent or Rp 97.7 trillion from Rp 1,320.8 trillion in the revised 2011 state budget, Yudhoyono told legislators in his annual economic speech ahead of the nation’s independence day.
“With this configuration in the proposed 2012 state budget we have succeeded in pushing the budget deficit to 1.5 percent of GDP,†he said. This compares to the current deficit of 2.1 percent of Indonesia’s gross domestic product in the 2011 revised state budget.
Economic growth is set at 6.7 percent, headline inflation is expected to be 5.3 percent, the benchmark three-month T-bills rate has been set at 6.5 percent, the rupiah exchange rate is Rp 8,800 to the US dollar, oil prices are expected to be US$90 per barrel and the government oil-lifting target is 950,000 barrels per day.
The government’s budget proposal will be deliberated by the related commission of the House of Representatives in the current session, before it can be approved.
JAKARTA, KOMPAS – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 tak banyak memberi kejutan berupa stimulus pembangunan ataupun rasa keadilan rakyat. Anggaran masih lebih banyak tersedot untuk kepentingan birokrasi dan berisiko tinggi terhadap perekonomian Indonesia.
Padahal, semula banyak kalangan berharap stimulasi pembangunan dalam anggaran 2012 bakal melonjak secara signifikan untuk membiayai berbagai program strategis pemerintah. Sementara jika target pajak yang dipatok sedemikian tinggi akhirnya meleset tanpa diimbangi disiplin belanja, anggaran pembangunan yang sudah kecil itu akan dipangkas.
Demikian pandangan sejumlah pengamat ekonomi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dihubungi secara terpisah, Rabu (17/8), menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna DPR, Selasa.
Presiden dalam pidatonya mengatakan, guna mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan menengah pada tahun-tahun mendatang, kebutuhan belanja negara akan bertambah besar pula, sementara komposisi anggaran belanja negara hingga saat ini masih didominasi belanja wajib. â€Kondisi itu menyebabkan dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lain yang lebih produktif menjadi terbatas,†kata Presiden.
Belanja negara direncanakan Rp 1.418,5 triliun, naik Rp 97,7 triliun atau 7,4 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P 2011 sebesar Rp 1.320,8 triliun.
Pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2012 direncanakan mencapai Rp 1.292,9 triliun. Jumlah ini naik Rp 123 triliun atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P 2011 sebesar Rp 1.169,9 triliun.
Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012 terdapat defisit Rp 125,6 triliun atau 1,5 persen terhadap produk domestik bruto.
Porsi belanja pegawai pemerintah pusat pada RAPBN 2012 sebesar Rp 215,7 triliun atau 15,2 persen dari total belanja negara. Pada APBN-P 2011, anggarannya sebesar Rp 182,9 triliun atau 13,8 persen. Belum lagi belanja pegawai di daerah.
Sebagai perbandingan pada APBN 2011, sebanyak 95 persen dari transfer daerah plus pendapatan asli daerah dialokasikan sebagai belanja pegawai di daerah. Bahkan ada daerah yang menghabiskan 75 persen APBD- nya untuk belanja pegawai.
â€Menurut studi Indef (Institute for Development of Economics and Finance), transfer daerah meningkat 10 persen, tetapi hanya menstimulasi 0,02 persen pertumbuhan PDRB. Jadi, APBN itu tidak berkualitas,†kata ekonom Didik J Rachbini.
Sementara itu, porsi belanja modal pada RAPBN 2012 sebesar Rp 168,1 triliun atau 11,8 persen dari total belanja negara.
Ekonom Prof Bustanul Arifin mengatakan, tidak ada kejutan dalam RAPBN 2012. Ia menyatakan hal itu setelah melihat aspek stimulus, asumsi, dan juga keadilan. â€RAPBN ini lebih banyak untuk mendukung Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dicanangkan beberapa waktu lalu. Tetapi anggaran itu hanya pengalihan dari mata anggaran lain,†katanya.
Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menyatakan, RAPBN 2012 secara umum sangat berisiko tinggi. Alasannya, kenaikan target penerimaan pajak yang dipatok 12,6 persen rawan meleset mengingat target pajak selama ini yang besarnya 12,1 persen sampai 12,2 persen acap kali tak tercapai.
â€Dari sisi keberlanjutan APBN, pembiayaan defisit akan semakin mahal karena situasi global. Investor keuangan di pasar global akan meminta premi dan imbal hasil semakin tinggi. Ujung- ujungnya biaya surat utang negara Indonesia kian mahal. Atas kondisi ini, kalau target pajak meleset, perekonomian akan kedodoran jika tidak diimbangi disiplin anggaran,†kata Drajad.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku cemas terhadap RAPBN 2012. â€Dari belanja negara senilai Rp 1.418,5 triliun, sebagian besar tersedot ke pengeluaran yang bersifat wajib, yakni gaji pegawai negeri sipil, pembayaran utang, pembayaran subsidi, dan pembelian barang. Jadi yang tersisa untuk menggerakkan sektor ekonomi tinggal 20-25 persen,†kata Priyo.
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis, mengatakan, anggaran prorakyat miskin hanya Rp 63 triliun atau sekitar 5 persen dari total anggaran. Nilainya semestinya dapat ditingkatkan menjadi 10-15 persen. Anggaran pembangunan infrastruktur yang hanya 11 persen seharusnya ditingkatkan sampai mencapai 30 persen. Di sisi lain, anggaran belanja pegawai negeri sipil naik 10 persen dibandingkan dengan APBN 2011 yang besarnya Rp 182 triliun atau sekitar Rp 200 triliun.
Harry menilai belanja pegawai yang terus meningkat tidak berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas birokrasi.(LAS/BEN/OSA/MAS/MAR)
Jakarta, Kompas – Ruang fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 hanya 5 persen sehingga pemerintah tidak akan memiliki keleluasaan membangun infrastruktur. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat hampir mustahil melakukan koreksi mendasar.
Ekonom dari Institut for Development of Economics and Finance, Didik J Rachbini, Rabu (24/8), menyatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 tidak didasari strategi besar. Dari sisi pendapatan, RAPBN 2012 baik karena menjanjikan modal pembangunan yang besar, yakni Rp 1.292 triliun.
Namun, dari sisi belanja, Didik melanjutkan, pemerintah lebih banyak mengalokasikan ke hal yang tak produktif. Dari nilai belanja Rp 1.418,5 triliun, mayoritas terkuras untuk belanja yang bersifat mengikat, seperti belanja birokrasi, pembayaran utang, subsidi yang tak tepat sasaran, dan belanja daerah.
â€Akhirnya, ruang fiskal hanya tersisa 5 persen. Padahal semestinya, ruang fiskal bisa dibuat sampai 15-20 persen,†kata Didik.
Pembahasan RAPBN 2012 di Dewan Perwakilan Rakyat yang tengah berlangsung saat ini, menurut Didik, mustahil membawa perubahan mendasar dan signifikan. DPR, misalnya, tidak akan mampu membahas belanja yang berkaitan dengan anggaran puluhan ribu instansi, mulai dari pusat hingga daerah.
Hal senada dikemukakan ekonom Drajad Wibowo. Menurut mantan wakil rakyat tersebut, pembahasan di DPR acap kali justru malah memperburuk alokasi dalam RAPBN karena adanya kultur politik transaksional di lembaga wakil rakyat itu. Atas kondisi itu, ia pesimistis akan ada koreksi mendasar di DPR.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, posisi DPR belum sehebat apa yang diamanatkan konstitusi. Alasannya, DPR tidak mempunyai infrastruktur dan staf ahli di bidang anggaran yang memadai sehingga memungkinkan untuk membahas RAPBN secara detail.
â€Semestinya, ke depan, DPR bisa mengajukan rancangan tandingan sehingga terjadi proses pembicaraan dan pembahasan yang panjang dan sehat. Oleh karena itu, mohon maaf, sehebat apa pun kami sekarang, dengan tambal sulam DPR ingin memperbaiki RAPBN ini, tapi sifatnya tambal sulam dalam arti positif. Artinya, DPR tidak bisa menandingi dengan konsep baru,†kata Priyo.
Ekonom Bustanul Arifin berpendapat, tidak akan ada cukup waktu bagi DPR untuk membahas RAPBN secara komprehensif. Namun, minimal dari fungsi keadilan anggaran, DPR punya hak serta kewenangan dan keleluasaan untuk mengarahkan anggaran pada target-target yang betul-betul konkret seperti masalah kerawanan pangan.
Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan melakukan sensus pajak mulai akhir September sampai dengan akhir November. Tujuannya, antara lain, untuk menggenjot penerimaan pajak pada tahun 2012. Menurut Direktur Ekstensifikasi Perpajakan Hartoyo, sensus ditargetkan menjangkau 1,5 juta sasaran wajib pajak, semuanya badan bisnis komersial. (LAS)
Jakarta, KOMPAS – Anggaran di daerah terus tersedot untuk gaji pegawai. Pemerintah daerah mulai merasa terbebani.
Di Padang, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Senin (15/8), mengeluhkan masih banyaknya dana APBD yang tersedot untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS). Pada sisi lain, kata Irwan, sebagian besar PNS yang ada ternyata tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.
Ia mengatakan, saat ini tidak kurang 70 persen dari sekitar 8.000 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar diketahui tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Dengan demikian, kata Irwan, sejumlah program yang ditargetkan menjadi mustahil dilaksanakan karena keterbatasan SDM.
Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan, setiap tahun, sekitar 70 persen dana APBD Kabupaten Magelang selalu tersedot untuk belanja tidak langsung, yang sebagian besar di antaranya untuk membiayai gaji pegawai. Hal ini mengakibatkan kegiatan pembangunan atau belanja langsung, yang hanya mendapat sisa 30 persen dari APBD, berjalan kurang optimal.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Magelang Habibatun Wafiroh mengatakan, alokasi dana yang minim ini, antara lain, terjadi pada alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
â€Alokasi dana yang tidak pernah sesuai dengan kebutuhan ini pada akhirnya membuat kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan di Kabupaten Magelang selalu tidak pernah tuntas,†ujarnya. APBD Kabupaten Magelang sebesar Rp 1,06 triliun.
Di Sulawesi Selatan, salah satu pemicu lambannya pembangunan di wilayah itu disebabkan APBD yang tidak proporsional. APBD Sulsel tahun ini Rp 2,795 triliun, yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,719 triliun dan dana alokasi umum (DAU) Rp 1,075 triliun. Sebanyak Rp 1,965 triliun di antaranya atau setara 70 persen dialokasikan untuk belanja tidak langsung.
Gaji untuk 7.160 PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel memakan biaya Rp 650 miliar. Hal ini belum termasuk gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel sebesar Rp 2,271 miliar selama setahun. Selain gaji pokok, kepala dan wakil kepala daerah menerima berbagai jenis tunjangan, seperti tunjangan keluarga, jabatan, beras, pajak, dan iuran asuransi kesehatan.
Proyek
Sejumlah daerah mengeluhkan proyek-proyek yang didanai anggaran tetapi tidak pernah tuntas.
Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, proyek-proyek multitahun di Kepulauan Bangka Belitung dengan total anggaran Rp 800 miliar dilaporkan tidak kunjung selesai. Hingga empat tahun, tidak jelas kapan proyek itu akan selesai.
Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Antonius Uston, mengatakan, proyek itu, antara lain, pembuatan jalan lingkar timur, Jembatan Batu Rusa II, rumah sakit umum daerah, dan GOR. Proyek itu sudah dimulai sejak tahun 2008.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Babel Ansori mengatakan, jembatan masih menunggu rangka yang dipesan dari Inggris.(RAZ/RIZ/INK/EGI/ETA/CHE)
Jakarta, Kompas – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012, yang dilakukan dalam waktu sangat sempit, akan menghasilkan alokasi yang asal-asalan. Akibatnya, APBN 2012 pun dipertaruhkan dan dapat dinilai tidak kredibel oleh pelaku pasar.
Penilaian semacam itu berisiko menimbulkan koreksi di pasar, antara lain nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Menurut undang-undang, APBN harus ditetapkan dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, RAPBN 2012 harus sudah ditetapkan 31 Oktober 2011.
â€Saya rasa, untuk ditetapkan tanggal 31 Oktober masih bisa dikejar. Dengan catatan, mulai minggu depan, RAPBN dibahas, siang-malam. Tetapi, kualitasnya tidak akan sebaik biasanya,†kata ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad Wibowo, Selasa (27/9).
Persoalan Badan Anggaran mencuat setelah badan itu menghentikan pembahasan RAPBN 2012 hingga pimpinan DPR menjelaskan status kewenangan Badan Anggaran menyusul diperiksanya pimpinan Badan Anggaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Anggota Badan Anggaran, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan bahwa belum ada perkembangan berkaitan dengan dihentikannya pembahasan RAPBN 2012 itu. Sampai Selasa atau sekitar sebulan menjelang jadwal pengesahan rancangan instrumen kebijakan fiskal pemerintah tersebut, Badan Anggaran masih menunggu tindak lanjut pimpinan badan legislatif.
Agun menambahkan, Badan Anggaran dalam posisi menunggu tindak lanjut surat yang dikirim Badan Anggaran kepada pimpinan DPR. Jika tidak ada perkembangan, pembahasan tidak akan maksimal. Akibatnya, bisa saja fraksi menolak RAPBN 2012 sehingga pemerintah terpaksa menggunakan skema APBN 2011 pada tahun 2012.
â€Badan Anggaran tidak mempunyai motif politik apa pun. Kami ingin bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, kami juga butuh kepastian. Kami tak budek. Jadi, kami tak mungkin terus jalan, sementara ada suara-suara di luar yang menginginkan pembubaran Badan Anggaran. Ini harus dijelaskan terlebih dahulu,†tutur Agun.
Pembahasan RAPBN 2012, menurut Agun, sebenarnya sudah separuh jalan. Terakhir, tiga panitia kerja telah dibentuk, yakni panitia kerja asumsi makroekonomi, panitia kerja belanja pemerintah pusat, dan panitia kerja belanja transfer daerah.
Berdasarkan jadwal, pembahasan RAPBN 2012 harus selesai per 28 Oktober 2011. Selanjutnya, per 1 November 2011, DPR akan menggelar sidang paripurna pengesahan RAPBN 2012. â€Saya meminta pimpinan DPR merespons surat Badan Anggaran, yakni segera melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden, termasuk dengan penegak hukum lain, supaya Badan Anggaran dalam kerjanya bisa melakukan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dengan baik,†kata Agun.
Solusi yang paling cepat, menurut Dradjad, adalah pimpinan partai politik yang memiliki anggota di Badan Anggaran segera memerintahkan untuk menggelar rapat. Jangan sampai kepentingan kelompok kecil mengacaukan kepentingan negara yang sedang menghadapi kondisi ekonomi global tak menentu.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, menyatakan bahwa penghentian pembahasan RAPBN 2012 menyusul pemeriksaan oleh KPK sungguh mencurigakan. Sikap itu tidak saja melemahkan DPR, tetapi dapat disebut sebagai tindakan subversif karena mengganggu pemerintahan.
Menurut Ikrar, kalau KPK ingin menunjukkan â€giginya†tidak takut kepada DPR, inilah saatnya untuk membersihkan orang-orang yang telah disebut Muhammad Nazaruddin, mengungkap tudingan bahwa Badan Anggaran DPR bisa mengatur semuanya, siapa yang bisa mendapatkan tender, dan lain-lain.
â€Kalau Badan Anggaran diperiksa KPK, itu bukan intervensi kepada DPR. Masyarakat ingin tahu apakah ada permainan politik anggaran?†ujar Ikrar.
Pemeriksaan
KPK menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap dua unsur pimpinan Badan Anggaran, yaitu Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, Rabu ini. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dharnawati dalam kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, pemeriksaan keduanya merupakan pemeriksaan lanjutan atas pemeriksaan yang dilakukan pekan lalu. â€Minggu lalu pemeriksaan Pak Olly dan Pak Tamsil belum selesai. Lalu disepakati, Rabu ini pemeriksaan lanjutan. Jadi, tidak perlu surat panggilan,†kata Johan kemarin.
Menurut Johan, pemeriksaan terhadap pimpinan Badan Anggaran itu sebagai pribadi, bukan mewakili instansi lembaga. â€Mereka diperiksa orang per orang, bukan mewakili instansi. Mereka sebagai saksi untuk tersangka D (Dharnawati),†ujar Johan. Jika kedua unsur pimpinan Badan Anggaran itu tidak datang, menurut Johan, KPK akan mengirim surat panggilan.
Tamsil Linrung pun mengaku belum ada panggilan dari KPK untuk diperiksa pada Rabu ini. Namun, dia membenarkan, pada pemeriksaan Selasa pekan lalu, ada beberapa permintaan dokumen dari KPK, seperti daftar hadir rapat di Badan Anggaran.
â€Jika yang diminta data seperti daftar hadir, KPK bisa mengambilnya di DPR atau kami yang akan kirimkan data itu ke KPK,†kata Tamsil. Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu perkembangan pertemuan antara pimpinan DPR dan pimpinan KPK, Kamis besok.
Olly Dondokambey menyatakan, KPK memang meminta data di Badan Anggaran.(IDR/LAS/RAY/NWO/LOK)
Wow! APBN 2012 Bernilai Rp 1.418,5 Triliun, Naik 7,4%
Herdaru Purnomo - detikFinance
Jakarta - Pemerintah bakal menggelontorkan anggaran belanja negara sebesar Rp 1.418,5 triliun di 2012. Jumlah tersebut naik Rp 97,7 triliun (7,4%) dibandingkan 2011 yang sebesar Rp 1.320,8 triliun.
Hal ini disampaikan Presiden SBY dalam pidato 'Nota Keuangan 2012' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).
"Dalam RAPBN Tahun 2012 pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 1.292,9 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp 123 triliun atau 10,5% dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp 1.169,9 triliun," tuturnya.
Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012, kita berhasil menekan defisit anggaran menjadi 1,5% terhadap PDB.
"Belanja sebesar itu (Rp 1.418,5 triliun) kita alokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga Rp 476,6 triliun, belanja non-kementerian dan lembaga Rp 477,5 triliun, dan transfer ke daerah Rp 464,4 triliun," papar SBY.
Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2012, anggaran belanja kementerian dan lembaga serta belanja non-kementerian dan lembaga diarahkan untuk mencapai sembilan sasaran utama, yaitu:
SBY: Rp 168,1 triliun untuk Bangun Infrastruktur
Selasa, 16 Agustus 2011 | 18:41 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan dana Rp168,1 triliun dalam RAPBN 2012 untuk menunjang pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi.
"Peningkatan anggaran belanja modal yang semakin tinggi, kita arahkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011.
SBY mengatakan, alokasi itu diberikan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengembangan dan peningkatan keterhubungan antar-wilayah. Pada RAPBN 2012, alokasi anggaran belanja modal direncanakan mencapai Rp 168,1 triliun, naik Rp 27,2 triliun atau 19,3 persen dari APBN-P 2011.
Pemerintah berencana meningkatkan keterhubungan antar-wilayah, sehingga pada pembangunan di bidang perhubungan, belanja modal direncanakan antara lain untuk membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 150 kilometer serta mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandara dan membangun 14 bandar udara baru di berbagai tempat di seluruh Tanah Air. "Kami ingin menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Sedangkan untuk mengatasi sumbatan infrastruktur dan meningkatkan keterhubungan antar-wilayah, pemerintah berencana akan menggunakan anggaran belanja modal untuk pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 4.005 km.
Di samping itu pemerintah juga melakukan preservasi yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan jalan sepanjang 36.319 kilometer; membangun jembatan baru sepanjang 7.682 meter dan memelihara jembatan sepanjang 217.076 meter di seluruh pelosok Tanah Air.
Sementara di bidang perumahan, alokasi belanja modal direncanakan untuk menunjang pembangunan 175 rumah susun sederhana sewa dan unit hunian rumah susun beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 48 twin blocks.
"Anggaran itu, juga akan kita manfaatkan untuk membiayai pembangunan rumah murah sebanyak 62.500 unit. Untuk mendukung ketahanan pangan, kita akan membangun sembilan waduk dan merehabilitasi 24 waduk. Kita juga akan menyelesaikan pembangunan 87 embung atau situ dan merehabilitasi 62 embung atau situ," katanya.
Dalam RAPBN 2012 pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp123,0 triliun atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun.
Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai Rp1.418,5 triliun, naik Rp97,7 triliun atau 7,4 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P 2011 sebesar Rp1.320,8 triliun.
Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012, berhasil menekan defisit anggaran menjadi 1,5 persen terhadap PDB.
sumber : http://www.tempointeraktif.com
RAPBN 2012 Dipandang Tidak Efisien
AKBAR TRI KURNIAWAN
Kamis, 18 Agustus 2011
TEMPO Interaktif, Jakarta - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 dinilai tidak efisien lantaran lebih banyak dibelanjakan untuk kebutuhan rutin, yaitu menggaji dan membayar keperluan pegawai negeri.
“Anggaran kita gendut dan tidak efisien, banyak lemaknya,†kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini, Kamis, 18 Agustus 2011. Proporsi gaji pegawai meningkat dari 20,14 persen menjadi 22,61 persen atau mencapai Rp 215,7 triliun.
Didik menilai belanja pegawai tidak tepat lantaran produktivitas pegawai negeri sipil masih buruk. “Pelayanan publik oleh PNS masih nomor 115 dunia karena reformasi birokrasi gagal dan korupsi meningkat,†katanya. Konsentrasi anggaran untuk gaji pegawai juga terlihat dari Dana Alokasi Umum yang mayoritas termaktub pada dana transfer ke daerah. “Sekitar 70 persen DAU untuk gaji pegawai,†katanya.
Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, menilai pemerintah tidak konsisten dalam belanja pegawai. Menurut dia, rencana moratorium pegawai negeri sipil tidak tercermin dalam anggaran. “Katanya moratorium, tapi ada kenaikan dalam alokasi anggaran. Ini tidak konsisten.â€
Didik menilai postur APBN tidak mendukung program pemerintah yang berjanji akan lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.
Enny menguatkan pernyataan Didik. Dalam kajian INDEF, alokasi anggaran belanja rutin meningkat dari 78,49 persen pada APBN-Perubahan 2011 menjadi 80,43 persen pada RAPBN 2012.
Enny menilai pemerintah juga menutupi-nutupi utang yang direncanakan. Dalam postur RAPBN, pemerintah seolah-olah berutang Rp 125,6 triliun untuk menutupi defisit anggaran.
Padahal, pada struktur pembiayaan disebutkan ada penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp 134,6 triliun dan utang luar negeri Rp 56 triliun sehingga total utang mencapai Rp 190,6 triliun.
“Ketergantungan utang sudah seperti candu,†katanya. Enny menilai utang baru itu lebih besar ketimbang belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp 168,1 triliun. “Jadi, anggaran tidak propertumbuhan,†ujarnya.
Enny mengatakan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan subsidi bahan bakar minyak dari Rp 195,3 triliun menjadi Rp 168,6 triliun perlu diapresiasi. Namun, pemerintah sebaiknya berupaya membuat program agar tidak tergantung pada subsidi BBM. “Harus ada upaya kuat beralih pada gas,†katanya.
Enny mengatakan rencana kenaikan tarif dasar listrik sebaiknya ditinjau ulang. Pemerintah sebaiknya mulai menggenjot upaya konversi penggunaan gas dalam membangkitkan listrik lantaran subsidi besar pada energi diakibatkan penggunaan minyak bumi.
Desentralisasi fiskal telah berhasil yang terlihat pada transfer dana ke daerah. Namun yang terjadi, beberapa kepala daerah tidak menggunakan dana tersebut. Kenaikan transfer dana justru meningkatkan pengangguran.
Ekonom INDEF lainnya, Bustanul Arifin, mengkritik kecilnya anggaran bagi Kementerian Pertanian yang kurang dari Rp 20 triliun. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. INDEF berharap Dewan Perwakilan Rakyat mampu melakukan perubahan postur RAPBN dengan prioritas pada belanja infrastruktur.
sumber: http://www.tempo.co
Potret A Popular RAPBN 2012
23 agustus 2011
Meskipun ada kenaikan pendapatan dan hibah sebesar 10,5 persen dari Rp1.169,9 triliun pada 2011 menjadi Rp1.292,9 triliun pada 2012, APBN 2012 diperkirakan tidak akan memberikan stimulus signifikan terhadap pembangunan di negeri ini.
Pasalnya, alokasi belanja negara pada APBN 2012 masih didominasi pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja rutin, dan pembayaran cicilan utang dan bunga serta subsidi. Sementara itu, pengeluaran untuk infrastruktur hanya sebesar Rp168,1 triliun atau sebesar 11,9 persen dari total APBN. Jumlah itu tidak berbeda jauh dengan alokasi untuk pembayaran cicilan utang dan bunga yang mencapai Rp123,7 triliun atau sebesar 8,7 persen dari total APBN.
Penetapan defisit sebesar Rp125,6 triliun atau sebesar 1,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada APBN 2012, berpotensi menimbulkan terjadinya penambahan utang pada 2012 guna menutup defisit tersebut.
Padahal, utang Indonesia saat ini sudah demikian menggunung. Dari dara pada Juli 2011, utang Indonesia sudah mencapai Rp1.733,64 triliun, naik Rp9,74 triliun dibanding Juni 2010 sebesar Rp 1.723,9 triliun. Semakin meningkatnya jumlah utang tersebut akan semakin membebani APBN setiap tahunnya untuk alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang.
Penggunaan utang sebagai sumber dana APBN akan semakin menjerumuskan bangsa ini ke dalam kubangan jebakan utang, yang sudah mengarah pada gali utang-bayar utang.
Ada beberapa dampak serius yang menimpa bangsa Indonesia akibat jebakan utang:
Pertama, rakyat pembayar pajak harus merelakan sebagian pajak yang dibayarkannya untuk membayar bunga dan cicilan utang.
Kedua, rakyat kecil juga harus ikhlas dan sabar membiarkan pemerintah memotong jatah dana pembangunan APBN, yang semestinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terpaksa digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunga.
Ketiga, utang akan menyuburkan lahan korupsi yang dilakukan oleh â€kongsi†antara oknum birokrasi pengelola utang dengan pengusaha yang berafiliasi dengan partai politik. Beberapa studi membuktikan bahwa semakin besar utang suatu negara, semakin besar pula potensi korupsi penyalahgunaan dana utang tersebut.
Keempat, dampak yang teramat sangat serius adalah ancaman terampasnya kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Akibat jebakan utang, pemerintah hampir tidak bisa berkutik sama sekali menghadapi intervensi Bank Dunia dan IMF dalam penetapan kebijakan ekonomi yang cenderung menyengsarakan rakyat.
Ada beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk keluar dari keterperosokan jebakan utang. Pertama, pemerintah harus berani mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan paradigma utang dalam perekonomian Indonesia. Selama ini, utang selalu dipersepsikan sebagai potensi sumber dana pembangunan. Seharusnya paradigma tersebut harus diubah bahwa utang merupakan beban pembangunan yang menggerogoti APBN, sehingga harus dikeluarkan dari struktur APBN.
Jangan malah membohongi publik dengan menutup-nutupi bahwa seolah-olah pemerintah tidak menggunakan utang dalam APBN dengan menyebut pendapatan dan hibah, tanpa menyebut sumber utang dalam struktur APBN.
Kedua, pemerintah harus berani melakukan restrukturisasi utang untuk memotong mata rantai jebakan “gali utang bayar utangâ€. Restrukturisasi itu harus diupayakan untuk penyelesaian beban pembayaran cicilan pokok utang dan bunga hingga mencapai angka nol rupiah dalam APBN.
Upaya restrukturisasi utang bisa dilakukan, baik lewat moratorium maupun penjadwalan ulang dan penghapusan utang, tanpa harus menambah utang baru. Dengan tidak mengharapkan lagi tambahan utang baru dari negara-negara kreditor, posisi tawar Indonesia mestinya semakin kuat untuk bisa merundingkan penyelesaian utang yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.
RAPBN 2012 telah disampaikan Presiden. Seperti disampaikan setiap Agustus, optimisme dan janji perbaikan kesejahteraan adalah isu sentral dan intisari pidato kenegaraan yang semangatnya selalu terucapkan: untuk menjadi bangsa yang besar, maju, adil, sejahtera, dan bermartabat.
Dalam janji APBN terdapat pula berita gembira yang dikabarkan bagi rakyat tani, terutama petani padi, dalam mendukung ketahanan pangan sebagai prioritas kelima dari sebelas prioritas pembangunan nasional.
Meski porsi anggaran Kementerian Pertanian tidak jauh beranjak dari anggaran 2011, jatah 2012 sebesar Rp17,8 triliun, terutama ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mutu produk pertanian dalam arti luas.
Anggaran ini ditopang dengan subsidi ketahanan pangan sebesar Rp41,9 triliun, yang antara lain untuk menunjang program surplus beras 10 juta ton dalam lima sampai 10 tahun mendatang. Secara khusus, perhatian telah diberikan bagi petani padi yang merupakan mayoritas warga bangsa.
Hal ini diwujudkan antara lain melalui pemberian bantuan langsung pupuk sebesar Rp675 miliar atau setara 192.800 ton, dan bantuan langsung bibit unggul sebesar Rp1,8 triliun, atau setara 185.000 ton benih tanaman pangan. Di samping itu, sejumlah angka subsidi tidak langsung ditujukan bagi pengembangan infrastruktur, khususnya pengembangan sarana-prasarana sumber daya air.
Sayangnya, segala intisari janji kesejahteraan bagi petani padi yang disampaikan tersebut seperti disampaikan tahun-tahun sebelumnya, terbatas pada semangat nominalisasi yang tidak menjanjikan perbaikan sistem, baik itu berkenaan dengan urusan subsidi maupun akses finansial dan akses pasar yang senantiasa problematik.
Sekurangnya terdapat tiga persoalan mendasar yang memasung kemudahan dan kesejahteraan rakyat tani.Pertama, efektivitas segala bentuk subsidi langsung perlu mamperoleh perhatian khusus Kepala Negara. Ketepatan distributif, jumlah, waktu, dan mutu sangat mewarnai kisruh subsidi pupuk dan benih unggul.
Kecuali alasan konvensional ketidaktepatan mutu dan mekanisme yang harus dibenahi, kelambatan kinerja distributif kaitannya dengan perubahan iklim memerlukan fleksibilitas pelayanan yang paripurna.
Kedua, keterbatasan akses finansial yang tidak terselesaikan. Tidak bisa disangkal bahwa kecuali modal kerja natura seperti benih, pupuk, dan segala sarana produksi, modal kerja finansial merupakan kebutuhan mendasar untuk bisa melakukan usaha tani dengan baik.
Perihal terakhir ini, meski telah diprogram sejumlah kemudahan melalui PNPM, KUR, dan sebagainya, tetap saja sangat berjarak dan nyaris tak tersentuh.
Alasan konvensional yang membatasi relasi antara petani dan sistem keuangan sungguh memerlukan tekad segera agar akses finansial mampu menopang kesejahteraan rakyat tani. Ketiga, sejarah tata niaga perberasan menunjukkan betapa akses petani untuk memperoleh kewajaran harga ini senantiasa merupakan jalan buntu.
Terlihat sekali bahwa pidato kenegaraan itu sangat memanjakan petani beras. Meskipun demikian, kecuali telah mencampakkan potensi komoditas lain dan potensi diversifikasi, janji kesejahteraan tersebut pasti tidak akan menjadi kenyataan apabila tidak disertai pembenahan tiga persoalan akut yang disebutkan: mutu dan mekanisme subsidi, akses finansial, dan akses pasar.
Janji kesejahteraan itu akan ompong kalau ternyata rakyat tani padi hanyalah ditempatkan sebagai alat-perkakas surplus beras dan tumbal ketahanan pangan. Untuk ke sekian kalinya negara akan gagal menempatkan petani menjadi subjek pembangunan.
Menempatkannya menjadi objek pun juga akan gagal, apalagi subjek, kalau ternyata mereka masih saja ditempatkan sebagai instrumen dan tumbal surplus beras, ketahanan nasional, dan pembangunan bangsa
Selama tidak ada komitmen untuk menghitung ulang politik anggaran (repolitik anggaran), yang kuat dari pemerintah untuk mengubah arah alokasi dan kemandirian dana rakyat itu, anggaran publik itu akan semakin sulit untuk menyejahterakan rakyat. ***
sumber : http://www.batampos.co.id/index.php/2011/08/23/potret-a-popular-rapbn-2012/
Inilah Asumsi Makro 2012 yang Disepakati Parlemen
Selasa, 14 Juni 2011
TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Rapat kerja Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan jajaran pemerintah yang diadakan sejak Senin malam hingga Selasa dini hari ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan perihal penetapan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.
Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana. Selain itu, turut hadir Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Budi Mulya dan serta Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan.
Rapat kerja tersebut menyepakati setidaknya tiga komponen asumsi makro. Berikut ini hasil poin-poin beserta rincian kesepakatan antara eksekutif dan legislatif ihwal asumsi makro 2012:
1.Pertumbuhan Ekonomi
Parlemen dan pemerintah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2012 berkisar antara 6,6–7 persen. Atas desakan Komisi Keuangan, Agus Wartowardojo akhirnya berkompromi meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tampak lebih optimistis sebagaimana diminta komisi. Angka ini lebih tinggi dari yang sebelumnya diusulkan oleh pemerintah, yakni 6,5–6,9 persen.
“Saya mengeluh dibilang pesimistis. Saya beri angka tujuh untuk menunjukkan kami optimistis,†kata Agus pada anggota komisi.
2.Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS
Parlemen dan pemerintah menyepakati asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada APBN 2012 berkisar di angka Rp 8.600-9.100, sesuai dengan usulan Bank Indonesia. Angka ini lebih kuat dari yang sebelumnya diusulkan pemerintah.
“Rupiah cenderung menguat pada tahun-tahun mendatang,†kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.
3.Tingkat Inflasi
Parlemen dan pemerintah menyepakati asumsi inflasi pada APBN 2012 berkisar di angka 4–5,3 persen. Baik bank sentral maupun pemerintah sempat pesimistis bahwa inflasi akan berkembang sesuai target ini. Tapi, komisi berkukuh menetapkan angka 5,3 persen sebagai ambang inflasi tertinggi.
“Sebab kalau 5,4 tidak ada bedanya dengan tahun 2011,†kata Wakil Ketua Komisi Keuangan dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Azis.
Komisi masih menyisakan beberapa poin yang lewat lantaran tak tercapai kesepakatan. Salah satunya adalah tingkat suku bunga. Kendati demikian, usulan suku bunga antara pemerintah dengan parlemen sudah mengerucut menjadi 5,5-6,75 persen, dari sebelumnya 5,5-7,5 persen.
Namun, pengerucutan ini dinilai masih terlampau besar oleh anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI-Perjuangan, Arif Budimanta. “Kami minta 5,5-6,5 persen,†katanya. Selain itu, komisi juga akan membahas soal asumsi angka kemiskinan dan juga tingkat pengangguran.
ANANDA BADUDU
sumber: http://www.tempo.co
Ini 11 Prioritas Pembangunan Nasional SBY Tahun Depan
Selasa, 16 Agustus 2011
TEMPO Interaktif, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis menapaki pembangunan di 2012 dengan menyebut 11 prioritas dan 9 sasaran pembangunan. Optimisme itu disampaikan SBY dalam pidato pengantar nota keuangan pemerintah di Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011.
Sidang dengan agenda mendengar kebijakan keuangan pemerintah dan belanja negara itu merupakan agenda tahunan sehari menjelang hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Ketua DPR, Marzuki Alie, memimpin sidang yang dihadiri segenap anggota DPR, DPD dan ketuanya, serta unsur-unsur pimpinan lain negara.
Dalam pidatonya, SBY memaparkan, 11 bidang yang jadi prioritas nasional itu dimulai dari reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Dalam pidato itu, Kepala Pemerintahan menyampaikan sejumlah asumsi anggaran belanja negara. Dalam RAPBN 2012 itu, pendapatan dan hibah sebanyak Rp1.292,9 triliun yang naik hingga 10,5 persen ketimbang anggaran pada 2010. Sedangkan belanja negara dicadangkan 1.418,5 triliun yang berarti naik sebanyak Rp 97,7 triliun ketimbang tahun lalu.
Sejumlah asumsi diajukan pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,7 persen setahun (sekarang 6,5 persen), laju inflasi 5,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan 6,5 persen, nilai tukar rupiah Rp8.800 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah 90 dollar Amerika Serikat per barel, dan besaran produksi minyak mentah 950.000 barel perhari.
Sejalan dengan 11 prioritas nasional itu, maka pada sektor perhubungan pemerintah akan membangun jaringan baru rel kereta api sejauh 150 kilometer, mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandar udara serta membangun 14 bandar udara yang sama sekali baru. "Kita ingin menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia," kata Yudhoyono.
Masih di sektor perhubungan pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan kapasitas ditetapkan sejauh 4.005 kilometer, pemeliharaan dan perbaikan 36.316 kilometer jalan di seluruh Tanah Air, termasuk pembangunan 7.682 meter jembatan baru dan memelihara 217.076 meter jembatan yang sudah ada.
Jika pemerintah menyatakan perencanaan anggaran pembangunan dan belanja negara setahun ke depan dengan dana yang sangat besar itu, namun di tengah masyarakat hal berbeda bisa terjadi.
Baru-baru ini belasan desa di tapal batas Indonesia dan Sarawak, Malaysia, mengancam akan mengibarkan bendera negara tetangga itu. Alasan yang dikemukakan dalam nuansa emosional di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, itu sangat mendasar dan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.
Itu adalah kondisi jalan dari dan menuju desa masing-masing yang sangat buruk dan lebih mirip kubangan kerbau. Kondisi jalan serupa itu mengisolasi desa-desa mereka sehingga akses perekonomian atas produk-produk pertanian yang mereka hasilkan menjadi sungguh sulit.
sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/08/16/brk,20110816-352133,id.html
APBN 2012 Masih Belum Terarah
Iris Gera | Jakarta
Walaupun dalam berbagai aspek lebih baik dari tahun sebelumnya, pengamat berpendapat RAPBN tahun depan masih mengabaikan isu-isu yang penting dalam menentukan arah perekonomian ke depan.
RAPBN 2012 memperhitungkan dampak kondisi perekonomian global kepada perekonomian domestik. Tapi, berbagai pihak mengeritik rancangan pemerintah tersebut yang dinilai belum tepat sasaran.
Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, salah seorang anggota tim ekonomi Presiden, Ikhsan Modjo berpendapat dibanding APBN-APBN sebelumnya, anggaran negara 2012 merupakan anggaran yang dirancang dengan sangat matang. Menurutnya, dalam RAPBN 2012, tercermin upaya pemerintah membangun perekonomian dalam negeri dan semakin nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu. Selain itu, menurut Ikhsan, pemerintah juga tidak mengabaikan kondisi perekonomian global dan berhati-hati berhati-hati agar tidak terkena imbas negatifnya.
"Ada tiga fokus utama. Pertama, adalah penguatan pondasi perekonomian dalam menghadapi guncangan fiskal di negara maju. Kedua, berisikan upaya untuk mempercepat dan memperluas pertumbhan ekonomi, serta yang terakhir juga menegaskan keberpihakan negara pada rakyat kecil, kredit untuk petani, untuk nelayan, program angkutan umun murah, air bersih untuk rakyat dan lain sebagainya,†papar Ikhsan.
Tapi, menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago pemerintah masih mengabaikan hal-hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam perekonomian ke depan. Berbagai kebijakan dalam APBN 2012 menurutnya merupakan pengulangan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya sehingga kemungkinan kondisi perekonomian tahun depan tidak akan berubah.
Pemerintah, ditambahkannya, belum mampu memberdayakan sektor pertanian yang merupakan sektor sangat berpotensi untuk memajukan perekonomian nasional.
“Coba pertanyakan berapa peningkatan anggaran belanja IPTEK yang merupakan basis atau modal untuk pembangunan jangka panjang atau meningkatkan daya saing perekonomian. Tidak mungkin perekonomian punya daya saing kalau tidak berbasiskan ilmu teknologi," tukas Andrinov.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah birokrasi. Ia menilai belum ada terobosan baru untuk memperbaiki proses birokrasi tahun depan. Ujarnya, "Kita sudah tahu produktivitas birokrasi ini tidak naik-naik, tapi tidak pernah dievaluasi dan tidak dicarikan terobosannya. Bagaimana kita mau menuju masa depan yang lebih baik kalau tidak ada agenda-agenda strategis?â€
Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, berpendapat struktur APBN 2012 masih memperlihatkan kekuasaan politik pemerintah yang sulit ditembus masyarakat. Ketidakseimbangan antara pemerintah dan rakyat dalam APBN 2012 masih terjadi, dan ini menurutnya, sangat berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial.
"Penganggaran yang tertutup juga dapat berujung pada berjamurnya mafia anggaran, sehingga yang terjadi kemudian, pada saat implementasi, banyak terjadi kebocoran, penggelembungan dan saya kira ini yang tidak pernah serius dibidik untuk bagaimana APBN kita sehat,†tuturnya.
sumber: http://www.voanews.com
Press Release:
Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan, terhadap RAPBN 2012
paparan ini saya dapatkan dari catatan teman saya.. mungkin kawan-kawan semua curious :)| Andreas Harsono
Dear Kawan-Kawan Media,
Berikut saya sampaikan siaran pers koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan, terhadap RAPBN 2012
Salam, 66 Tahun Peringatan Proklamasi Kemerdekaan; APBN Tak Kunjung Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Rp. 215,7 trilyun untuk 4,7 Juta Pegawai Vs Rp 50 Trilyun untuk 31 juta orang miskin
Dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2012 tanggal 16 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa RAPBN 2012 disusun sesuai amanat konstitusi, disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pada kenyatannya postur RAPBN 2012 tidak jauh berbeda dengan APBN-P 2011 yang mengandung catat konstitusional karena belum berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dapat ditunjukan dari besarnya belanja pegawai yang mencapai Rp. 215,7 trilyun atau meningkat Rp. 32,8 trilyun untuk 4,7 pegawai, sementara anggaran kemiskinan yang notabene untuk 31 juta penduduk miskin, justru tetap dikisaran Rp. 50 trilyun.
Postur ini menggambarkan, orientasi APBN yang lebih mengutamakan kesejahteraan aparat birokrasinya dibandingkan kesejahteraan rakyat miskinnya. Reformasi birokrasi yang seharusnya mampu membuat belanja birokrasi semakin efisien justru terus membengkak setiap tahunnya. Begitu pula dengan anggaran kesehatan, meskipun menjadi prioritas, dalam RAPBN 2012, hanya dialokasikan Rp. 14,4 triliun atau 1% dari belanja Negaraatau masih jauh dari amanat undang-undang sebesar 5%. Selain itu belanja modal, dibandingkan belanja pegawai, hanya meningkat Rp. 27,1 trilyun atau menjadi Rp. 168,1 trilyun. Sebesar 61% RAPBN 2012 tidak ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari sisi pendapatan, setiap tahun, penerimaan negara dari pajak selalu naik tinggi. Pada APBN 2009, penerimaan pajak sebesar 725,8 triliun (74 persen dari total penerimaan negara), naik menjadi 742,7 triliun (78 persen dari total penerimaan negara) pada APBN 2010, naik lagi secara nominal menjadi sebesar 850,2 triliun (menyumbang 77 persen dari seluruh pendapatan negara) pada APBN 2011, dan pada RAPBN 2012 direncanakan naik lagi 140,6 triliun menjadi 1.019,3 triliun (menyumbang 79 persen dari seluruh pendapatan negara). Hal ini mengesankan seolah Dirjen Pajak merupakan bagian dari Departemen Keuangan yang selalu sukses menyediakan dana berapapun yang diminta oleh APBN setiap tahun. Tetapi, tidak pernah ada penjelasan (tidak transparan) berapa sebenarnya penerimaanpajak oleh negara setiap tahun, sektor mana saja penyumbang pajak dan besaran masing-masing, dan bagaimana audit penerimaan negara dilakukan, mengapa undang-undang dengan sengaja melarang audit penerimaan pajak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan hal yang aneh dan sulit diterima ditengah kebebasan memperoleh informasi yang dijamin oleh undang-undang lainnya. Tidak pernah pula dijelaskan bagaimana penerimaan pajak dialokasikan dalam nomenklatur belanja negara, bagaimana memastikan bahwa hasil pajak tersebutdialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan sumber daya manusia?
Sementara dari sisi pembiayaan, orientasi peyusunan anggaran belum bergeser dari kemandirian terhadap utang. Postur APBN masih dibebani oleh pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain, penyusunan RAPBN 2012 tidak lain hanya upaya untuk meneruskan pembuatan utang-utang baru dari penerbitan Surat Berharga dan Utang luar negeri. Penarikan utang pada tahun 2012 semakin meningkat, seiring dengan kebutuhanuntuk membiayai defisit APBN sebesar Rp125,6 triliun dan kewajiban jatuh tempo pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan dalam negeri serta biaya untuk penerbitan surat berharga negara. Kondisi ini jelas akan meningkatkan nominal utang pemerintah yang saat ini berjumlah Rp1.733,64 triliun pada posisi Juli 2011. Dengan demikian, postur RAPBN 2012 sesungguhnya masih disandera oleh kebijakan penambahan dan pembayaran utang yang besar.
Hal yang sama juga terjadi pada APBN-P 2011 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, hanya mengalokasikan anggaran untuk kesehatan berkisar 1,5 %. Selain lebih kecil dari alokasi anggaran yang ditentukan dalam Undang-Undang Kesehatan yang mewajibkan penganggaran dalam APBN minimal sebesar 5%, APBN 2011 juga tidak mampu mengakomodir kebutuhan akan layanan kesehatan masyarakat yang mensyaratkan adanya keterjangkauan akses dan mutu layanan kesehatan. Fakta yang mengemuka sebagai bukti dari tidak terpenuhinya kemakmuran rakyat dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai kasus seperti ditolaknya masyarakat (pasien) miskin pada saat berusaha untuk memperoleh layanan kesehatan serta tingginya harga obat-obatan yang sulit diperoleh.
Selain itu, anggaran belanja dalam APBN terbukti lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan belanja pegawai negeri sipil (PNS), yaitu sebesar Rp. 180,8 trilyununtuk 4,7 jutajiwa PNS, dibanding 31,02 juta jiwa penduduk miskinyang hanya mendapatkan Rp. 50,3 trilyun. Ini menunjukkan bahwa APBN 2011 tidak berpihak pada mayoritas rakyat miskin. APBN 2011 juga tidak mengenal istilah jaminan sosial dan tidak ada pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan pembaruan agraria. Alhasil, rakyat miskin semakin jauh dari standar kehidupan yang layak, dan di sisi lain, negara tidak menyediakan cukup modal untuk memberantas kemiskinan tersebut.
Lebih parah lagi, APBN 2011 banyak dialokasikan untuk belanja yang tidak jelas kontribusinya bagi kemakmuran rakyat, seperti Studi Banding, Anggaran Pembangunan Gedung DPR RI (dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011, biaya pembangunan gedung baru DPR RI mencapai Rp. 2,5 trilyun ), Anggaran pembelian pesawat Presiden (APBN 2011 dibebani membayar cicilan utang pengadaan green aircraft pesawat kepresidenan sejumlah Rp. 92 milyar).
Sementara, di konteks penerimaan, APBN kita terhitung kecil karena banyaknya Kontrak Karya denganperusahaan-perusahaan tambang, baik nasional maupun transnasional, yang tidak mengedepankan kepentingan nasional. Berdasarkan atas kenyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa APBN 2011 bertentangan konstitusi yang memandatkan pengelolaan anggaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Oleh karenanya, kami dari Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat menuntut agar APBN 2011 direvisi dengan mengedepankan semangat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dilakukan, agar RAPBN 2012 yang akan dibahas oleh Legislatif dan Pemerintah, memperhatikan mandat konstitusi yang seharusnya ditaati.
Jakarta, 17 Agustus 2011
Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat
sumber: http://www.facebook.com/groups/andreas.harsono/doc
Pembelanjaan pemerintah, terutama belanja modal, bersama sektor lain seperti konsumsi rumah tangga, investasi dan netto ekpor impor merupakan sumbangan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi sehingga belanja pemerintah yang sudah dirancang sekian ratus trilyun besar kontribusinya kepada ekonomi Indonesia. Jika lembaga pemerintah tidak benar membelanjakan sesuai rencana maka tidak mendorong perubahan ekonomi. Sejumlah laporan yang masuk ke Presiden menunjukkan kementerian-kementerian juga tidak menjalankan secara optimal keputusan yang telah disepakati dalam sidang kabinet mengenai langkah-langkah program kerja.
Lihat artikel: Presiden Ingatkan Mentri Tingkatkan Kinerja
Pidato Obama di Kongres, mengenai Jobs Acts, ada beberapa hal menarik dari video ini.. tayangan dilayar, dan bagaimana Obama mengelaborasi pembelaan kelas menengah dan ukm dalam hal pajak dan perbaikan ekonomi negeri, hampir setiap "paragraf" act yang dijabarkannya mendapat standing ovation.
http://www.youtube.com/user/whitehouse
Alokasi anggaran untuk sektor pembiayaan tak langsung pembangunan di provinsi sudah mulai menjadi beban. Bagi Provinsi Gorontalo misalnya, mulai terasa besarnya beban biaya dari jumlah pegawai honorer yang dimiliki. Pemikiran mengenai perlunya strategi pengelolaan keuangan menjadi penting ke depan.
Dibebani Pegawai Honorer Daerah
GORONTALO, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, kini terbebani oleh banyaknya pegawai honorer di kabupaten itu. Sejak memisahkan diri dari Kabupaten Gorontalo pada delapan tahun lalu, sekitar 3.000 pegawai dari 7.000 pegawai berstatus honorer.
Dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango 2011, anggaran untuk belanja pegawai, termasuk belanja barang dan jasa, mencapai Rp 263 miliar. Jumlah tersebut sama dengan 69 persen dari jumlah pendapatan yang ditargetkan mencapai Rp 377,8 miliar pada 2011. Padahal, dari total jumlah pendapatan tahun ini, pendapatan asli daerah dipatok Rp 15,7 miliar.
â€Kian membengkaknya jumlah tenaga honorer di Kabupaten Bone Bolango ini memang membebani anggaran kami. Pembengkakan ini akibat dari kebijakan di masa lalu, termasuk saat masih bergabung dengan Kabupaten Gorontalo,†kata Pelaksana Tugas Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Minggu (7/8).
Salah satu strategi agar beban anggaran untuk tenaga honorer berkurang, kata Hamim, adalah menutup penerimaan tenaga honorer di segala bidang. Apalagi, tenaga honorer sebenarnya banyak yang menganggur karena tidak ada pekerjaan. Kondisi ini jelas membuat struktur anggaran tidak efisien.
â€Jangankan honorer, yang berstatus pegawai negeri sipil saja banyak menganggur. Padahal, daerah sudah menggaji mereka meskipun nilainya kurang layak, yaitu sekitar Rp 500.000 per bulan untuk tenaga honorer. Jika jumlahnya 3.000-an, setiap bulan kami mengeluarkan Rp 1,5 miliar untuk membayar tenaga honorer,†ujar Hamim.
Ingin populis
Menurut Hamim, perekrutan tenaga honorer dilatarbelakangi, antara lain, faktor politik kepala daerah. Dengan merekrut banyak honorer, kebijakan itu diharapkan mampu menarik simpati masyarakat untuk popularitas pengambil kebijakan. Padahal, kebijakan itu akan membenani anggaran pada masa mendatang.
Untuk itu, sebelum akhir tahun 2011, akan dilakukan ujian kompetensi terhadap setiap pegawai honorer. Dari ujian ini bakal diketahui pegawai mana yang layak dipertahankan dan pegawai mana yang perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja.
Hamim tak menjelaskan lebih rinci materi yang bakal diuji, kapan waktu pelaksanaan, dan lembaga mana yang dipercaya menyiapkan uji kompetensi itu.
Pengamat sosial dari Universitas Negeri Gorontalo, Funco Tanipu, mengatakan, wilayah pemekaran baru cenderung mengabaikan kualitas dan kebutuhan seseungguhnya dalam merekrut pegawai. Selain itu, perekrutan kerap dijadikan ajang pungutan liar, seperti harus membayar sejumlah uang tertentu agar diangkat sebagai pegawai negeri sipil di daerah tersebut.
â€Ada juga kecenderungan para deklarator kabupaten baru mementingkan kolega atau keluarga mereka untuk menjadi pegawai negeri sipil di kantor dinas di wilayah tersebut. Inilah yang menyebabkan perekrutan pegawai terkesan membabi buta tanpa memperhatikan kebutuhan sesungguhnya,†tutur Funco. (APO)
http://www.batukar.info/news/dibebani-pegawai-honorer-daerah
Govt trims subsidy expenditure in 2012
The government has downsized its budget allocation subsidies in its proposed 2012 state budget that was presented by President Susilo Bambang Yudhoyono to legislators on Tuesday.
Under the proposed budget, subsidies are expected to reach Rp 208.9 trillion, a Rp 28.3 trillion decrease from the Rp 237.2 trillion in the revised 2011 state budget, the President said in his annual economic address.
Of the total subsidies, Rp 123.6 trillion will be alloccated for fuel subsidy and Rp 45 trillion for electricity subsidy. The remaining Rp 40.3 trillion will be allocated for non-energy subsidies, including food, fertilizer, social services and taxes, among others.
“The government realizes that subsidies are actually designated for people with weak or low economic standing, but their disbursement is not targeted well, so they are also enjoyed by those who are economically [well off],†Yudhoyono said.
“Therefore, the reorganization of subsidy-disbursement policy that has been done in 2011 will continue to be implemented in 2012.â€
Economists have warned that mounting subsidy costs will hinder Indonesia’s economic potential and have recommended the government reallocate its funds toward development or a social safety net instead.
source: http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/16/govt-trims-subsidy-expenditure-2012.html
SBY proposes 2012 state budget to legislators
(repost from: http://desentralisasi2011.wordpress.com/2011/10/12/sby-proposes-2012-state-budget-to-legislators)
President Susilo Bambang Yudhoyono on Tuesday proposed the government’s finalized 2012 state budget to be deliberated by the House of Representatives in the current session.
The budget proposed a state revenue of Rp 1,292.9 trillion in 2012, up 10.5 percent or Rp 123 trillion from Rp 1,169.9 trillion in the revised 2011 state budget.
Meanwhile, state spending is expected to reach Rp 1,418.5 trillion, up 7.4 percent or Rp 97.7 trillion from Rp 1,320.8 trillion in the revised 2011 state budget, Yudhoyono told legislators in his annual economic speech ahead of the nation’s independence day.
“With this configuration in the proposed 2012 state budget we have succeeded in pushing the budget deficit to 1.5 percent of GDP,†he said. This compares to the current deficit of 2.1 percent of Indonesia’s gross domestic product in the 2011 revised state budget.
Economic growth is set at 6.7 percent, headline inflation is expected to be 5.3 percent, the benchmark three-month T-bills rate has been set at 6.5 percent, the rupiah exchange rate is Rp 8,800 to the US dollar, oil prices are expected to be US$90 per barrel and the government oil-lifting target is 950,000 barrels per day.
The government’s budget proposal will be deliberated by the related commission of the House of Representatives in the current session, before it can be approved.
Source: http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/16/sby-proposes-2012-state-budget-legislators.html
Anggaran Tak Beri Kejutan
(repost dari: http://desentralisasi2011.wordpress.com/2011/10/12/anggaran-tak-beri-kejutan/)
JAKARTA, KOMPAS – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 tak banyak memberi kejutan berupa stimulus pembangunan ataupun rasa keadilan rakyat. Anggaran masih lebih banyak tersedot untuk kepentingan birokrasi dan berisiko tinggi terhadap perekonomian Indonesia.
Padahal, semula banyak kalangan berharap stimulasi pembangunan dalam anggaran 2012 bakal melonjak secara signifikan untuk membiayai berbagai program strategis pemerintah. Sementara jika target pajak yang dipatok sedemikian tinggi akhirnya meleset tanpa diimbangi disiplin belanja, anggaran pembangunan yang sudah kecil itu akan dipangkas.
Demikian pandangan sejumlah pengamat ekonomi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dihubungi secara terpisah, Rabu (17/8), menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna DPR, Selasa.
Presiden dalam pidatonya mengatakan, guna mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan menengah pada tahun-tahun mendatang, kebutuhan belanja negara akan bertambah besar pula, sementara komposisi anggaran belanja negara hingga saat ini masih didominasi belanja wajib. â€Kondisi itu menyebabkan dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lain yang lebih produktif menjadi terbatas,†kata Presiden.
Belanja negara direncanakan Rp 1.418,5 triliun, naik Rp 97,7 triliun atau 7,4 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P 2011 sebesar Rp 1.320,8 triliun.
Pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2012 direncanakan mencapai Rp 1.292,9 triliun. Jumlah ini naik Rp 123 triliun atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P 2011 sebesar Rp 1.169,9 triliun.
Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012 terdapat defisit Rp 125,6 triliun atau 1,5 persen terhadap produk domestik bruto.
Porsi belanja pegawai pemerintah pusat pada RAPBN 2012 sebesar Rp 215,7 triliun atau 15,2 persen dari total belanja negara. Pada APBN-P 2011, anggarannya sebesar Rp 182,9 triliun atau 13,8 persen. Belum lagi belanja pegawai di daerah.
Sebagai perbandingan pada APBN 2011, sebanyak 95 persen dari transfer daerah plus pendapatan asli daerah dialokasikan sebagai belanja pegawai di daerah. Bahkan ada daerah yang menghabiskan 75 persen APBD- nya untuk belanja pegawai.
â€Menurut studi Indef (Institute for Development of Economics and Finance), transfer daerah meningkat 10 persen, tetapi hanya menstimulasi 0,02 persen pertumbuhan PDRB. Jadi, APBN itu tidak berkualitas,†kata ekonom Didik J Rachbini.
Sementara itu, porsi belanja modal pada RAPBN 2012 sebesar Rp 168,1 triliun atau 11,8 persen dari total belanja negara.
Ekonom Prof Bustanul Arifin mengatakan, tidak ada kejutan dalam RAPBN 2012. Ia menyatakan hal itu setelah melihat aspek stimulus, asumsi, dan juga keadilan. â€RAPBN ini lebih banyak untuk mendukung Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dicanangkan beberapa waktu lalu. Tetapi anggaran itu hanya pengalihan dari mata anggaran lain,†katanya.
Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menyatakan, RAPBN 2012 secara umum sangat berisiko tinggi. Alasannya, kenaikan target penerimaan pajak yang dipatok 12,6 persen rawan meleset mengingat target pajak selama ini yang besarnya 12,1 persen sampai 12,2 persen acap kali tak tercapai.
â€Dari sisi keberlanjutan APBN, pembiayaan defisit akan semakin mahal karena situasi global. Investor keuangan di pasar global akan meminta premi dan imbal hasil semakin tinggi. Ujung- ujungnya biaya surat utang negara Indonesia kian mahal. Atas kondisi ini, kalau target pajak meleset, perekonomian akan kedodoran jika tidak diimbangi disiplin anggaran,†kata Drajad.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku cemas terhadap RAPBN 2012. â€Dari belanja negara senilai Rp 1.418,5 triliun, sebagian besar tersedot ke pengeluaran yang bersifat wajib, yakni gaji pegawai negeri sipil, pembayaran utang, pembayaran subsidi, dan pembelian barang. Jadi yang tersisa untuk menggerakkan sektor ekonomi tinggal 20-25 persen,†kata Priyo.
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis, mengatakan, anggaran prorakyat miskin hanya Rp 63 triliun atau sekitar 5 persen dari total anggaran. Nilainya semestinya dapat ditingkatkan menjadi 10-15 persen. Anggaran pembangunan infrastruktur yang hanya 11 persen seharusnya ditingkatkan sampai mencapai 30 persen. Di sisi lain, anggaran belanja pegawai negeri sipil naik 10 persen dibandingkan dengan APBN 2011 yang besarnya Rp 182 triliun atau sekitar Rp 200 triliun.
Harry menilai belanja pegawai yang terus meningkat tidak berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas birokrasi.(LAS/BEN/OSA/MAS/MAR)
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/08/18/03122928/Anggaran.Tak.Beri.Kejutan
Ruang Fiskal Hanya 5 Persen
Jakarta, Kompas – Ruang fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 hanya 5 persen sehingga pemerintah tidak akan memiliki keleluasaan membangun infrastruktur. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat hampir mustahil melakukan koreksi mendasar.
Ekonom dari Institut for Development of Economics and Finance, Didik J Rachbini, Rabu (24/8), menyatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 tidak didasari strategi besar. Dari sisi pendapatan, RAPBN 2012 baik karena menjanjikan modal pembangunan yang besar, yakni Rp 1.292 triliun.
Namun, dari sisi belanja, Didik melanjutkan, pemerintah lebih banyak mengalokasikan ke hal yang tak produktif. Dari nilai belanja Rp 1.418,5 triliun, mayoritas terkuras untuk belanja yang bersifat mengikat, seperti belanja birokrasi, pembayaran utang, subsidi yang tak tepat sasaran, dan belanja daerah.
â€Akhirnya, ruang fiskal hanya tersisa 5 persen. Padahal semestinya, ruang fiskal bisa dibuat sampai 15-20 persen,†kata Didik.
Pembahasan RAPBN 2012 di Dewan Perwakilan Rakyat yang tengah berlangsung saat ini, menurut Didik, mustahil membawa perubahan mendasar dan signifikan. DPR, misalnya, tidak akan mampu membahas belanja yang berkaitan dengan anggaran puluhan ribu instansi, mulai dari pusat hingga daerah.
Hal senada dikemukakan ekonom Drajad Wibowo. Menurut mantan wakil rakyat tersebut, pembahasan di DPR acap kali justru malah memperburuk alokasi dalam RAPBN karena adanya kultur politik transaksional di lembaga wakil rakyat itu. Atas kondisi itu, ia pesimistis akan ada koreksi mendasar di DPR.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, posisi DPR belum sehebat apa yang diamanatkan konstitusi. Alasannya, DPR tidak mempunyai infrastruktur dan staf ahli di bidang anggaran yang memadai sehingga memungkinkan untuk membahas RAPBN secara detail.
â€Semestinya, ke depan, DPR bisa mengajukan rancangan tandingan sehingga terjadi proses pembicaraan dan pembahasan yang panjang dan sehat. Oleh karena itu, mohon maaf, sehebat apa pun kami sekarang, dengan tambal sulam DPR ingin memperbaiki RAPBN ini, tapi sifatnya tambal sulam dalam arti positif. Artinya, DPR tidak bisa menandingi dengan konsep baru,†kata Priyo.
Ekonom Bustanul Arifin berpendapat, tidak akan ada cukup waktu bagi DPR untuk membahas RAPBN secara komprehensif. Namun, minimal dari fungsi keadilan anggaran, DPR punya hak serta kewenangan dan keleluasaan untuk mengarahkan anggaran pada target-target yang betul-betul konkret seperti masalah kerawanan pangan.
Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan melakukan sensus pajak mulai akhir September sampai dengan akhir November. Tujuannya, antara lain, untuk menggenjot penerimaan pajak pada tahun 2012. Menurut Direktur Ekstensifikasi Perpajakan Hartoyo, sensus ditargetkan menjangkau 1,5 juta sasaran wajib pajak, semuanya badan bisnis komersial. (LAS)
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/08/25/04231021/ruang.fiskal.hanya.5.persen
Dana Terus Tersedot untuk Belanja Pegawai
Jakarta, KOMPAS – Anggaran di daerah terus tersedot untuk gaji pegawai. Pemerintah daerah mulai merasa terbebani.
Di Padang, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Senin (15/8), mengeluhkan masih banyaknya dana APBD yang tersedot untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS). Pada sisi lain, kata Irwan, sebagian besar PNS yang ada ternyata tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.
Ia mengatakan, saat ini tidak kurang 70 persen dari sekitar 8.000 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar diketahui tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Dengan demikian, kata Irwan, sejumlah program yang ditargetkan menjadi mustahil dilaksanakan karena keterbatasan SDM.
Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan, setiap tahun, sekitar 70 persen dana APBD Kabupaten Magelang selalu tersedot untuk belanja tidak langsung, yang sebagian besar di antaranya untuk membiayai gaji pegawai. Hal ini mengakibatkan kegiatan pembangunan atau belanja langsung, yang hanya mendapat sisa 30 persen dari APBD, berjalan kurang optimal.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Magelang Habibatun Wafiroh mengatakan, alokasi dana yang minim ini, antara lain, terjadi pada alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
â€Alokasi dana yang tidak pernah sesuai dengan kebutuhan ini pada akhirnya membuat kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan di Kabupaten Magelang selalu tidak pernah tuntas,†ujarnya. APBD Kabupaten Magelang sebesar Rp 1,06 triliun.
Di Sulawesi Selatan, salah satu pemicu lambannya pembangunan di wilayah itu disebabkan APBD yang tidak proporsional. APBD Sulsel tahun ini Rp 2,795 triliun, yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,719 triliun dan dana alokasi umum (DAU) Rp 1,075 triliun. Sebanyak Rp 1,965 triliun di antaranya atau setara 70 persen dialokasikan untuk belanja tidak langsung.
Gaji untuk 7.160 PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel memakan biaya Rp 650 miliar. Hal ini belum termasuk gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel sebesar Rp 2,271 miliar selama setahun. Selain gaji pokok, kepala dan wakil kepala daerah menerima berbagai jenis tunjangan, seperti tunjangan keluarga, jabatan, beras, pajak, dan iuran asuransi kesehatan.
Proyek
Sejumlah daerah mengeluhkan proyek-proyek yang didanai anggaran tetapi tidak pernah tuntas.
Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, proyek-proyek multitahun di Kepulauan Bangka Belitung dengan total anggaran Rp 800 miliar dilaporkan tidak kunjung selesai. Hingga empat tahun, tidak jelas kapan proyek itu akan selesai.
Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Antonius Uston, mengatakan, proyek itu, antara lain, pembuatan jalan lingkar timur, Jembatan Batu Rusa II, rumah sakit umum daerah, dan GOR. Proyek itu sudah dimulai sejak tahun 2008.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Babel Ansori mengatakan, jembatan masih menunggu rangka yang dipesan dari Inggris.(RAZ/RIZ/INK/EGI/ETA/CHE)
sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/08/16/03015864/dana.terus.tersedot.untuk.belanja.pegawai
RAPBN 2012 Dipertaruhkan
Jakarta, Kompas – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012, yang dilakukan dalam waktu sangat sempit, akan menghasilkan alokasi yang asal-asalan. Akibatnya, APBN 2012 pun dipertaruhkan dan dapat dinilai tidak kredibel oleh pelaku pasar.
Penilaian semacam itu berisiko menimbulkan koreksi di pasar, antara lain nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Menurut undang-undang, APBN harus ditetapkan dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, RAPBN 2012 harus sudah ditetapkan 31 Oktober 2011.
â€Saya rasa, untuk ditetapkan tanggal 31 Oktober masih bisa dikejar. Dengan catatan, mulai minggu depan, RAPBN dibahas, siang-malam. Tetapi, kualitasnya tidak akan sebaik biasanya,†kata ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad Wibowo, Selasa (27/9).
Persoalan Badan Anggaran mencuat setelah badan itu menghentikan pembahasan RAPBN 2012 hingga pimpinan DPR menjelaskan status kewenangan Badan Anggaran menyusul diperiksanya pimpinan Badan Anggaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Anggota Badan Anggaran, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan bahwa belum ada perkembangan berkaitan dengan dihentikannya pembahasan RAPBN 2012 itu. Sampai Selasa atau sekitar sebulan menjelang jadwal pengesahan rancangan instrumen kebijakan fiskal pemerintah tersebut, Badan Anggaran masih menunggu tindak lanjut pimpinan badan legislatif.
Agun menambahkan, Badan Anggaran dalam posisi menunggu tindak lanjut surat yang dikirim Badan Anggaran kepada pimpinan DPR. Jika tidak ada perkembangan, pembahasan tidak akan maksimal. Akibatnya, bisa saja fraksi menolak RAPBN 2012 sehingga pemerintah terpaksa menggunakan skema APBN 2011 pada tahun 2012.
â€Badan Anggaran tidak mempunyai motif politik apa pun. Kami ingin bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, kami juga butuh kepastian. Kami tak budek. Jadi, kami tak mungkin terus jalan, sementara ada suara-suara di luar yang menginginkan pembubaran Badan Anggaran. Ini harus dijelaskan terlebih dahulu,†tutur Agun.
Pembahasan RAPBN 2012, menurut Agun, sebenarnya sudah separuh jalan. Terakhir, tiga panitia kerja telah dibentuk, yakni panitia kerja asumsi makroekonomi, panitia kerja belanja pemerintah pusat, dan panitia kerja belanja transfer daerah.
Berdasarkan jadwal, pembahasan RAPBN 2012 harus selesai per 28 Oktober 2011. Selanjutnya, per 1 November 2011, DPR akan menggelar sidang paripurna pengesahan RAPBN 2012. â€Saya meminta pimpinan DPR merespons surat Badan Anggaran, yakni segera melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden, termasuk dengan penegak hukum lain, supaya Badan Anggaran dalam kerjanya bisa melakukan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dengan baik,†kata Agun.
Solusi yang paling cepat, menurut Dradjad, adalah pimpinan partai politik yang memiliki anggota di Badan Anggaran segera memerintahkan untuk menggelar rapat. Jangan sampai kepentingan kelompok kecil mengacaukan kepentingan negara yang sedang menghadapi kondisi ekonomi global tak menentu.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, menyatakan bahwa penghentian pembahasan RAPBN 2012 menyusul pemeriksaan oleh KPK sungguh mencurigakan. Sikap itu tidak saja melemahkan DPR, tetapi dapat disebut sebagai tindakan subversif karena mengganggu pemerintahan.
Menurut Ikrar, kalau KPK ingin menunjukkan â€giginya†tidak takut kepada DPR, inilah saatnya untuk membersihkan orang-orang yang telah disebut Muhammad Nazaruddin, mengungkap tudingan bahwa Badan Anggaran DPR bisa mengatur semuanya, siapa yang bisa mendapatkan tender, dan lain-lain.
â€Kalau Badan Anggaran diperiksa KPK, itu bukan intervensi kepada DPR. Masyarakat ingin tahu apakah ada permainan politik anggaran?†ujar Ikrar.
Pemeriksaan
KPK menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap dua unsur pimpinan Badan Anggaran, yaitu Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, Rabu ini. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dharnawati dalam kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, pemeriksaan keduanya merupakan pemeriksaan lanjutan atas pemeriksaan yang dilakukan pekan lalu. â€Minggu lalu pemeriksaan Pak Olly dan Pak Tamsil belum selesai. Lalu disepakati, Rabu ini pemeriksaan lanjutan. Jadi, tidak perlu surat panggilan,†kata Johan kemarin.
Menurut Johan, pemeriksaan terhadap pimpinan Badan Anggaran itu sebagai pribadi, bukan mewakili instansi lembaga. â€Mereka diperiksa orang per orang, bukan mewakili instansi. Mereka sebagai saksi untuk tersangka D (Dharnawati),†ujar Johan. Jika kedua unsur pimpinan Badan Anggaran itu tidak datang, menurut Johan, KPK akan mengirim surat panggilan.
Tamsil Linrung pun mengaku belum ada panggilan dari KPK untuk diperiksa pada Rabu ini. Namun, dia membenarkan, pada pemeriksaan Selasa pekan lalu, ada beberapa permintaan dokumen dari KPK, seperti daftar hadir rapat di Badan Anggaran.
â€Jika yang diminta data seperti daftar hadir, KPK bisa mengambilnya di DPR atau kami yang akan kirimkan data itu ke KPK,†kata Tamsil. Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu perkembangan pertemuan antara pimpinan DPR dan pimpinan KPK, Kamis besok.
Olly Dondokambey menyatakan, KPK memang meminta data di Badan Anggaran.(IDR/LAS/RAY/NWO/LOK)
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/09/28/03355779/RAPBN.2012.Dipertaruhkan