Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusi (INKLUSI) bersama Yayasan BaKTI melanjutkan dukungan Australia untuk kesejahteraan Indonesia, yang membangun lebih lanjut kemajuan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Dukungan ini termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif – melalui program yang baru berakhir, yaitu MAMPU dan Peduli.

Berdasarkan Programme Cooperation Agreement (PCA), UNICEF menyetujui bekerja sama dengan BaKTI untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi di Sulawesi Selatan dalam mengidentifikasi dan mengatasi defisitnya pengetahuan melalui pelatihan atau peningkatan kapasitas, serta mengatasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan di tingkat kabupaten dan kecamatan dengan menunjukkan praktik-praktik cerdas dan pembelajaran di lapangan.

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusi (INKLUSI) bersama Yayasan BaKTI melanjutkan dukungan Australia untuk kesejahteraan Indonesia, yang membangun lebih lanjut kemajuan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Dukungan ini termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif – melalui program yang baru berakhir, yaitu MAMPU dan Peduli. INKLUSI juga membangun lebih lanjut kerja OMS

Yayasan BaKTI mendapatkan hibah dari KOMPAK untuk Project LANDASAN Tahap II yang merupakan proyek andalan dalam dukungan untuk memperbaiki akses secara keseluruhan terhadap mutu penyelenggaraan pelayanan lokal. Proyek LANDASAN II merupakan sebuah kerangka kerja pelayanan dasar yang sangat kompleks, bekerja di lintas beberapa sektor dan tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda-beda. Target utama untuk dukungan adalah unit-unit pelayanan di lini terdepan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan identitas hukum, selain terhadap desa-desa itu sendiri yang berkenaan dengan pembangunan desa.