PERIKANAN
Usaha di 15 Pulau Terluar Diprioritaskan
Ikon konten premium Cetak | 28 Agustus 2015 Ikon jumlah hit 24 dibaca Ikon komentar 0 komentar

SINGAPURA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha perikanan terpadu, dengan prioritas pada 15 pulau terluar. Usaha perikanan terpadu yang disiapkan mencakup penyediaan kapal ikan, kapal pengangkut, gudang pendingin, dan unit pengolahan ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, seperti dilaporkan wartawan Kompas, BM Lukita Grahadyarini, di Singapura, Kamis (27/8), mengemukakan, pengembangan perikanan terpadu di pulau terluar akan dimulai pada 2016 untuk mendorong perekonomian wilayah.

Pengembangan kawasan perikanan rakyat terpadu itu meliputi penetapan komoditas unggulan, kapal ikan, alat tangkap, serta pengolahan dan distribusi pemasaran. Terkait itu, masyarakat akan didorong membentuk koperasi yang bergerak di bidang penangkapan ikan, pengolahan, dan distribusi pasar. Hasil produksi akan didorong untuk ekspor sehingga mendorong komoditas memiliki nilai jual lebih tinggi.

Pulau-pulau terluar itu adalah Pulau Simeulue di Provinsi Aceh, Pulau Natuna (Kepulauan Riau), Pulau Tahuna (Sulawesi Utara), Saumlaki (Maluku Tenggara Barat), serta Merauke, Sarmi, dan Biak (Papua).

Selain itu, Morotai (Maluku Utara), Pulau Nunukan (Kalimantan Utara), Tual (Maluku), Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur), Pengambengan (Bali), Kendal dan Cilacap (Jawa Tengah), serta Pulau Kisar (Maluku Barat Daya).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja menambahkan, dana yang disiapkan untuk pembangunan perikanan terpadu di 15 pulau terluar masing-masing sebesar Rp 100 miliar untuk tahun depan. Program tersebut direncanakan berkelanjutan, termasuk pendampingan pelaku usaha.

Susi mengatakan, pihaknya juga berencana membangun sejumlah landasan pesawat di wilayah Indonesia timur mulai tahun 2016. Dibukanya akses transportasi pesawat udara dinilai akan mempercepat pengangkutan dan pemasaran ikan segar dari wilayah sumber ikan.

"Pemasaran ikan segar lebih laku dan nilainya lebih tinggi. Pembangunan landasan pesawat akan mendorong pemasaran ikan segar lebih cepat, termasuk untuk ekspor," ujar Susi.

Dari data yang dihimpun Kompas, pembangunan landasan pesawat untuk multifungsi pada 2016 ditargetkan sebanyak 30 unit pada desa nelayan. Anggaran untuk pembangunan landasan tersebut senilai total Rp 40 miliar.

Selain pengembangan pulau terluar, pemerintah juga akan mengalokasikan Rp 4,7 triliun pada 2016 untuk pengadaan 5.000 kapal ikan. Kapal tersebut ditujukan bagi koperasi nelayan. Tahun ini akan dibentuk 800 koperasi nelayan melalui kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/28/Usaha-di-15-Pulau-Terluar-Diprioritaskan