BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Tingkat Pengangguran Terbuka Maluku Tertinggi di Indonesia

Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan, tingkat pengangguran terbuka di Maluku tertinggi di Indonesia mencapai 10,21 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka nasional mencapai 5,94 persen.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan, tingkat pengangguran terbuka di Maluku tertinggi di Indonesia mencapai 10,21 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka nasional mencapai 5,94 persen.
"Kondisi ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita semua, karena kemiskinan dan tinggnya pengangguran saling berkaitan, ini merupakan fenomena multi fase dan multidimensional," kata Gubernur Said pada Rapat Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Maluku, di Ambon, Selasa (30/6).
Gubernur Maluku Said mengungkapkan tingkat kemiskinan di daerah ini pada triwulan pertama 2015 mencapai 18,44 persen, dan capaian nasional 10,96 persen.
"Tidak bisa dipungkiri, pada kenyataan daerah ini masih tetap berada pada urutan keempat provinsi termiskin di Indonesia," katanya.
Menurut dia, pembangunan Maluku diarahkan berbasis gugus pulau dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Alhamdulilah perekonomian daerah ini tetap tumbuh dan kemiskinan terus berkurang walaupun masih dalam angka yang relatif cukup tinggi," katanya.
Ia mengatakan, hidup di daerah ini bukan saja berada dalam kondisi kekurangan pangan, sandang atau papan, tetapi juga memiliki keterbatasan, seperti akses terhadap berbagai sumber daya dan asset produktif termasuk kesempatan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga.
"Saya meminta seluruh kabupaten/kota untuk memberikan perhatian penuh terhadap penanggulangan kemiskinan, tentu saja dengan memprogramkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sasarannya untuk masyarakat miskin,"pinta Gubernur Said.
Karena itu, perlu ada inovasi, strategi dan semangat baru dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Maluku sehingga rencana target pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan 11,64 persen dalam tahun 2019 bisa tercapai.
Lebih lanjut ia menjelaskan, permasalahan kemiskinan di provinsi Maluku, disebabkan karena rendahnya kualitas/pengetahuan kepala rumah tangga miskin dan sikap menerima apa adanya serta kurang motivasi kerja keras.
Selanjutnya, rendahnya terhadap akses pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan terutama di kawasan perbatasan negara dan daerah terpencil atau terisolasi. Kemudian terbatasanya akses fasilitas, seperti transportasi,listrik, air bersih, dan fasilitas lainnya.
Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha yang ditandai oleh lebih dari separuh kepala rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, nelayan, buruh tani dan perikanan. Rendahnya kepemilikan aset usaha dan akses terhadap modal sehingga belum dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif pada skala mikro maupun kecil.
Karena itu, kata Gubernur Said, sasaran pengurangan kesenjangan dan penanggulangan kemiskinan memerlukan peningkatan investasi padat pekerja sehingga memperoleh kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu.
Selain itu, meningkatkan akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan ketrampilan, pendampingan, modal usaha dan penyediaan teknologi.

Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan, tingkat pengangguran terbuka di Maluku tertinggi di Indonesia mencapai 10,21 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka nasional mencapai 5,94 persen.Ambon, Tribun-Maluku.com : Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan, tingkat pengangguran terbuka di Maluku tertinggi di Indonesia mencapai 10,21 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka nasional mencapai 5,94 persen.
"Kondisi ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita semua, karena kemiskinan dan tinggnya pengangguran saling berkaitan, ini merupakan fenomena multi fase dan multidimensional," kata Gubernur Said pada Rapat Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Maluku, di Ambon, Selasa (30/6).

Gubernur Maluku Said mengungkapkan tingkat kemiskinan di daerah ini pada triwulan pertama 2015 mencapai 18,44 persen, dan capaian nasional 10,96 persen.
"Tidak bisa dipungkiri, pada kenyataan daerah ini masih tetap berada pada urutan keempat provinsi termiskin di Indonesia," katanya.
Menurut dia, pembangunan Maluku diarahkan berbasis gugus pulau dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Alhamdulilah perekonomian daerah ini tetap tumbuh dan kemiskinan terus berkurang walaupun masih dalam angka yang relatif cukup tinggi," katanya.
Ia mengatakan, hidup di daerah ini bukan saja berada dalam kondisi kekurangan pangan, sandang atau papan, tetapi juga memiliki keterbatasan, seperti akses terhadap berbagai sumber daya dan asset produktif termasuk kesempatan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga.

"Saya meminta seluruh kabupaten/kota untuk memberikan perhatian penuh terhadap penanggulangan kemiskinan, tentu saja dengan memprogramkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sasarannya untuk masyarakat miskin,"pinta Gubernur Said.

Karena itu, perlu ada inovasi, strategi dan semangat baru dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Maluku sehingga rencana target pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan 11,64 persen dalam tahun 2019 bisa tercapai.

Lebih lanjut ia menjelaskan, permasalahan kemiskinan di provinsi Maluku, disebabkan karena rendahnya kualitas/pengetahuan kepala rumah tangga miskin dan sikap menerima apa adanya serta kurang motivasi kerja keras.
Selanjutnya, rendahnya terhadap akses pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan terutama di kawasan perbatasan negara dan daerah terpencil atau terisolasi. Kemudian terbatasanya akses fasilitas, seperti transportasi,listrik, air bersih, dan fasilitas lainnya.

Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha yang ditandai oleh lebih dari separuh kepala rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, nelayan, buruh tani dan perikanan. Rendahnya kepemilikan aset usaha dan akses terhadap modal sehingga belum dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif pada skala mikro maupun kecil.

Karena itu, kata Gubernur Said, sasaran pengurangan kesenjangan dan penanggulangan kemiskinan memerlukan peningkatan investasi padat pekerja sehingga memperoleh kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu, meningkatkan akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan ketrampilan, pendampingan, modal usaha dan penyediaan teknologi.

Sumber: http://www.tribun-maluku.com/2015/07/tingkat-pengangguran-terbuka-maluku.html

Related-Area: